Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) mengungkit pertumbuhan ekonomi.

"Infrastruktur jalan merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah, sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia meyakini dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang.

Capaian pelaksanaan IJD ini membuktikan komitmen mutlak pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, melainkan telah menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia secara lebih inklusif, adil, dan merata.

Dody mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar dalam penanganan jalan daerah, harus mempertimbangkan jalan agar dapat dilewati oleh dua kendaraan roda empat secara berpapasan, sehingga pelebaran jalan dilakukan dari semula sekitar 3 meter menjadi sekitar 8 meter.

Pelaksanaan IJD Tahun Anggaran 2025 mencakup penanganan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia dengan total nilai investasi Rp5,41 triliun.

Di Pulau Sumatera meliputi Provinsi Aceh sepanjang 26,38 km, Sumatera Utara 7,10 km, Sumatera Barat 13,52 km, Riau 20,31 km, Jambi 38,30 km, Sumatera Selatan 15,22 km, Bengkulu 27,36 km, Lampung 19,48 km, Bangka Belitung 21,03 km, serta Kepulauan Riau 13,67 km.

Kemudian di Pulau Jawa, pelaksanaan IJD mencakup Provinsi Jawa Barat sepanjang 50,99 km, Jawa Tengah 132,62 km, Daerah Istimewa Yogyakarta 13,07 km, Jawa Timur 53,78 km, serta Banten 19,20 km.

Sementara di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, penanganan jalan meliputi Bali sepanjang 31,19 km, Nusa Tenggara Barat 18,53 km, dan Nusa Tenggara Timur 84,52 km.

Untuk wilayah Kalimantan mencakup Kalimantan Barat sepanjang 34,72 km, Kalimantan Tengah 9,52 km, Kalimantan Selatan 36,52 km, Kalimantan Timur 14,58 km, dan Kalimantan Utara 5,07 km.

Di kawasan Sulawesi, penanganan dilakukan pada ruas jalan daerah di Sulawesi Utara sepanjang 30,70 km, Sulawesi Tengah 63,09 km, Sulawesi Selatan 62,54 km, Sulawesi Tenggara 54,98 km, Gorontalo 24,06 km, dan Sulawesi Barat 54,45 km.

Sementara di kawasan timur Indonesia, pelaksanaan IJD mencakup Maluku sepanjang 31,92 km, Maluku Utara 41,55 km, Papua Barat 27,92 km, Papua 7,70 km, Papua Pegunungan 3,60 km, Papua Tengah 12,62 km, Papua Barat Daya 14,81 km, dan Papua Selatan 13,40 km.

Keberadaan ruas-ruas jalan hasil pelaksanaan IJD diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain memperlancar mobilitas orang dan barang, meningkatkan akses menuju pusat pelayanan publik, memperkuat rantai distribusi hasil produksi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Program IJD dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan dukungan percepatan penanganan jalan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah, khususnya pada ruas-ruas strategis yang terkendala keterbatasan anggaran.

Program ini merupakan bagian dari implementasi visi PU 608 yang menempatkan infrastruktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah ruas jalan yang dibangun melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025 diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian dilaksanakan di ruas Jalan Kedungdung–Bringkoning, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur pada Selasa (23/6/2026).

Program IJD dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan dukungan percepatan penanganan jalan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah, khususnya pada ruas-ruas strategis yang terkendala keterbatasan anggaran.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan kehadiran jalan daerah memiliki arti yang sangat penting sebagai urat nadi perekonomian rakyat. Biaya angkut hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat menjadi lebih murah jika konektivitas antara semua pusat produksi, pusat distribusi dan tempat-tempat pemukiman tersambung dengan baik.

"Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita," ujar Prabowo.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan capaian pelaksanaan IJD ini membuktikan komitmen mutlak pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, melainkan telah menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia secara lebih inklusif, adil, dan merata. Dody mengatakan infrastruktur jalan yang diresmikan hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah, sesuai arahan presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa.

"Kami meyakini dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang," ucapnya.

Dody menambahkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar dalam penanganan jalan daerah, harus mempertimbangkan jalan agar dapat dilewati dua kendaraan roda empat secara berpapasan, sehingga pelebaran jalan dilakukan dari semula sekitar tiga meter menjadi sekitar delapan meter.

Pati (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bantuan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Jateng yang diprioritaskan untuk konektivitas jalur ekonomi dan penghubung ke destinasi wisata, telah mampu menumbuhkan ekonomi desa sampai kota.

"Dengan adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota," ujarnya saat menghadiri peresmian bantuan IJD secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati, Selasa.

Peresmian bantuan Inpres Jalan Daerah (IJD) dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring di Sampang, Jawa Timur.

Berdasarkan data, bantuan IJD TA 2025 di Jawa Tengah terdapat 30 paket pekerjaan penanganan jalan daerah. Totalnya sepanjang 132,62 kilometer dengan anggaran sebesar Rp493,284 miliar.

Puluhan paket tersebut tersebar di 19 kabupaten/kota. Kabupaten Blora menjadi daerah di Jawa Tengah dengan alokasi penanganan IJD terbesar, yaitu 20,81 kilometer dengan total anggaran Rp93,21 miliar.

Ia mengungkapkan bantuan IJD tersebut sangat membantu sekali dalam pembangunan jalan di provinsi ini.

Melihat dampak dari penanganan jalan melalui IJD tersebut, maka pada 2026 Provinsi Jateng sudah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer dan penanganan jembatan sepanjang 249,70 meter. Apabila disetujui, pelaksanaan konstruksi direncanakan pada tahun anggaran 2027.

"Besok kami tambah lagi. Tahun 2027 (roadmap pembangunan) kita adalah pariwisata, prioritaskan jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, dan potensi ekonomi baru," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga sudah menginstruksikan kepada Dinas PUPR untuk terus memantau dan mereview terkait kondisi kemantapan jalan.

"Tahun 2026 ini kondisi kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah harus kembali pada 94 persen. Sebab, di awal tahun sempat mengalami penurunan karena hujan yang berkepanjangan," katanya.

Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan untuk tahun anggaran 2025 lalu Blora memang mendapat bantuan IJD senilai Rp93 miliar. Berkat bantuan itu, jalan-jalan di perbatasan dan antarkecamatan semakin baik.

Manfaat lain adalah dampak ekonomi di daerah yang mendapatkan IJD. Daerah yang dulu terisolir sekarang sudah terbuka. Di sisi lain adalah naiknya nilai jual objek pajak sehingga pendapatan asli daerah juga naik.

"Ke depan sudah diminta lagi mengusulkan untuk daerah-daerah yang memang basis ketahanan pangan dan pariwisata kita usulkan agar dapat IJD lagi," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Inpres Jalan Daerah tahun anggaran 2025 menangani sepanjang 1.151 kilometer jalan di 37 provinsi se-Indonesia.

Jalan-jalan tersebut sangat berguna untuk distribusi hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk lainnya dari desa menuju pasar, pusat distribusi, dan kawasan industri. Sebaliknya, barang dari berbagai daerah juga menuju ke desa-desa.

"Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses terbatas. Biaya distribusi juga akan lebih murah kalau ada konektivitas antara pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp5,41 triliun melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Dana tersebut digunakan untuk membangun dan meningkatkan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Menurut Dody, pembangunan jalan daerah menjadi bagian penting dalam mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo.

“Kementerian Pekerjaan Umum mengambil peran strategis untuk memastikan infrastruktur konektivitas hadir sebagai penyokong utama dan urat nadi sistem logistik nasional,” kata Dody.

Dia menjelaskan, program Inpres Jalan Daerah difokuskan pada peningkatan konektivitas kawasan produksi dengan pasar, menghubungkan jalan daerah dengan jalan nasional, serta memperlancar akses menuju pusat pelayanan masyarakat.

“Capaian nasional Inpres Jalan Daerah tahun 2025 meliputi 1.151 kilometer di 37 provinsi dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun,” ujarnya.

Dody memastikan seluruh proyek telah selesai 100 persen dan siap dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan tersebut diharapkan mampu memperlancar rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir, sekaligus menekan biaya logistik nasional.

Salah satu proyek yang diresmikan Presiden Prabowo adalah ruas Jalan Kedundung–Bringkoning di Kabupaten Sampang sepanjang 1,5 kilometer dengan lebar tujuh meter dan nilai pekerjaan mencapai Rp14 miliar.

Menurut Dody, pembangunan jalan dengan lebar tujuh meter merupakan arahan langsung Presiden agar jalan daerah dapat dilalui dua kendaraan secara bersamaan dengan aman dan nyaman.

“Jalan daerah yang dibangun saat ini mampu dilewati dua kendaraan secara berpapasan. Sebelumnya, sebagian ruas jalan hanya memiliki lebar sekitar tiga hingga empat meter sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, kehadiran jalan yang lebih lebar dan berkualitas telah memangkas waktu tempuh perjalanan serta meningkatkan efisiensi transportasi hampir dua kali lipat dibandingkan kondisi sebelumnya.

Dody menegaskan pembangunan infrastruktur saat ini tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, tetapi telah menjangkau daerah-daerah hingga pelosok Indonesia secara lebih merata.

“Infrastruktur jalan yang diresmikan hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah,” kata Dody.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2025 untuk pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia.

Peresmian tersebut berlangsung di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), dan dihadiri sejumlah menteri, kepala daerah, serta tokoh masyarakat secara langsung maupun melalui konferensi video.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat hingga ke pelosok desa.

“Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas membutuhkan infrastruktur yang memadai agar biaya logistik dapat ditekan dan distribusi barang menjadi lebih efisien.

Menurutnya, pembangunan jalan yang baik akan mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

“Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus menurunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya.

Dia memastikan pemerintah akan terus meningkatkan alokasi pembangunan infrastruktur daerah hingga ke tingkat desa pada tahun-tahun mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek jalan daerah tersebut.

“Semua pengeluaran uang rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kualitas pembangunan yang sudah baik ini harus dipertahankan,” katanya.

Di akhir acara, Prabowo secara resmi meresmikan jalan daerah hasil program Inpres Tahun 2025.

“Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, dengan ini saya resmikan Instruksi Presiden Tahun 2025 Jalan Daerah sepanjang 1.151 kilometer di seluruh Indonesia,” ucapnya saat peresmian.

Intinya itu sebenarnya konektivitas jadi karena konektivitas itulah kemudian ketika kebijakan membangun ini sangat baik, karena memang jalan-jalan di daerah itu banyak sudah pada rusak

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi atau Inpres Jalan Daerah bagus untuk memperkuat konektivitas distribusi pangan.

"Ini sebenarnya satu kebijakan yang bagus karena memang selama ini di daerah itu apalagi daerah-daerah dengan potensi swasembada pangannya tinggi harusnya akses infrastruktur dan bagaimana kemudian logistik itu bisa terdistribusi secara merata dan cepat," ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Inpres Jalan Daerah ini membantu pembangunan dan perbaikan jalan-jalan yang rusak atau perlu ditingkatkan di daerah-daerah, terutama daerah-daerah sentra pangan.

"Intinya itu sebenarnya konektivitas jadi karena konektivitas itulah kemudian ketika kebijakan membangun ini sangat baik, karena memang jalan-jalan di daerah itu banyak sudah pada rusak," kata Trubus.

Trubus menyarankan agar pengawasan pembangunan dan perbaikan terhadap pengelolaan jalan-jalan daerah ini ditingkatkan agar dapat berkelanjutan dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Sebagai informasi, Inpres Jalan Daerah diterbitkan dalam rangka mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2O45, serta untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi, diperlukan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung produktivitas kawasan pangan dan distribusi energi.

Inpres ini juga menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah terintegrasi sesuai tugas, masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi guna meningkatkan konektivitas jalan daerah yang telah memenuhi readiness criteria, baik yang telah ditetapkan statusnya sebagai jalan provinsi dan kabupaten/kota maupun yang belum ditetapkan statusnya.

Utamanya yang mendukung produktivitas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan industri, dan kawasan produktif lainnya, serta mendukung pendistribusian energi dalam rangka pencapaian swasembada pangan dan energi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kebutuhan tambahan anggaran untuk mengejar target proyek infrastruktur prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp34,33 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa tambahan alokasi anggaran tersebut dibutuhkan untuk menuntaskan program-program strategis seperti Instruksi Presiden (Inpres) irigasi, Inpres Jalan Daerah, Revitalisasi Madrasah, Sekolah Rakyat, dan KSPEAN Wanam.

"Untuk menuntaskan prioritas presiden dimaksud, kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp34,33 triliun," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Dody menuturkan total kebutuhan anggaran jumbo tersebut mencakup pembiayaan untuk kelanjutan proyek kontrak tahun jamak (multi-years contract) serta usulan kegiatan baru.

Perinciannya, kebutuhan untuk lanjutan proyek multi-years tercatat sebesar Rp3,35 triliun, sedangkan sisa usulan kegiatan baru masih membutuhkan anggaran mencapai Rp30,98 triliun.

Dody melaporkan kebutuhan anggaran terbesar akan dialokasikan untuk membiayai proyek irigasi daerah dengan proyeksi serapan mencapai Rp14,65 triliun.

Selanjutnya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan jalan daerah periode 2026 dan 2027 sebesar Rp12 triliun.

Kemudian, proyek sekolah rakyat tahap III dianggarkan mendapat pagu Rp3,95 triliun, serta revitalisasi madrasah sebesar Rp380 miliar.

"Usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan pada 22 Mei 2026 dan akan diusulkan melalui anggaran berisi tambahan tahun anggaran 2026," jelasnya.

Pengerjaan instruksi presiden pada sejumlah proyek infrastruktur sejauh ini terus bergulir. Proyek sekolah rakyat dengan pagu Rp19,95 triliun tercatat telah memiliki realisasi fisik 67,50% dan keuangan 44,33%.

Selain sekolah rakyat, Dody memerinci realisasi Inpres lainnya seperti penanganan irigasi daerah mencatatkan progres fisik sebesar 82,73%.

Sementara itu, proyek revitalisasi madrasah menyentuh realisasi fisik 41,88%, serta megaproyek swasembada pangan, energi, dan air di Wanam memiliki realisasi fisik di angka 12,67%.

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada 2026 mengalokasikan anggaran Rp25 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasangkayu.

"Meski dalam kondisi fiskal terbatas, Pemerintah Provinsi Sulbar pada tahun ini tetap mengalokasikan anggaran Rp25 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasangkayu," kata Suhardi Duka, di Pasangkayu, Senin.

Menurutnya, nilai anggaran tersebut memang tidak besar, namun pemerintah memastikan penggunaannya tepat sasaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Anggarannya mungkin kecil, tetapi jika ditempatkan dengan benar, dikelola dengan baik dan niatnya untuk kepentingan masyarakat, maka tetap akan memberi manfaat," kata Suhardi Duka.

Di tengah kebijakan efisiensi, Gubernur mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Sulbar justru menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 5,36 persen, atau melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi daerah berada di kisaran empat persen dan cenderung berada di bawah rata-rata nasional," katanya.

Selain itu, lanjut Suhardi Duka, pemerintah daerah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan serta mempersempit rasio gini sebagai indikator berkurangnya ketimpangan ekonomi.

"Ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang semakin harmonis dalam menjalankan program pembangunan," ujar Suhardi Duka.

Suhardi Duka menekankan bahwa pembangunan daerah kini diarahkan pada kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar program pembangunan berjalan dalam satu arah kebijakan.

"Tidak boleh lagi kabupaten berjalan ke kiri sementara provinsi ke kanan. Sekarang kita satu langkah bersama menyelesaikan persoalan secara tuntas," tegasnya.

Ia juga mengakui masih banyak harapan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

"Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan skala prioritas pembangunan, sekaligus memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan anggaran tambahan," ujar Suhardi Duka.

Gubernur mengungkapkan bahwa pada 2025, pemerintah pusat telah mengalokasikan lebih dari Rp20 miliar untuk pembangunan jalan daerah di Kabupaten Pasangkayu, di luar ruas jalan nasional.

Untuk tahun 2026 kata Suhardi Duka, Pemerintah Provinsi Sulbar kembali memperjuangkan pendanaan pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk tiga ruas jalan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

"Saya sudah dijanjikan pak Menteri Pekerjaan Umum (PU). Tapi kita juga memahami bahwa ada bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sehingga banyak anggaran PU yang dialokasikan untuk penanganan bencana di sana," katanya.

Namun, Pemerintah Provinsi Sulbar kata Suhardi Duka, tetap optimistis dukungan pemerintah pusat dapat terealisasi guna mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Pasangkayu dan daerah lainnya di Sulbar.

Pewarta: Amirullah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, INDRAMAYU - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelontorkan anggaran sebesar Rp29,05 miliar untuk peningkatan ruas jalan Lohbener–Jatibarang di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pendanaan tersebut bersumber dari program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Diana Kusumastuti, mengatakan proyek peningkatan jalan sepanjang 8 kilometer itu menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan akses pelayanan dasar masyarakat.

“Program Inpres Jalan Daerah ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat peningkatan kualitas jalan daerah. Ruas Lohbener–Jatibarang menjadi salah satu prioritas karena memiliki fungsi strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang,” ujar Diana di Kabupaten Indramayu, Kamis (19/2/2026).

Proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab PPK 1.2 Jawa Barat dan dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta–Jawa Barat. Masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 83 hari kalender pada Tahun Anggaran 2025.

Menurut Diana, peningkatan ruas jalan ini tidak hanya berorientasi pada perbaikan struktur perkerasan, tetapi juga mencakup pembenahan infrastruktur pendukung seperti sistem drainase dan jembatan. Dalam agenda kunjungan, ia turut meninjau kondisi jembatan di wilayah Lohbener untuk memastikan kapasitas aliran sungai dan ketahanan konstruksi terhadap potensi banjir.

“Ketahanan infrastruktur menjadi perhatian utama. Kami ingin memastikan sistem drainase berfungsi optimal sehingga umur layanan jalan lebih panjang dan tidak mudah rusak akibat genangan air,” katanya.

Ruas Lohbener–Jatibarang dinilai memiliki peran penting karena menjadi akses penghubung kawasan permukiman, sentra kegiatan ekonomi lokal, serta jalur distribusi hasil pertanian dan perikanan di Indramayu. Selain itu, ruas tersebut juga mendukung konektivitas menuju Jalur Pantura, yang merupakan koridor logistik utama di Pulau Jawa.

Diana menegaskan, penguatan jalan daerah melalui skema Inpres merupakan langkah percepatan pembangunan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, waktu tempuh distribusi barang dan mobilitas masyarakat dapat ditekan, sehingga biaya logistik menjadi lebih efisien.

“Perbaikan infrastruktur jalan akan berdampak pada kelancaran transportasi, peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Program Inpres Jalan Daerah sendiri merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam menangani ruas-ruas jalan dengan tingkat kerusakan yang memerlukan dukungan pendanaan APBN. Skema ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah.

Di Indramayu, peningkatan jalan sepanjang 8 kilometer tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antar kecamatan, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Pemerintah juga memastikan pelaksanaan proyek dilakukan sesuai standar teknis dan pengawasan ketat agar kualitas pekerjaan terjaga.

Diana menambahkan, Kementerian PU akan terus memonitor progres pekerjaan hingga selesai. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

“Anggaran Rp29,05 miliar ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami ingin hasilnya bisa langsung dirasakan dalam bentuk akses yang lebih lancar dan infrastruktur yang lebih andal,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII melaksanakan sosialisasi Skema Pembiayaan Kreatif Penanganan Jalan Daerah melalui optimalisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Dalam sosialisasi itu, pemerintah memaparkan mekanisme pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 sekaligus mendorong pemanfaatan skema pembiayaan kreatif, khususnya Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), untuk percepatan pembangunan dan preservasi jalan daerah.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PII, Andre Permana, menyampaikan Instruksi Presiden Jalan Daerah menjadi momentum strategis untuk mengoptimalkan dukungan Pemerintah Pusat melalui pembiayaan kreatif dengan skema KPBU kepada pemerintah daerah.

Unsplash/Anil Vishu Ilustrasi infrastruktur jalan

Menurut Andre, skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelayakan proyek sekaligus memperluas partisipasi sektor swasta atau badan usaha dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Ia menambahkan, pembiayaan kreatif khususnya KPBU sebagai solusi pembiayaan percepatan pembangunan perlu didukung berbagai pihak, baik pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pihak swasta, maupun pemerintah daerah.

“Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI, PT PII akan terus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam implementasi Inpres Konektivitas Jalan Daerah salah satunya melalui proyek jalan dan jembatan di Kabupaten Madiun sebagai pilot project penerapan Inpres tersebut guna menghadirkan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Andre dalam siaran pers, Jumat (6/2/2026).

Proyek jalan dan jembatan di Kabupaten Madiun disebut menjadi percontohan (pilot project) penerapan Inpres Nomor 11 Tahun 2025.

Kementerian PUPR Ilustrasi pekerjaan proyek infrastruktur

Melalui proyek ini, pemerintah mendorong model kolaborasi pembiayaan yang menggabungkan dukungan fiskal dan partisipasi badan usaha, dengan penjaminan infrastruktur sebagai salah satu instrumen pengelolaan risiko.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Haeruddin C Maddi, yang mewakili Direktur Jenderal Bina Marga, menegaskan Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 menandai komitmen kuat pemerintah pusat dalam mempercepat peningkatan konektivitas daerah.

Menurut Haeruddin, peningkatan konektivitas tersebut menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, terutama untuk mendukung produktivitas kawasan pertanian, perikanan, perkebunan, industri, dan kawasan produktif lainnya.

Selain itu, konektivitas jalan daerah juga berperan dalam mendukung pendistribusian energi dalam rangka pencapaian swasembada pangan dan energi.

Ia menyatakan kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta implementasi program ketahanan pangan dan energi nasional.

“Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan daerah akan terwujud dengan mengkombinasikan APBN (Inpres Jalan Daerah No 11 Tahun 2025) dengan skema pembiayaan kreatif lainnya, termasuk KPBU sehingga keberlanjutan atas kualitas infrastruktur tetap terjaga, khususnya aspek operasional dan pemeliharaan," ujar Haeruddin.

"Untuk itu, Pemerintah Daerah diimbau agar pengusulan ruas jalan daerah melalui pendanaan Inpres dilakukan secara kompetitif dan memiliki daya saing dalam mendukung program prioritas ketahanan pangan, yang menghubungkan sentra pangan dengan pusat distribusi,” ungkap Haeruddin.

Analis Keuangan Negara Ahli Madya Direktorat PDPPI, DJPPR Kementerian Keuangan, Lalu Taruna Anugerah, menyampaikan pembangunan infrastruktur membutuhkan pendekatan pembiayaan yang cermat dan inovatif agar dapat dipercepat tanpa membebani keuangan negara.

“Dalam konteks tersebut, skema Pembiayaan Kreatif yaitu skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan/atau Pembiayaan Lainnya dinilai sebagai solusi strategis untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik yang berkelanjutan,” jelas Lalu.

Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan memberikan dukungan melalui berbagai instrumen, antara lain dukungan penyiapan proyek (project development facility) dan dukungan kelayakan proyek (viability gap fund), serta penjaminan infrastruktur melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Dukungan tersebut bertujuan memastikan proyek KPBU dan/atau pembiayaan lainnya memiliki struktur pembiayaan yang sehat, pengelolaan risiko yang baik, serta mampu menarik partisipasi badan usaha.

Melalui kombinasi dukungan APBN melalui Inpres Nomor 11 Tahun 2025 dan skema pembiayaan kreatif, pemerintah berharap pembangunan dan preservasi jalan daerah dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, keberlanjutan kualitas infrastruktur, termasuk aspek operasional dan pemeliharaan, menjadi perhatian dalam perancangan skema pembiayaan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap masih memerlukan suntikan tambahan anggaran mencapai Rp37 triliun guna mengakomodasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun anggaran 2026.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa postur Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026 yang ada saat ini belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan lima Inpres strategis.

"Total usulan tambahan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh instruksi presiden tersebut untuk tahun anggaran 2026 diperkirakan sebesar hampir Rp37 triliun," ujar Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, dikutip Rabu (4/2/2026).

Perinciannya, pada sektor ketahanan pangan, Inpres No. 2/2025 tentang Irigasi membutuhkan alokasi sebesar Rp15 triliun untuk menangani lahan seluas 500.000 hektare. Hingga saat ini, anggaran tersebut sama sekali belum teralokasi di DIPA 2026 lantaran penentuan titik lokasi proyek masih dalam pembahasan bersama Bappenas.

Selain itu, percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Wanam, Papua Selatan melalui Inpres No. 14/2025 membutuhkan total Rp4,78 triliun.

Akan tetapi, saat ini baru tersedia Rp3,25 triliun, sehingga Kementerian PU masih kekurangan Rp1,53 triliun untuk pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir, dan akses jalan sepanjang 138,5 km.

"Kemudian, Inpres 11 tahun 2025 terkait jalan daerah kebutuhan alokasinya sebesar Rp16,20 triliun untuk peningkatan jalan 2.191 km, pembangunan jalan 231 km, dan jembatan 580 km. Saat ini telah teralokasi Rp1,2 triliun namun kami masih memerlukan tambahan sebesar Rp15 triliun." tambahnya.

Kemudian, Inpres No. 8/2025 untuk pembangunan 204 unit Sekolah Rakyat membutuhkan dana Rp25 triliun. Saat ini, alokasi yang tersedia di DIPA baru menyentuh angka Rp20 triliun, menyisakan kekurangan sebesar Rp5 triliun.

Pada saat yang sama, Kementerian PU juga tengah mengusulkan sisa kekurangan untuk rehabilitasi 1.000 unit sekolah keagamaan melalui Inpres No. 7/2025. Dari kebutuhan total Rp2,72 triliun, pemerintah baru menyediakan Rp2,5 triliun, sehingga diperlukan tambahan sebesar Rp220 miliar.

Sejalan dengan hal itu, akumulasi kebutuhan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur strategis sepanjang 2026 tembus di angka Rp37 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku tak ikut dalam pembangunan helipad di dekat makam kakek Presiden Prabowo Subianto.

Helipad tersebut rencananya dibangun di Lapangan Desa Kalisube, Banyumas, Jawa Tengah. Proyek senilai Rp1,4 miliar itu hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer dari makam RM Margono Djojohadikusumo.

"Gak ada (usulan pembangunan helipad). Kemarin yang dimintakan itu Inpres Jalan Daerah kan, itu doang, enggak lebih enggak kurang," kata Dody di Sungai Ciliwung, Jakarta Selatan, Jumat (21/11), dikutip dari detikcom.

Pembangunan helipad itu sejatinya digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas.

Dody lalu mengklarifikasi pertemuan dengan Kepala Balai PU bersama Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono beberapa waktu lalu. Menurutnya, tidak ada usulan pembangunan helipad dan hanya membahas program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Terpisah, Kabid Perencanaan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Rusli Kurnia menjelaskan pembangunan helipad selaras dengan pelaksanaan program IJD 2025. Ruas jalan Kalisube-Binangun nantinya akan turut dipercantik.

"Lokasinya di Lapangan Desa Kalisube. Itu nanti masuk ke dalam program IJD," jelas Rusli.

Rusli mengatakan helipad awalnya akan dibangun di area persawahan sekitar desa. Namun, niat tersebut diurungkan karena termasuk dalam lahan sawah yang dilindungi (LSD).

Menurutnya, pembangunan helipad memang demi memudahkan Presiden Prabowo jika kembali berkunjung ke wilayah tersebut. Prabowo sebelumnya mesti mendarat di Alun-alun Banyumas.