Bisnis.com, JAKARTA — PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII) memastikan tidak akan menerbitkan surat utang baru untuk membiayai pelunasan obligasi dan sukuk yang jatuh tempo sepanjang paruh kedua 2026. Perseroan menilai kondisi likuiditas dan kas saat ini masih memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, sedikitnya terdapat empat seri efek bersifat utang dan sukuk yang akan jatuh tempo pada tahun ini dengan total nilai sekitar Rp139,8 miliar.

Instrumen tersebut meliputi Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B senilai Rp46,30 miliar, Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp41 miliar, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B senilai Rp17 miliar, serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 Seri A senilai Rp35,50 miliar.

Direktur Utama Samator Indo Gas Rachmat Harsono mengatakan perseroan tidak memiliki rencana melakukan refinancing melalui penerbitan surat utang baru untuk melunasi kewajiban tersebut.

"AGII tidak akan menerbitkan surat utang baru guna melakukan refinancing atas surat utang yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Kondisi likuiditas dan posisi kas perseroan saat ini berada pada level yang memadai sehingga seluruh kewajiban yang jatuh tempo dapat dipenuhi melalui sumber pendanaan internal," ujar Rachmat kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Lebih lanjut, Rachmat menyampaikan hingga saat ini perseroan juga belum memiliki rencana menerbitkan instrumen surat utang baru. Menurutnya, AGII masih memiliki sejumlah alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan apabila dibutuhkan untuk mendukung ekspansi usaha.

Salah satu sumber pembiayaan yang masih tersedia ialah fasilitas pinjaman sindikasi (syndicated loan) yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Hingga saat ini, AGII belum memiliki rencana untuk menerbitkan instrumen surat utang baru. Dalam mendukung kebutuhan pendanaan maupun ekspansi usaha ke depan, AGII masih memiliki akses terhadap berbagai sumber pembiayaan, termasuk fasilitas pinjaman sindikasi yang tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Meski demikian, manajemen menegaskan akan terus mengevaluasi berbagai opsi pendanaan yang dinilai paling efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi pasar, serta strategi pertumbuhan jangka panjang perseroan.

Keputusan untuk mengandalkan kas internal menunjukkan AGII masih memiliki ruang likuiditas yang cukup kuat di tengah meningkatnya biaya pendanaan di pasar surat utang.

Di sisi lain, perseroan tetap membuka peluang memanfaatkan fasilitas pinjaman perbankan apabila diperlukan untuk mendukung agenda ekspansi pada periode mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI memetakan total kebutuhan investasi jumbo mencapai Rp9,18 triliun guna mendanai megaproyek pengadaan sarana kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa pengadaan tersebut akan direalisasikan melalui lima tahap pengadaan. Di mana, pada tahap pertama pemerintah melakukan pembelian 16 trainset senilai Rp3,8 triliun dari PT INKA (Persero).

“Investasi 9,18 triliun ini [direalisasikan] melalui 5 staging, satu adalah pengadaan KRL baru sebanyak 16 trainset ini dengan PT Inka senilai Rp3,8 triliun yang telah kita melakukan adendum terhadap kontraknya di Desember 2025,” ujarnya di Kompleks Parlemen RI, Senin (8/6/2026).

Kemudian, pada tahap kedua PT KAI melakukan pengadaan KRL baru impor 3 trainset dengan CRRC (Rp830 miliar). Ketiga, pengadaan KRL baru impor/pengganti 17 retrofit sebanyak 8 trainset (Rp2,20 triliun) dengan CRRC Qingdao Sifang Co. ltd.

Keempat, pengadaan KRL retrofit 2 trainset (Rp250 miliar) dengan PT Inka, dan terakhir rencana pengadaan KRL baru 8 trainset (Rp2,05 triliun) dengan PT Inka.

Adapun, total investasi senilai Rp9,18 triliun tersebut direncanakan bakal dipenuhi melalui bauran pendanaan multi-skenario. Porsi terbesar atau setara 58% dari total kebutuhan investasi, dipatok berasal dari dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui PT KAI dengan total mencapai Rp5,3 triliun.

Perincian alokasi PMN tersebut dijadwalkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran. Yakni, pada tahun anggaran (TA) 2024 senilai Rp2 triliun melalui PP No. 52 Tahun 2024.

Selanjutnya, PMN TA 2025 senilai Rp1,8 triliun berdasarkan PP No. 51 Tahun 2025, serta proyeksi PMN TA 2026 senilai Rp1,5 triliun.

Guna menambal sisa kekurangan dana, KAI mengandalkan diversifikasi pendanaan dari sektor swasta. Skema pinjaman bank melalui kredit sindikasi dijadwalkan bakal menutup porsi pendanaan mencapai Rp3,69 triliun atau setara 40% dari total nilai proyek.

Adapun sisanya, senilai Rp0,19 triliun atau setara 2%, bakal dipenuhi melalui kas internal PT KCI.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN) telah menjaminkan aset senilai Rp5,64 triliun untuk mendukung fasilitas pinjaman sindikasi sebesar Rp4,7 triliun yang diperoleh bersama induk usahanya, PT Plaza Indonesia Investama (PII).

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dikutip, Rabu (27/5), perseroan menjelaskan transaksi tersebut dilakukan dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) seluruh fasilitas pinjaman sindikasi eksisting yang sebelumnya diterima oleh PLIN dan PII.

Secara rinci, pinjaman sindikasi tersebut memiliki total pokok sebesar Rp4,7 triliun yang terdiri atas Fasilitas A senilai Rp3,7 triliun, Fasilitas B sebesar Rp500 miliar, dan Fasilitas C sebesar Rp500 miliar. Ketiga fasilitas tersebut bersifat saling dipertukarkan (interchangeable), sehingga penggunaan pada satu fasilitas akan mengurangi plafon fasilitas lainnya.

Manajemen PLIN menjelaskan, fasilitas pinjaman tersebut memiliki tenor selama 60 bulan dengan bunga berupa margin 1,75% per tahun yang dapat disesuaikan berdasarkan sustainability margin adjustment, ditambah bunga acuan Compounded IndONIA 30 hari.

Dalam transaksi ini, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) bertindak sebagai mandated lead arrangers and bookrunners. Sementara itu, BNGA juga ditunjuk sebagai agen fasilitas dan agen jaminan.

Sebagai jaminan, PLIN menyerahkan hak tanggungan atas empat bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan lima bidang Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang berada di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, termasuk unit di Apartemen Keraton Plaza Indonesia. Selain itu, perseroan juga menjaminkan hak fidusia atas penerimaan atau klaim asuransi serta gadai atas rekening Debt Service Reserve Account (DSRA).

Total nilai aset yang dijaminkan mencapai Rp5,64 triliun atau setara 49,56% dari total ekuitas perseroan sebesar Rp11,38 triliun per 31 Desember 2025. Nilai tersebut masuk kategori transaksi material karena melebihi 20% ekuitas, tetapi masih berada di bawah ambang batas 50% sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen PLIN juga menyebutkan bahwa penjaminan aset atas pinjaman yang diperoleh PII tergolong transaksi afiliasi. Meski demikian, berdasarkan regulasi OJK, perseroan hanya diwajibkan memenuhi ketentuan transaksi material karena nilainya belum melampaui 50 persen dari ekuitas perusahaan.

Dana hasil pinjaman sindikasi tersebut akan digunakan untuk membiayai kembali seluruh fasilitas pinjaman sindikasi eksisting yang sebelumnya diperoleh PLIN dan PII berdasarkan perjanjian pinjaman sindikasi tahun 2023.

Dalam keterangannya, PLIN turut mengingatkan adanya risiko apabila PII gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga maupun pokok pinjaman sesuai perjanjian sindikasi 2026. Dalam kondisi tersebut, aset milik PLIN yang dijaminkan berpotensi dieksekusi oleh BNGA selaku agen jaminan, yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha dan operasional perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sederet peluang sinergi yang dapat dimanfaatkan oleh bank induk dan bank anggota setelah terbentuknya Kelompok Usaha Bank (KUB).

Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah, Syariah dan Daerah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Defri Andri menyebut KUB membantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) memenuhi persyaratan modal inti dan meningkatkan aset keuangan bank induk.

Selanjutnya, meningkatkan ekspansi bisnis terutama di bidang penyaluran kredit karena adanya penambahan total modal (kelonggaran BMPK) dan memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan kolaborasi.

“Kemudian menciptakan ekosistem bisnis dan kerja sama antar daerah, meningkatkan efisiensi operasional melalui sharing resource dan peningkatan kualitas SDM dan IT,” ucapnya dalam Rapat Kerja Tahunan bersama anggota KUB Bank Jatim di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Defri melanjutkan, realisasi sinergi yang saat ini sudah berjalan mulai terlihat dari sisi bisnis, khususnya melalui kerja sama pengelolaan dana dan penyaluran kredit sindikasi. Kemudian, dari sisi layanan antara lain kerja sama pelayanan pajak, BI-FAST, Laku Pandai, trade finance, layanan remittance.

“Kemudian dari sisi operasional antara lain sinergi IT security dan manajemen risiko, integrasi sistem sharing biller dan tentunya transfer of knowledge atau exchangeof information antar-SDM,” sebutnya.

OJK, lanjutnya, berharap pembentukan KUB ini dapat menjaga komitmen pemegang saham dan pengurus dalam mendukung keberlanjutan rencana sinergi yang telah disepakati. Pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi secara berkala mengenai MoU sinergi.

Di samping peluang sinergi KUB, Defri turut membeberkan sederet tantangan yang masih perlu dihadapi oleh BPD. Tantangan struktural mencakup pangsa kredit produktif relatif rendah, kelemahan dalam tata kelola dan manajemen risiko, keterbatasan sumber penguatan permodalan, keterbatasan SDM, infrastruktur dan layanan yang belum memadai, dan daya saing yang rendah karena terbatasnya produk dan layanan.

Sementara itu, tantangan eksternal meliputi literasi keuangan di daerah yang belum memadai, ekspansi layanan dan produk dari bank besar di daerah, dan tuntutan pengembangan produk dan layanan yang berbasis TI.

“Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya penguatan BPD terutamadari sisi permodalan agar BPD memiliki resiliensi terhadap lingkungan bisnis yang sangat dinamis, mampu memiliki keunggulan kompetitif, sehingga tetap bersaing di tingkat nasional serta terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan wilayah dan nasional,” tutupnya.

Sebagai informasi, total aset BPD per kuartal I/2026 mencapai Rp1.036,51 triliun atau meningkat 3,20% (year on year/YoY). Sementara itu, DPK tumbuh 4,74% YoY menjadi Rp782,04 triliun. Adapun kredit mencapai Rp656,87 triliun, tumbuh 1,59% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mengantongi fasilitas pinjaman sindikasi berbasis keberlanjutan atau Sustainability-Linked Loan (SLL) senilai US$750 juta atau sekitar Rp12,94 triliun (kurs Rp17.625 per dolar AS), dengan opsi greenshoe tambahan sebesar US$250 juta.

Fasilitas ini merupakan yang pertama bagi Vale Indonesia di pasar pinjaman sindikasi. Pinjaman didukung oleh 14 bank internasional dan mengalami kelebihan permintaan hingga 1,7 kali atau oversubscribed.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan tiga proyek strategis. Pada 2026, sekitar 50% dana disalurkan ke proyek Indonesia Growth Project (IGO) Pomalaa, 30% ke IGP Morowali, dan 20% sisanya untuk pengembangan IGP Sorowako Limonite. Pada 2027, pendanaan bakal difokuskan pada kelanjutan proyek-proyek tersebut serta pemenuhan hak partisipasi dalam proyek joint venture.

Fasilitas SLL ini disusun mengacu pada Sustainability-Linked Financing Framework dengan dua indikator kinerja utama (KPI), yakni penurunan intensitas emisi karbon dan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Kedua KPI tersebut mendapat penilaian "strong" dari second party opinion independen, yang menilai keselarasannya dengan target Paris Agreement jalur 1,5 derajat Celsius serta kontribusinya terhadap target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Presiden Direktur dan CEO Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan fasilitas ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan strategis.

"Fasilitas ini menandai langkah penting dalam perjalanan kami untuk menyelaraskan strategi pembiayaan dengan agenda dekarbonisasi dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan nikel berkualitas tinggi dengan jejak karbon yang lebih rendah, sekaligus mendukung pengembangan industri hilirisasi nasional dan transisi energi global," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (23/4/2026).

INCO juga akan menyalurkan manfaat finansial dari penyesuaian margin berbasis kinerja keberlanjutan ke dalam program pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Direktur Wholesale Banking UOB Indonesia Harapman Kasan mengatakan pembiayaan berbasis keberlanjutan makin relevan dalam mendukung transformasi sektor industri.

"Transaksi ini mencerminkan pendekatan kami dalam mendukung nasabah melalui struktur pembiayaan yang selaras dengan target keberlanjutan yang terukur, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam agenda transisi energi global," ujarnya.

Seiring dengan percepatan elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan secara global, permintaan terhadap nikel sebagai komponen utama baterai kendaraan listrik (EV) dan penyimpanan energi terus meningkat. Berdasarkan proyeksi International Energy Agency (IEA), kapasitas penyimpanan baterai global diperkirakan perlu meningkat hingga 14 kali lipat, sementara permintaan baterai EV diproyeksikan meningkat 7 kali lipat hingga tahun 2030.

Dalam konteks tersebut, manajemen menilai Vale Indonesia berada pada posisi strategis sebagai produsen nikel dengan intensitas karbon yang relatif lebih rendah, didukung oleh penggunaan energi terbarukan dari tiga pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terintegrasi dalam operasionalnya. Perusahaan juga tengah meningkatkan kapasitas dan keandalan infrastruktur PLTA untuk mendukung proses elektrifikasi operasional secara bertahap.

Presiden Direktur PT Bank Mizuho Indonesia Ken Matsuo menambahkan tingginya minat dari bank peserta serta oversubscription mencerminkan kepercayaan kuat terhadap model bisnis Vale Indonesia.

"Energi merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dan kami bangga dapat mendukung fasilitas pinjaman sindikasi perdana PT Vale. Di tengah volatilitas pasar, tingginya minat dari para bank peserta serta oversubscription menunjukkan kuatnya kepercayaan terhadap model bisnis PT Vale. Kami melihat integrasi ESG dalam struktur pembiayaan seperti ini sebagai langkah penting dalam mendukung transisi energi secara berkelanjutan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pengelola RS Siloam PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) akan membeli saham dari sejumlah pihak penjual senilai total Rp9 triliun.

Sekretaris Perusahaan SILO Lewi Aga Basoeki mengumumakn pembelian aset yang sifatnya penting lewat keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Perseroan dan anak perusahaannya membeli saham dari Para Penjual, yang bukan merupakan afiliasi perseroan, dalam dua tahan dengan hak opsi oleh Para Penjual," tulis Lewi, Rabu (1/4/2026).

Adapun, nilai transaksi ini mencapai Rp9 triliun. Perinciannya, transaksi tahap pertama senilai Rp5,12 triliun dan transaksi tahap kedua senilai Rp3,87 triliun.

SILO pun akan menggunakan sumber pendanaan eksternal berupa fasilitas kredit sindikasi untuk transaksi pembelian ini.

Lewi menyebutkan nilai transaksi Rp9 triliun itu merupakan nilai keseluruhan berdasarkan nilai properti yang telah disepakati, sebelum dilakukan penyesuaian atas nilai aset bersih serta komitmen belanja modal yang masih ada.

Adapun, transaksi ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Awal yang tidak mengikat tertanggal 13 Januari 2025 yang disampaikan oleh SILO kepada First REIT Management Limited (dalam kapasitasnya sebagai manajer dari First Real Estate Investment Trust (First REIT).

SILO dan anak usahanya sudah menandatangani Perjanjian Penjualan Saham Bersyarat (PPJB) tanggal 1 April 2026 oleh dan antara Para Pembeli dan Para Penjual, yang mengatur tentang antara lain serangkaian transaksi jual-beli saham (Transaksi Tahap Pertama).

Selanjutnya, ditandatangani juga Perjanjian Opsi Jual tanggal 1 April 2026 oleh dan antara Para Pemberi Opsi dan Para Penerima Opsi (Perjanjian Opsi Jual) yang mengatur, antara lain, kemungkinan divestasi bersyarat atas kepemilikan saham Para Penerima Opsi (Transaksi Tahap Kedua).

"Semua transaksi yang dilakukan dalam kerangka Transaksi dengan mengandalkan fakta bahwa PPJB dan Perjanjian Opsi Jual tersebut membentuk satu kesatuan perjanjian di antara para pihak, dan para pihak tidak akan melakukan transaksi apapun jika tidak demikian," tulis Lewi.

Adapun, transaksi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perseroan yang sejalan dengan rencana ekspansi bisnis dan strategi Siloam dalam tahun keuangan berjalan.

Dari lampiran pengumuman tersebut, para penjual diidentifikasi adalah Lovage, GOT, Primerich, Henley, Rhuddlan, Caernarfon, Globalink, Fortuna, Finura, Glamis, SHKP I, SHKP II, Sriwijaya I, Sriwijaya II, SHButon I, dan SHButon II yang mana sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh First REIT.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank buka suara ihwal penurunan outlook atau prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing dari sebelumnya stabil menjadi negatif oleh Fitch Ratings.

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Sukatmo Padmosukarso menjelaskan LPEI 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dianggap sebagai sovereign.

Dia turut menyebut bahwa meski kondisi perekonomian akhir-akhir kemarin tidak dalam kondisi yang baik, LPEI tetap masih mendapatkan rating yang baik dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idAAA (triple A).

“Nah, penurunan untuk outlookrating-nya Indonesia, LPEI itu terkait dengan karena kami sovereign, kalau sovereign-nya turun kami ikut turun, itu as simple as that sebenarnya,” katanya dalam acara media visit di Kantor Redaksi Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Dia meneruskan, hingga kini belum ada komunikasi langsung yang bersifat khusus antara pihaknya dengan Fitch Ratings. Namun, dia menyebut Indonesia Eximbank sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan Fitch Ratings.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia LPEI Agus Sudiarto menilai perubahan outlook tersebut tidak memengaruhi hubungan lembaga dengan para kreditur maupun pemegang surat utang.

Dia berujar bahwa LPEI tetap menjaga kinerja dan pemenuhan kewajiban kepada para pemberi pinjaman, termasuk fasilitas sindikasi dari sejumlah bank luar negeri yang diperoleh pada tahun lalu.

“Sehingga meskipun ada perubahan outlook dari Fitch ataupun lembaga rating lainnya, hal tersebut tidak terlalu memengaruhi. Sebab, rating-nya saya rasa masih tetap, cuma outlook-nya yang berbeda ini,” tutup Agus.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) empat bank milik negara Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Keempat bank tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indo Eximbank).

Dalam laporan yang dirilis pada Senin (9/3/2026), Fitch menegaskan bahwa peringkat jangka panjang di level ‘BBB’ tetap dipertahankan, begitu pula dengan Government Support Rating (GSR) dan Short-Term IDR masing-masing bank.

Perubahan outlook tersebut mengikuti langkah Fitch sebelumnya yang merevisi outlook peringkat utang pemerintah Indonesia menjadi negatif dari stabil pada 4 Maret 2026, sementara rating tetap berada di level BBB.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun guna menjaga kelangsungan proyek infrastruktur strategis di tengah penurunan kapasitas fiskal provinsi yang mencapai hampir Rp3 triliun. ULangkah tersebut ditempuh agar sejumlah proyek prioritas, seperti Jalur Puncak II, pembangunan underpass, dan jembatan layang (flyover) di berbagai daerah, tetap berjalan di tengah keterbatasan ruang fiskal APBD 2026.

“Terus terang saja, untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya tahun ini mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026).

Dedi menegaskan pinjaman tersebut dirancang dengan skema terukur dan tidak akan membebani pemerintahan berikutnya. Ia memastikan cicilan ditargetkan selesai pada 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya.

“Cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” ujarnya.

Dana tersebut akan bersumber dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB. Skema sindikasi dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah sekaligus memastikan pembiayaan proyek tetap terkendali.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia dinilai masih perlu meningkatkan transparansi komunikasi kepada publik terkait capaian kinerja konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah genap setahun berdiri.

Tepat pada 24 Februari 2025, pemerintah resmi memperkenalkan kepada publik Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia sebagai lembaga superholdingpengelola aset negara.

Pembentukan badan tersebut menandai babak baru transformasi BUMN yang lebih berorientasi pada nilai komersial serta dampak pembangunan nasional.

Sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, lembaga ini bertransformasi menjadi pilar stabilitas bagi emiten pelat merah. Langkah Danantara sepanjang tahun pertama difokuskan pada pemulihan fundamental sejumlah BUMN yang dinilai memiliki peran krusial bagi konektivitas dan industri strategis.

Namun demikian, Associate Director BUMN Research Group FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai bahwa sejauh ini informasi yang dirilis oleh Danantara masih sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan perkembangan fundamental BUMN di bawah superholding tersebut belum terlihat secara jelas.

Menurutnya, apa yang kerap disampaikan Danantara Indonesia selama setahun terakhir masih sebatas pada level konsep dan rencana aksi korporasi, seperti program streamlining hingga rencana kerja internasional.

“Realisasi kinerja secara umum dari BUMN, baik aspek finansial maupun operasional sepanjang 2025, belum bisa dianalisis dengan clear. Kurang transparannya info soal kinerja ini membuat saya agak kesulitan melihat potret utuhnya,” ujar Toto kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Lebih lanjut, Toto mengingatkan Danantara untuk mempercepat eksekusi atas berbagai aksi korporasi. Apalagi, Danantara telah menghimpun modal tambahan melalui penerbitan patriot bond serta pinjaman sindikasi bank internasional.

Jika dana tidak diutilisasi secara optimal, hal itu dinilai akan menjadi beban utang yang kurang produktif bagi postur keuangan lembaga tersebut ke depan.

“Dan poin lainnya adalah kebutuhan adanya komunikasi yang lebih transparan kepada publik terkait rencana aksi korporasi dan laporan kinerja PT Danantara Asset Management [DAM] dan PT Danantara Investment Management [DIM].”

TARGET LABA MODERAT

Sementara itu, terkait dengan target laba konsolidasi sebesar Rp350 hingga Rp360 triliun pada 2026, Toto menilai angka tersebut relatif moderat. Pasalnya, laba bersih BUMN tercatat sudah mencapai Rp304 triliun pada 2024.

Dia menyatakan bahwa Danantara kemungkinan menyadari bahwa seluruh mesin BUMN belum bekerja secara optimal. Sebagian besar emiten pelat merah juga dinilai masih dalam proses penyehatan dan restrukturisasi.

“Kontributor utama masih akan bergantung pada saham-saham blue chip seperti Himbara, Pertamina, MIND ID, TLKM, SIG, dan PLN. Sektor lainnya belum akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam waktu dekat,” imbuhnya.

Pemerhati BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menambahkan hingga kini belum ada indikasi harapan baru bagi valuasi BUMN. Alih-alih re-rating, sektor perbankan pelat merah yang selama ini menjadi tulang punggung dividen justru menunjukkan tanda-tanda pelambatan kinerja.

Dia mencatat bahwa data sepanjang 2025 menunjukkan laba PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) hanya tumbuh tipis 0,3% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, kinerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) justru mencatatkan pertumbuhan negatif alias menyusut 6,6%.

"Kondisi Himbara jangan-jangan adalah proses de-rating atau penurunan nilai, bukan re-rating. Ada pesimisme di pasar karena selain laba melemah, muncul isu kewajiban membiayai program yang secara ekonomis lemah,” ucap Herry.

Sentimen negatif tercermin di pasar modal. Sepanjang periode 2 Januari hingga 30 Desember 2025, harga saham BMRI melorot 12,82% year to date (YtD), disusul saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) susut 10,45%.

Di sisi lain, Herry menyoroti fakta bahwa untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir (2000-2025), porsi realisasi investasi asing (PMA) pada tahun lalu lebih rendah dibandingkan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Porsi PMA hanya tercatat 46,6% dengan pertumbuhan stagnan di level 0,07% YoY.

Kontribusi investasi terhadap PDB pada 2025 yang sebesar 28,77% juga merupakan level terendah dalam 17 tahun terakhir. Situasi ini diperparah dengan sanksi dari MSCI di awal 2026 terkait tata kelola pasar modal Indonesia.

“Kehadiran Danantara bisa jadi dilihat oleh investor bukan sebagai peluang perbaikan, melainkan risiko bagi bisnis swasta ke depan. Ada potensi terciptanya inefisiensi baru dengan pembentukan entitas-entitas baru yang tumpang tindih fungsinya dengan BUMN yang sudah ada,” ucap Herry.

Dia pun menyarankan agar Danantara segera menunjukkan langkah konkret yang mengarah pada efisiensi internal untuk mengangkat profitabilitas. Jika beban baru terus dipaksakan tanpa nilai ekonomi yang jelas, kepercayaan investor asing untuk bekerja sama dengan BUMN dikhawatirkan tergerus.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengumumkan telah mengantongi fasilitas kredit sindikasi perbankan senilai Rp13,64 triliun untuk mendanai pembangunan jalan tol trans sumatra (JTTS) ruas Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menjelaskan bahwa skema pembiayaan sindikasi ini dirancang agar pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Betung - Tempino - Jambi sepanjang 170,73 Km dapat berjalan berkesinambungan.

"Keberadaan ruas ini diproyeksikan dapat mengefisiensikan perjalanan, dimana menurut kajian Core Indonesia (2024), penghematan waktu tempuh ruas ini sekitar 59,05%,” ujar Mardiansyah, dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Adapun, kredit sindikasi itu dikucurkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), serta PT Bank Mega Tbk. (MEGA).

Mardiansyah menekankan bahwa ruas Tol Betung - Tempino - Jambi diharapkan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aktivitas ekonomi setempat. Dengan struktur pendanaan yang semakin solid, pelaksanaan pembangunan diharapkan berjalan lebih konsisten sehingga manfaat ekonomi dan konektivitas dapat dirasakan secara bertahap.

“Hutama Karya mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam terwujudnya kerja sama sindikasi tersebut. Kami optimistis sinergi yang telah terbangun akan terus berlanjut dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi perekonomian nasional menuju Indonesia yang maju, tangguh, dan berdaya saing global,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Tol Betung - Tempino - Jambi direncanakan memiliki total panjang mencapai 170,73 km yang terbagi menjadi tiga seksi utama, yakni Seksi 1 Betung–Tungkal Jaya sepanjang 62,38 km, Seksi 2 Tungkal Jaya–Bayung Lencir sepanjang 54,32 km, dan Seksi 3 Bayung Lencir–Sp. Ness sepanjang 52,59 km.

Ketiga seksi tersebut diharapkan menjadi pilihan terbaik bagi pengguna jalan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan barang, untuk mempercepat waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas antarwilayah.

Selain jalan utama, ruas ini juga dilengkapi 5 (lima) interchange (IC), diantaranya yaitu IC Betung sepanjang 2,2 km, IC Tungkal Jaya sepanjang 3,31 km, IC Bayung Lencir sepanjang 2,98 km, IC Tempino sepanjang 1,87 km, dan IC Ness sepanjang 2,07 km, serta 4 (empat) pasang Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang berlokasi di KM 24+600 Seksi 1 Jalur A & B, KM 73+550 Seksi 2 Jalur A & B, KM 125+600 Seksi 3 Jalur A & B, serta KM 158+000 Seksi 3.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten emas, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) dan PT Bumi Recources Minerals Tbk. (BRMS) sama-sama sedang berekspansi mendorong kapasitas produksi emas. Namun, reaksi pasar dalam memberi apresiasi nampaknya berbeda.

Menilik data pasar per penutupan Jumat (13/2/2026) saham MDKA naik 0,94% ke Rp3.220, atau menguat 41,23% secara year to date (YtD). Saham emiten afiliasi Saratoga ini membukukan net buy asing Rp12,77 miliar di pasar reguler, atau mencapai Rp365,23 miliar secara YtD.

Sebaliknya, saham BRMS per Jumat (13/2) hanya naik 0,93% ke Rp1.080, bahkan koreksi 1,82% secara YtD. Walau mengecil sejak awal tahun, net buy asing di pasar reguler secara YtD menyentuh angka Rp949,68 miliar, atau Rp16,29 miliar pada perdagangan Jumat (13/2/2026).

Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer mengatakan BRMS sebenarnya cukup menjanjikan jika melihat rencana ekspansi perusahaan dalam tiga tahun ke depan.

Seperti diketahui, BRMS menargetkan pada semester kedua 2027 mulai mengoperasikan tambang emas bawah tanah di Blok Poboya Palu. Dengan kadar emas tinggi mencapai 3,5 sampai 4,9 gram per ton, diharapkan kenaikan produksi emas bakal dinikmati mulai akhir 2027 atau awal 2028.

Miftahul mengatakan volume produksi emas BRMS bisa naik signifikan dan mendorong kinerja pendapatan perseroan. Apalagi, harga emas global masih berada di level tertingginya di kisaran US$5.000 per oz.

"Tapi di sisi lain, ini memang fase krusial karena perusahaan membawa pinjaman sindikasi yang cukup besar untuk ekspansi, sehingga kunci utamanya ada di kelancaran proyek dan kemampuan menjaga arus kas agar tetap sehat," kata Miftahul kepada Bisnis, Senin (17/2/2026).

Adapun, untuk ongkos ekspansi yang dilakukan perseroan, BRMS melaporkan telah memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi jangka panjang senilai US$625 juta.

Pendanaan ini akan digunakan untuk mendukung ekspansi kapasitas pengolahan emas di Palu dari 500 ton menjadi 2.000 ton per hari pada kuartal IV 2026, penyelesaian tambang emas bawah tanah berkadar tinggi pada 2027, serta kelanjutan kegiatan eksplorasi emas, perak, dan tembaga di sejumlah wilayah utama.

"Untuk harga saham yang belum banyak diapresiasi, menurut kami pasar masih menunggu bukti realisasi investor ingin melihat produksi benar benar naik dan laba ikut tumbuh sebelum memberi valuasi lebih tinggi. Jadi, kami lihat sentimen ke depan akan sangat ditentukan oleh progres ekspansi dan konsistensi kinerja. BRMS [rekomendasinya] wait and see," tandasnya.

Menilik kinerja operasional BRMS, perseroan sukses menggenjot pertumbuhan produksi emas secara signifikan sejak 2020. Saat itu, produksi emas BRMS baru mencapai 2.271 oz, kemudian meningkat menjadi 23.270 oz pada 2023 dan 64.983 oz pada 2024.

Direktur BRMS Herwin Wahyu Hidayat menjelaskan, produksi emas BRMS pada 2024 mencapai 64.000 oz dan pada 2025 mencapai 70.000 sampai 72.000 oz emas. Tahun ini, produksi emas perseroan ditargetkan akan tumbuh sejalan dengan peningkatan produksi emas di anak usahanya, PT CPM.

"Di tahun 2026 salah satu pabrik emas kami di Palu akan ditingkatkan kapasitasnya dari 500 ke 2.000 ton bijih per hari. Target produksi emas BRMS di 2026 adalah sekitar 80.000 oz emas," ujar Herwin kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Sementara bagi MDKA, perseroan saat ini tengah mempercepat konstruksi fasilitas pengolahan carbon in leac (CIL) di Tambang Emas Pani, yang semula akan dilakukan pada 2027 dan mulai beroperasi pada 2029, dimajukan untuk dikerjakan pada 2026 dan beroperasi 2028.

Sejalan dengan percepatan itu, target produksi puncak di konsensi Tambang Emas Pani sebesar 500.000 ounce yang semula dicanangkan akan dicapai pada 2033 diproyeksi bisa terealisasi lebih cepat.

GM Corporate Communication MDKA Tom Malik menjelaskan rencana alokasi capital expenditure (capex) perseroan juga disesuaikan sejalan dengan ekspansi yang dilakukan lebih dini itu.

Dalam Feasibility Study (FS) Tambang Emas Pani, sustaining capex atau belanja modal tahunan yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi Tambang Emas Pani tetap berjalan untuk proyek heap leach, dibutuhkan capex per tahunnya US$1,4 juta sampai US$3,4 juta dari tahap pra produksi sampai 2028. Sementara, untuk proyek CIL membutuhkan capex US$2,9 sampai US$15,2 juta per tahun dari fase pre produksi sampai 2033.

FS yang disusun MDKA dua tahun lalu masih mengacu pada harga emas global yang masih di sekitar US$1.800 sampai US$2.000 per ounce. Saat ini, harga emas di pasar spot (XAU) telah menembus level US$5.000 per ounce.

"Dengan ini [kenaikan harga emas] akhirnya masuk akal, cash flow di depan lebih tinggi sehingga mampu modali ekspansi berikutnya," ujar Tom kepada Bisnis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan industri bernilai tambah melalui partisipasi dalam kredit sindikasi PT Petro Oxo Nusantara (PON), perusahaan petrokimia nasional berorientasi ekspor.

Dalam skema tersebut, KB Bank berkontribusi pada fasilitas kredit sindikasi dengan total pembiayaan sebesar US$95,92 juta. Pembiayaan ini dialokasikan untuk mendukung pengembangan kapasitas produksi, penguatan struktur pembiayaan, serta pemenuhan kebutuhan modal kerja PT Petro Oxo Nusantara.

KB Bank berperan sebagai Joint Original Mandated Lead Arranger, Underwriter, and Bookrunner (JOMLAUB) sekaligus Escrow Agent. Peran strategis ini mencerminkan kepercayaan para pihak terhadap kapabilitas, tata kelola, dan kinerja KB Bank dalam pembiayaan berskala besar.

PT Petro Oxo Nusantara merupakan produsen pionir dan terbesar produk 2-Ethyl Hexanol (2-EH), Normal-Butyl Alcohol (NBA), Iso-Butyl Alcohol (IBA), serta CO₂ Liquid (LCO₂) di Indonesia dan Asia Tenggara.

Produk-produk tersebut menjadi bahan baku utama bagi berbagai sektor industri, seperti plastik, cat, perekat, dan lain-lain, dengan mayoritas penjualan ditujukan ke pasar ekspor, termasuk China, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, Australia, dan India.

PT Petro Oxo Nusantara merupakan entitas dalam Pertamina Group melalui PT Tuban Petrochemical Industries yang berperan strategis dalam mendukung pengembangan industri petrokimia di Indonesia.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan, partisipasi dalam pembiayaan sindikasi ini sejalan dengan strategi Bank untuk memperkuat portofolio pembiayaan pada sektor produktif yang berorientasi ekspor dan berdaya saing global.

"Pembiayaan sindikasi kepada PT Petro Oxo Nusantara merupakan bagian dari komitmen KB Bank dalam mendukung pengembangan industri petrokimia nasional yang berkontribusi besar terhadap rantai pasok industri dan kinerja ekspor," kata Darma dalam keterangannya dikutip Kamis (15/1).

"Kami optimistis kolaborasi ini akan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, baik bagi Perseroan maupun bagi perekonomian nasional," ujar Darma melanjutkan.

Selain pembiayaan, partisipasi KB Bank dalam sindikasi ini juga membuka peluang sinergi dan pengembangan layanan perbankan lainnya, termasuk pengelolaan escrow, trade finance, serta layanan treasury dan valuta asing.

Presiden Direktur PT Petro Oxo Nusantara Jaya Martapa menyampaikan, pihaknya mengapresiasi & berterima kasih atas kepercayaan para kreditur yang telah bekerjasama sehingga kredit sindikasi ini dapat terlaksana.

"Kami percaya melalui kemitraan strategis ini dapat menciptakan iklim usaha industri sektor petrokimia yang positif serta memberikan manfaat lebih bagi devisa negara serta pembangunan nasional," ujarnya.

Ke depan, KB Bank akan terus memperluas peran dalam pembiayaan sindikasi dan proyek-proyek strategis di berbagai sektor, sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.