PT PLN (Persero) buka suara terkait pemadaman listrik atau mati lampu bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Surabaya, Jawa Timur, dalam beberapa hari terakhir hingga menyebabkan kekacauan lalu lintas.

Pemadaman listrik di Surabaya membuat mulai lampu lalu lintas mati hingga terganggunya operasional palang pintu perlintasan kereta api.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Dana Puspita Sari mengatakan mati lampu tersebut dipicu kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas pasokan listrik.

"PLN saat ini tengah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik," kata Dana dalam keterangan resmi.

Sebagai langkah penanganan, PLN menerapkan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan yang lebih luas.

"Untuk menjaga stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak serta terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit agar pasokan listrik dapat kembali normal," ujarnya.

Pemadaman listrik terjadi sejak Rabu (17/6) hingga Jumat (19/6) tersebut berdampak pada sejumlah fasilitas publik di Surabaya. Pada hari ini, sedikitnya tujuh simpang lampu lalu lintas padam secara bersamaan, memicu kemacetan di berbagai ruas jalan.

Petugas Penyediaan Perlengkapan Jalan (PPJ) Dinas Perhubungan Surabaya, Abi Dwi Septianto, mengaku kewalahan menangani gangguan tersebut karena keterbatasan personel dan generator cadangan.

"Baru tiga yang bisa kita genset, karena keterbatasan personel dan genset. Padamnya bersamaan jadi kewalahan," jelasnya.

Tujuh titik lampu lalu lintas yang terdampak antara lain berada di kawasan Balongsari-Tandes, Pucang Anom, Diponegoro-Kartini, Bubutan-Tembaan, MERR-Kampus C, Menganti-Driyorejo, dan Lakarsantri-Made.

Selain itu, pemadaman listrik juga sempat melumpuhkan dua palang pintu otomatis di perlintasan sebidang kereta api, yakni JPL 1 Mayangkara dan JPL 17 Jagir pada Kamis (18/6).

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan pihaknya langsung menambah personel pengamanan dan memasang rambu berhenti secara manual untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.

"KAI Daop 8 Surabaya telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan menambah personel pengamanan di lokasi dan memasang rambu STOP secara manual," jelasnya.

PLN mencatat sedikitnya 19 kawasan di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik terdampak manajemen beban pada Jumat (19/6). Di Surabaya, wilayah yang mengalami pemadaman antara lain Simo Kwagean, Kebraon, Pakis Tirtosari, Lidah Wetan, Rungkut Mejoyo Selatan, Babatan Indah, Kedurus, Karangpilang, Kutisari, hingga Dukuh Kupang.

Sementara itu, wilayah Pepelegi Indah dan Sekardangan di Sidoarjo serta Kota Baru Driyorejo dan Kartini di Gresik juga terdampak gangguan pasokan listrik.

Meski demikian, PLN belum merinci pembangkit yang mengalami gangguan maupun target waktu pemulihan sepenuhnya. Perusahaan hanya memastikan proses penanganan masih berlangsung dan perkembangan terbaru akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara merespons terkait adanya penolakan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah. Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara, pengusulannya dari Kementerian Sosial (Kemensos) setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Di mana kita tahu lahannya disediakan oleh pemerintah daerah ya, kemudian baru dilakukan asesmen oleh kementerian PU agar memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan,” katanya kepada awak media di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses pembangunan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada serangkaian prosedur ketat yang harus dipenuhi sebelum alat berat diturunkan ke lokasi.

“Jadi ada syarat-syaratnya itu, mulai dari Amdal, kontur tanah, banyak sekali gitu ya. Salah satunya kalau sudah clear and clean tanahnya baru eh kementerian PU melakukan pembangunan,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa pemilihan lokasi sudah melalui tahap penelitian yang mendalam. “Nah tanah-tanah yang sudah clear and clean dengan satu apa ya penelitian yang ketat dan cermat oleh kementerian PU dan kami mendampingi, ditetapkanlah sejumlah titik yang memang benar-benar bisa dimulai pembangunannya,” ujarnya.

Meski secara administratif lahan di Temanggung dan Wonosobo sudah dianggap memenuhi syarat (clear and clean), namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya dinamika sosial dengan warga setempat.

“Nah ada beberapa titik tadi disebut Wonosobo dan Temanggung, dari sisi tanah sudah clear and clean tetapi khusus di Temanggung tanahnya masih ada sedikit masalah dengan masyarakat setempat. Ya dengan masyarakat setempat yang belum bisa ada titik temu dengan Pak Bupati sehingga pembangunannya terhambat sampai sekarang,” papar Gus Ipul.

Berbeda dengan Temanggung yang pembangunannya masih macet total, proyek di Wonosobo dikabarkan sudah mulai menunjukkan progres meskipun belum sepenuhnya lancar.

“Sementara Wonosobo itu bisa dibangun sebagian tapi sebagian lagi masih bermasalah yang insyaallah dalam beberapa waktu ke depan saya dapat informasi bisa diselesaikan. Tetapi pembangunannya sudah mulai berjalan kalau yang di Wonosobo. Tapi khusus di Temanggung sama sekali belum bisa berjalan karena masih ada permasalahan dengan warga setempat,” jelasnya.

Gus Ipul menyerahkan proses penyelesaian masalah ini kepada kepala daerah setempat melalui jalur musyawarah. Sehingga, pembangunan Sekolah Rakyat di kedua wilayah ini bisa berjalan dengan baik.

“Tentu ini kami akan menunggu Pak Bupati bagaimana bisa musyawarah dengan baik dengan warga yang kebetulan berada di lahan yang telah dinyatakan clear and clean tersebut. Itu yang pertama,” pungkasnya.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Lianawaty Suwono meraih penghargaan di ajang CNN Indonesia Leading Women Awards 2026 pada Selasa (5/5) malam.

Lianawaty terpilih sebagai Outstanding Leader in Human Capital Transformation in Banking

Penghargaan itu diberikan oleh Komisaris Utama Allo Bank Aviliani di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan.

Lianawaty adalah pemimpin yang visioner dan berdedikasi dalam mentransformasi pengelolaan sumber daya manusia di sektor perbankan.

Melalui pendekatan strategis, beliau berhasil mendorong terciptanya budaya kerja yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan organisasi dan pelayanan nasabah yang berkualitas.

Tahun ini, CNN Indonesia Leading Women Awards memberikan penghargaan pada lebih dari 40 perempuan inspiratif.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pada perempuan-perempuan inspiratif di Tanah Air, yang telah berkontribusi di berbagai bidang.

Leading Women Awards 2026 mengambil tajuk 'Empowered Women, Empowering the Nation'. Tema ini menyoroti perempuan sebagai pilar peradaban bangsa.

Tak cuma sebagai pendidik pertama generasi bangsa, perempuan juga jadi penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonommi dan sosial budaya, serta pendobrak batasan yang menciptakan perubahan.

"Melalui ajang CNN Indonesia Leading Women Awards, kami ingin mengirimkan pesan yang kuat bahwa keberhasilan bangsa ini tidak lepas dari kepemimpinan para perempuan tangguh," ujar Ketua CT Arsa Foundation Anita Ratnasari Tanjung.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi telah divonis 9 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji memutuskan Yoki telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoki dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Yoki juga diwajibkan untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Yoki tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain Yoki, Sani Dinar Saifuddin selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional telah dituntut dalam kesempatan ini.

Sani divonis 9 tahun, sementara Agus selama 10 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Yoki Cs selama 14 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Sekadar informasi, Yoki dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Adapun, temuan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.

Namun demikian, majelis hakim telah sepakat untuk mengesampingkan kerugian perekonomian negara dalam perkara ini senilai Rp171 triliun. Sebab, hakim menilai kerugian perekonomian negara bersifat asumsi.

WONOSOBO - Bencana longsor terjadi di Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Sabtu (7/2/2026) sore. Akibatnya, satu orang tewas karena tertimbun material longsor.

Hal itu sebagaimana dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangkuman kejadian bencana serta upaya penanganan oleh pemerintah daerah pada periode Sabtu (7/2/2026) pukul 07.00 WIB hingga Minggu (8/2/2026) pukul 07.00 WIB.

"Peristiwa ini menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka ringan akibat tertimbun material longsor," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Minggu (8/2/2026).

Longsor terjadi akibat wilayah tersebut dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Material longsor pun menimpa rumah warga.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja tercatat memborong saham perusahaan yang dipimpinnya pada hari ini, Senin (2/2/2026).

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jahja membeli saham BBCA sebanyak 67.000 lembar saham pada 2 Februari 2025 dengan harga Rp7.450 per saham. Dengan transaksinya itu, Jahja merogoh kocek sebesar Rp499,15 juta.

Melalui surat yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tujuan transaksi yang dilakukan oleh Jahja yakni untuk investasi.

Adapun usai melakukan transaksi, total kepemilikan saham Jahja di BCA bertambah menjadi 35.000.644 unit atau 0,03% porsi kepemilikan. Sebelum transaksi dilaksanakan, Jahja tercatat menggenggam 34.933.644 unit. Kepemilikan saham tercatat langsung atas nama Jahja dengan klasifikasi saham biasa.

Selain Jahja, Lianawaty Suwono juga menambah kepemilikan saham BBCA pada akhir Januari 2026. Sebagai informasi, Lianawaty saat ini menjabat sebagai Direktur BCA.

Dalam keterbukaan kepada BEI, Lianawaty membeli saham BBCA sebanyak 300.000 lembar saham pada 28 Januari 2026 dengan harga Rp7.025 per saham. Dengan demikian, total transaksi yang dilakukan Lianawaty mencapai Rp2,10 miliar.

Setelah aksi pembelian ini, total kepemilikan saham BBCA Lianawaty menjadi sekitar 3.140.417 unit atau setara 0,0025% dari total saham beredar. Sebelum transaksi dilakukan, Lianawaty tercatat menggenggam 2.840.417 unit atau setara 0,0023%.

***

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kraton Kasunanan Surakarta atau Kraton Solo lahir dari konflik dan hampir selalu diselimuti oleh perebutan kekuasaan antara para putra raja. Salah satu peristiwa terbaru terjadi ketika Menteri Kebudayaan Fadli Zon ingin menyerahkan surat keputusan penanggungjawaban Kraton Solo kepada KGPH Panembahan Agung Tedjowulan.

Kubu putra mahkota KGPH Purbaya yang telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono ke XIV menyela acara tersebut. Mereka menilai pemerintah cenderung berat sebelah alias condong ke kubu KGPH Hangabehi, yang merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII yang mangkat belum lama ini. Kejadian inipun mendapat perhatian banyak pihak, tidak terkecuali dari pemerintah pusat.

Fadli Zon sendiri mengakui bahwa konflik di Kraton Solo bukan persoalan baru dan telah berlangsung cukup panjang. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, berupaya memfasilitasi dialog dengan mengundang seluruh pihak.

“Kraton Solo ini konfliknya memang sudah cukup panjang,” ujar Fadli Zon di Komisi II DPR.

Fadli menjelaskan bahwa tidak semua pihak memenuhi undangan tersebut. Sebagian menolak hadir karena mempersoalkan format undangan yang tidak mencantumkan nama raja. “Undangannya inginnya pakai nama rajanya. Padahal rajanya sedang ada dua. Artinya saling mengklaim,” tambahnya.

Pemerintah akhirnya menggunakan pendekatan administratif dengan mengundang pihak-pihak terkait berdasarkan identitas resmi. “Kalau dari pemerintah, kami mengundang atas nama sesuai KTP,” ujarnya.

Fadli pun menegaskan bahwa langkah pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal keluarga Kraton, melainkan memastikan pengelolaan hibah negara berjalan akuntabel. Selama ini, Kraton Solo menerima hibah dari Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga APBN.

Ke depan, pemerintah menilai perlu ada penanggung jawab yang jelas atas penggunaan dana hibah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menunjuk penanggung jawab pelaksana yang mewakili negara. “Kami menunjuk Panembahan Agung Tedjowulan sebagai penanggung jawab pelaksana dan fasilitator musyawarah keluarga,” ujar Fadli.

Asal-usul Gelar Pakubuwono

Gelar Pakubuwono sendiri telah berumur panjang dan mewakili periode yang penuh darah dalam sejarah Jawa. Gelar Pakubuwana I, pertama kali digunakan oleh Pangeran Puger, seorang putra dari Amangkurat I yang otomatis cucu dari Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja paling ekspansif dan berhasil menaklukkan sebagian besar Pulau Jawa.

Asal-usul nama Pakubuwono I sendiri tidak bisa dilepaskan dari geger pemberontakan Pangeran Madura, Trunojoyo yang dibantu oleh gerombolan dari Makassar dan kalangan dari Jawa lainnya yang tidak puas dengan kepemimpinan Amangkurat I. Singkat cerita, Trunojoyo berhasil menguasai Kraton Pleret dan menjarah isinya. Mataram untuk pertama kalinya jatuh.

Sejak pecahnya Pemberontakan Trunojoyo, kendati kemudian berhasil ditumpas dengan bantuan VOC, Jawa tidak lagi menjadi negara yang ekspansif. Para elite kraton berebut kekuasaan. Kondisi politik tidak stabil. Intervensi VOC juga semakin kuat. Gonta-ganti kekuasaan sering terjadi, termasuk ketika Pangeran Puger akhirnya mendeklarasikan diri sebagai penguasa Mataram dengan gelar Pakubuwono I.

Pakubuwono I naik tahta setelah berhasil menyingkirkan keponakannya bergelar Amangkurat III. Setelah tersingkir dari kraton Kartasura, Amangkurat III kemudian melarikan diri dan kalau menurut sejumlah catatan sejarah, termasuk versi MC Ricklefs, bergabung dengan kelompok Untung Surapati. Dia sendiri akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Sri Lanka.

Adapun Pakubuwono I memimpin Mataram kurang lebih dari 15 tahun. Dia mulai berupaya menstabilkan kekuasaan Mataram yang terus dilanda peperangan antar faksi politik. Setelah mangkat, Pakubuwana I digantikan oleh putranya bernama Raden Mas Suryaputra.

Menariknya, penerus tahta Pakubuwono I tidak menggunakan gelar tersebut, melainkan memilih gelar sebagai Amangkurat IV. Kelak penerus Amangkurat IV memakai gelar Pakubuwono. Putranya memutuskan untuk menggelar Pakubuwono II. Pada masa Pakubuwono II, pemberontakan terjadi di mana-mana. Dia juga sangat dekat dengan VOC dan menyerahkan wilayah pesisir kepada kelompok dagang Belanda tersebut.

Pakubuwana II Pendiri Kota Solo

Pakubuwana II dalam sejarah digambarkan raja yang tidak memiliki pendirian. Awalnya, Pakubuwana II bersimpati terhadap aksi perlawanan bangsa China dan Jawa terhadap hegemoni VOC. Tetapi kolaborasi antara VOC dengan penguasa Madura, Cakraningrat IV, telah memupus ambisi raja Jawa itu. Perlawanan China-Jawa, mulai berhasil dipatahkan. Pakubuwana kemudian berbalik arah. Dia menarik diri dari perang anti-VOC. Meski demikian, perlawanan terus berlangsung.

M.C Ricklefs (2008) dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 menulis sikap Pakubuwana II memicu beribu-ribu orang Jawa yang telah bergabung dengan orang-orang China, menaruh curiga terhadap sikap raja. Kecurigaan itu menguat setelah Pakubuwana II menjalin lagi persahabatan dengan Belanda.

Perlawanan semakin terkonsolidasi. Posisi pasukan Jawa-China kian kuat. Mereka mengangkat Raden Mas Garendi yang masih berusia 12 tahun, sebagai susuhunan baru pada tahun 1742. Para pangeran Jawa juga bergabung dengan pasukan perlawanan yang anti-VOC dan anti-Pakubuwana II.

Puncak dari kekacauan politik itu, ibu kota Mataram di istana Kartasura takluk. Dinding istana jebol. Pakubuwana II dan sekutunya dari Belanda, Kapten Johan Andriess Baron Van Hohendorff, lari tunggang langgang. Van Hohendorff adalah tentara Belanda yang diutus ke istana Kartasura untuk bernegosiasi dengan Pakubuwana beberapa waktu sebelum kejatuhan Kartasura.

Mereka lari ke arah timur, bersembunyi dari kejaran pasukan koalisi Jawa-China, tepatnya di wilayah Panaraga. Ricklefs mencatat nasib Pakubuwana semakin terkatung-katung. Apalagi dia ditinggal Van Hohendorff lari ke wilayah pesisir. Meski demikian, Pakubuwana II yang terusir dari istana, tetap meminta bantuan dari Belanda untuk mengembalikan tahtanya.

Ricklefs (2002) dalam buku Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa menulis bahwa Pakubuwana II menjanjikan kepada kompeni, untuk menentukan pejabat dan menguasai wilayah pesisir. Sejarawan De Graaf, yang juga telah banyak menulis sejarah tentang pasang surut Kraton Mataram, menggambarkan bahwa tawaran dari Pakubuwana II itu “terdengar bagaikan musik bagi telinga Batavia.”

Tawaran itu merupakan awal dari tercabik-cabiknya kedaulatan Mataram. Kompeni tentu menyambut dengan tangan terbuka permintaan Pakubuwana II. Mereka kemudian membantu Pakubuwana mengembalikan tahtanya. Pasukan koalisi Jawa-China berhasil ditumpas. Para pemimpinnya kemudian diasingkan, ada yang dibuang ke Sri Lanka. VOC mulai bercokol ke wilayah Pesisir dan membangun sejumlah pusat komunitas di sana.

Pindah Ibu Kota dan Terpecahnya Mataram

Kembalinya Pakubuwono II ke tampuk kekuasaan juga ditandai dengan peralihan pusat pemerintahan Mataram. MC Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Pakubuwono II memutuskan untuk meninggalkan Kartasura dan memilih penggantinya 12 kilometer dari Sungai Sala. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Kota Surakarta atau Solo.

"Dia mendirikan sebuah istana baru, Surakarta, yang nantinya didiami oleh keturunannya," tulis Ricklefs.

Pemindahan istana raja dari Kartasura ke Surakarta menjadi bukti bahwa ide memindahkan pusat kekuasaan bukan pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia. Pada era klasik atau era kerajaan, pemindahan pusat kerajaan bahkan terjadi berkali-kali.

Umumnya pemindahan itu berkaitan dengan peristiwa besar. Pada masa Medang atau Mataram Kuno, misalnya, pemindahan pusat kerajaan terjadi karena Pralaya atau bencana besar. Sedangkan pada masa Mataram Islam, pemindahan ibu kota biasanya terjadi karena adanya geger, perang, dan konflik antar anggota dinasti. Salah satu episodenya adalah perang suksesi yang memicu pemindahan ibu kota Mataram dari Kartasura ke Surakarta (Solo).

Namun demikian, pemindahan ibu kota tidak selamanya menghilangkan konflik. Kasus Mataram dan pemindahan istana raja dari Kartasura ke Surakarta, rupanya tidak benar-benar menghentikan pertumpahan darah. Raden Mas Said, kelak bergelar Mangkunegara I, dan para pangeran Jawa lainnya tetap melakukan perlawanan.

Pakubuwono II yang terjepit dan lemah menganggap perlawanan Mas Said sebagai ancaman. Namun upaya berupaya meredam perlawanan tidak banyak menghasilkan kemajuan. Ricklefs mencatat bahwa, Raja kemudian membuat sayembara kepada siapapun yang berhasil mengusir Mas Said dari daerah Sukowati (Sragen), akan diberi hadiah berupa tanah sejumlah 3.000 cacah.

Pangeran Mangkubumi, kelak Sultan Hamengkubuwono I, menerima sayembara dari Raja. Dia bersama pasukannya bergerak ke Sukowati. Terjadi pertempuran antara pasukan Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Mangkubumi menang dan berhasil mengusir pasukan Mas Said dari daerah tersebut. Dia kemudian menagih janji Pakubuwono II.

Namun janji tinggal janji. Pakubuwono II termakan bujuk rayu dari Patih Pringgalaya musuh bebuyutan Mangkubumi. Dia batal memberikan tanah 3.000 cacah ke Mangkubumi.

Mangkubumi yang marah memimpin pasukannya berjumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 pasukan kavaleri melakukan perlawanan. Dia memerangi Pakubuwono II dan VOC. Perang suksesi Jawa jilid ke III pecah. Namun di tengah peperangan, Pakubuwono II meninggal dunia. Raja penggantinya, Pakubuwana III harus menghadapi aksi pemberontakan Mangkubumi dan Mas Said.

Perjanjian Giyanti dan Akhir Mataram Islam

Perang dengan Mangkubumi berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 1755.

Perang Suksesi Jawa III menjadi penanda pecahnya Jawa. Mataram Islam bubar. Wilayah yang dikuasai Pakubuwono III disebut sebagai Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sedangkan wilayah Pangeran Mangkubumi dikenal sebagai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Mangkubumi kemudian memiliki gelar sebagai Sultan Hamengkubuwono I.

Sejak saat itu Jawa diperintah oleh dua raja. Sultan di Yogyakarta dan Pakubuwono di Surakarta. Meski demikian, dalam episode selanjutnya, dua pecahan kekuasaan Mataram itu masih harus terbagi. Mas Said masih memberontak dan baru menyerah pada tahun 1757. Dua tahun setelah Perjanjian Giyanti. Dia memperoleh sebagian wilayah Kasunanan Surakarta. Dia kemudian bergelar Mangkunegara I.

Kasultanan Yogyakarta juga mengalami nasib serupa. Pada era penjajahan Inggris di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles 1811-1816, sebagian wilayah Yogyakarta kemudian dihadiahkan kepada Pangeran Notokusumo yang bergelar Paku Alam I. Wilayahnya disebut sebagai Pakualaman. Munculnya Pakualaman adalah konsekuensi dari konflik antara Sultan Hamengkubuwono II dengan penguasa Inggris, Raffles.

Kraton Solo Setelah Kemerdekaan

Pasca proklamasi kemerdekaan, Kraton Kasunanan Surakarta dan Puro Mangkunegaran mengintegrasikan diri dengan pemerintahan Indonesia yang dikendalikan dari Jakarta. Solo dan eks wilayah swaprajanya bahkan pernah menyandang status sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Sayangnya, DIS hanya seumur jagung.

Nasib Solo atau Surakarta memang berbanding terbalik dengan Yogyakarta. Yogyakarta tampil secara aktif selama revolusi kemerdekaan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahkan menjadi tokoh yang cukup penting selama masa tersebut.

Dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Posisi yang kemudian membuatnya menjadi sasaran 'pembunuhan' oleh Westerling. Sultan juga merelakan Yogyakarta menjadi 'pengganti' ibu kota saat Jakarta atau Batavia kembali dikuasai Belanda.

Sementara Solo pasca proklamasi, sering dilanda konflik mulai dari konflik suksesi, revolusi sosial, gerakan anti-swapraja, hingga benturan antar ideologi, kiri dan kanan pada 1948, yang berlangsung cukup keras selama revolusi kemerdekaan berlangsung.

Penulis biografi Tan Malaka, Harry A Poeze, dalam Madiun 1948: PKI Bergerak menyebut bahwa saking tidak stabilnya, Solo disebut oleh banyak pihak, termasuk Jenderal AH Nasution sebagai 'Wild West' wilayah tidak bertuan alias liar. Solo menjadi medan pertempuran. Orang bebas menenteng senjata. Bentrokan dan desingan peluru terjadi saban waktu.

"Kubu kiri [FDR] menganggap sangat penting mempertahankan Solo. Karenanya kota ini akan dibuah menjadi sebuah Wild West," tulis Poeze.

Rentetan peristiwa dan aksi kekerasan tersebut membuat tentu membuat kondisi Solo semakin tidak stabil. Pengaruh Kraton dan sisa-sisa kekuasaan feodal di Surakarta terus meredup. Bekas wilayah kekuasaan yang menjadi penopang utama perekonomian Kraton lenyap.

Padahal Solo dan Yogyakarta pernah memiliki status yang sama sebagai Daerah Istimewa. Penetapan status dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno. Namun usia Daerah Istimewa Surakarta (DIS) hanya seumur jagung. Pada tahun 1946, DIS dibubarkan karena konflik dan menguatnya gerakan anti-swapraja.

Gerakan ini dipelopori oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung revolusi sosial dan anti terhadap sisa-sisa kekuasaan feodal. Kelompok yang paling terkenal dalam gerakan ini adalah Barisan Banteng dengan tokohnya dr Moewardi.

Selain Barisan Banteng, Solo atau Surakarta juga menjadi pusat gerakan Persatuan Perjuangan (PP). Salah satu tokoh gerakan itu adalah Tan Malaka. Kelompok ini mengambil jalan oposisi dan menolak praktik kompromistis pemerintahan Sukarno. Salah satu semboyan PP yang terkenal adalah 'Merdeka 100 Persen!"

Elite Kraton Jadi Sasaran Anti-swapraja

Selama gerakan anti-swapraja berkecamuk, para elite Kraton menjadi sasaran kelompok Anti-swapraja. Gerakan ini menculik dan membunuh Patih Sosrodiningrat. Kepatihan dibakar dan hancur lebur. Raja Kasunanan yang masih muda, Pakubuwono XII juga tak luput menjadi sasaran penculikan.

Ada banyak pendapat tentang alasan penculikan tersebut. Campur tangan para pangeran atau elite kraton yang tersisih selama proses suksesi dari Pakubuwono XI ke Pakubuwono XII dianggap berperan cukup penting dalam gegeran di Solo pada waktu itu.

Sementara itu, salah satu publikasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang menukil buku seri Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia karya Jenderal Abdul Haris Nasution memaparkan kisruh di Solo terjadi karena raja-raja Surakarta membelot dan mengkhianati republik saat terjadi Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949.

Pada waktu itu, pihak TNI bahkan telah menyiapkan Kolonel Djatikoesoemo (KSAD pertama), putra Pakubuwana X, diangkat menjadi Susuhunan yang baru dan Letkol Suryo Sularso diangkat menjadi Mangkunegara yang baru. Namun rupanya waktu itu, rakyat dan tentara justru ingin menghapus kekuasaan monarki sama sekali.

Akhirnya Mayor Akhmadi, penguasa militer kota Surakarta, diberi tugas untuk langsung berhubungan dengan istana-istana monarki Surakarta. Dia meminta para raja secara tegas memihak republik. "Jika raja-raja tersebut menolak, akan diambil tindakan sesuai Instruksi Non-Koperasi," demikian dikutip dari publikasi itu.

Karena kondisi yang tidak kondusif, pemerintah pusat kemudian mengambil inisiatif untuk membubarkan DIS. Statusnya menjadi daerah biasa. Pada 1950, bekas daerah tersebut kemudian masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah.

Sejak saat itu jalan sejarah penerus wangsa Mataram Islam itu berubah. Peran Kasunanan sebagai pusat politik dan kebudayaan Jawa yang cukup berpengaruh, terutama saat kepemimpinan Pakubuwono X, menjadi sebatas simbol budaya itupun semakin meredup karena konflik keluarga yang nyaris tidak berkesudahan.

Pemegang Kekuasaan Solo Setelah DIS Bubar

Setelah era DIS bubar, Surakarta mulai dipimpin oleh pemimpin-pemimpin berlatar belakang politisi dan militer, tidak lagi harus ningrat. Pada tahun Mei - Juli 1946, misalnya, Wali Kota Solo dijabat oleh RT Sindoeredjo. Sindoeredjo kemudian digantikan oleh politikus PNI, Iskak Tjokroadisurjo. Iskak hanya memimpin Solo selama 4 bulan yakni dari bulan Juli - November 1946.

Setelah kemelut perang kemerdekaan dan berbagai macam huru hara politik, Solo kemudian dipimpin oleh politikus Masyumi, Sjamsoeridjal. Dia memimpin Solo selama hampir 3 tahun yakni dari 1946-1949. Namun demikian, seiring dengan memanasnya tensi politik terutama pasca peristiwa Madiun 1948, Sjamsoeridjal kemudian digantikan oleh wali kota yang berlatar belakang militer.

Wali kota militer pertama adalah Soedjatmo Soemperdojo (Januari 1949 - Juli 1949), Soeharto Soerjopranoto, hingga Muhammad Saleh Wedisatro. Saleh Werdisastro adalah salah satu pejuang perintis kemerdekaan asal Sumenep, Madura. Dia memimpin Solo pada tahun 1951-1955.

Setelah Saleh, Wali Kota Solo dipegang oleh Oetomo Ramlan. Sosok Oetomo penuh kontroversi. Dia adalah politikus PKI. Oetomo barangkali menjadi salah satu Wali Kota Solo yang dipilih melalui proses pemilihan umum atau pemilu, meskipun tidak langsung.

Sekadar catatan, pada tahun 1957-1958, setelah sukses menggelar pemilihan umum pertama pada tahun 1955, pemerintah menggelar Pemilihan Legislatif Daerah untuk memilih anggota DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2. PKI menjadi partai yang memenangkan Pemilu Legislatif Daerah di Kota Surakarta dan setelah proses pemilihan di DPRD, Oetomo Ramlan terpilih sebagai Wali Kota Surakarta.

Salah satu kebijakan Oetomo Ramlan, mengutip Solopos, adalah membangun Lokalisasi Silir, yang pada tahun 1998 diubah menjadi Pasar Klitikan. Posisinya sebagai politikus PKI dan aktivis Lekra kemudian membuatnya menjadi korban pembersihan oleh pemerintaha militer yang berkuasa pasca G30S 1965. Oetomo Ramlan, meninggal tahun 1967. Dia divonis mati oleh Mahmilub karena dugaan keterlibatannya dalam G30S 1965.

Setelah Oetomo Ramlan dan pembubaran PKI, Solo dimpimpin oleh Wali Kota berlatar militer dan sipil. Setelah Soeharto tumbang, jabatan Wali Kota Solo dipegang oleh PDIP, mulai dari Joko Widodo (Jokowi), FX Hadi Rudyatmo, Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakosa, hingga Respati Ardi.

Sebanyak 3.789 penumpang kereta api (KA) di wilayah KAI Daop 8 Surabaya membatalkan perjalanan mereka hingga Senin (19/1) pukul 12.00 WIB.

Lonjakan pembatalan tiket ini merupakan dampak langsung dari banjir yang merendam jalur kereta api di lintas utara, tepatnya di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.

"Update penumpang yang membatalkan di wilayah KAI Daop 8 Surabaya imbas banjir di Pekalongan hari Senin (19/1) pukul 12.00 WIB, total sebanyak 3.789 penumpang," kata Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono.

Mahendro mengatakan kondisi jalur yang terdampak banjr memaksa pihak KAI untuk membatalkan sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh.

Hal itu dilakukan menghindari penumpukan kelambatan yang semakin tinggi serta sebagai bagian dari rekayasa pola operasi untuk menormalkan kembali lalu lintas kereta api.

"Saat ini kondisi jalur KA sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas dan bergantian dengan perjalanan KA lainnya, namun dengan demikian pembatalan perjalanan sejumlah kereta api ini terpaksa dilakukan karena untuk mengantisipasi adanya banyaknya kelambatan KA yang beroperasi," ujarnya.

Beberapa rangkaian kereta yang resmi dibatalkan pengoperasiannya hari ini meliputi KA Sembrani Tambahan relasi Surabaya Pasarturi-Gambir, KA Ambarawa Ekspres relasi Surabaya Pasarturi-Semarang Poncol.

Kemudian, KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi-Gambir, serta KA Gajayana dan KA Gajayana Tambahan relasi Malang-Gambir.

Selain pembatalan total, KAI Daop 8 juga melakukan penyesuaian susunan rangkaian atau stamformasi pada beberapa kereta seperti KA Harina, KA Gumarang, dan KA Arjuno Ekspres.

"Kami terus melakukan pemantauan operasional perjalanan jalur KA yang mulai dapat dilewati beberapa KA meski dengan menggunakan kecepatan terbatas. Petugas kami terus siaga untuk memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi hingga perjalanan kereta api kembali dioperasikan secara normal," tambah Mahendro.

Sementara, soal ribuan penumpang yang terdampak, KAI memberikan kompensasi penuh bagi masyarakat yang tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Pengguna jasa diberikan kemudahan untuk melakukan pengembalian biaya tiket tanpa potongan sedikit pun.

"Pelanggan yang telah memiliki tiket untuk KA yang dibatalkan dapat melakukan refund 100% di luar biaya pemesanan, atau melakukan reschedule tanpa biaya tambahan. Proses tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, loket stasiun, maupun Contact Center 121," jelas Mahendro.

Pihak Daop 8 Surabaya menegaskan bahwa meskipun jalur lintas utara sudah mulai bisa dilalui secara terbatas, proses normalisasi masih terus berjalan. 

Lebih lanjut, perusahaan mengimbau para calon penumpang untuk terus memantau informasi terkini agar dapat merencanakan ulang perjalanan mereka dengan lebih baik di tengah kondisi cuaca ekstrem.

WONOGIRI - Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar bertemu dan berdialog dengan Romo Lambertus Issri Purnomo di Gereja Katolik Paroki Santo Yohanes Rasul, Wonogiri, Jawa Tengah, Sabtu (10/1/2025). Dialog berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat persaudaraan.

Dalam pertemuan tersebut, Gugun Gumilar menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan jati diri bangsa Indonesia yang harus terus dirawat dan diwariskan kepada generasi muda. “Kerukunan bukan hanya warisan masa lalu, tetapi tanggung jawab masa kini untuk masa depan. Generasi muda harus tumbuh dalam semangat saling menghormati, toleransi, dan gotong royong agar Indonesia tetap kokoh,” katanya.

Ia juga menekankan kerukunan umat beragama merupakan modal utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh kuatnya persatuan, stabilitas sosial, dan solidaritas lintas iman.

“Tanpa kerukunan, visi Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai. Kerukunan adalah fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gugun Gumilar menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat moderasi beragama. Kemudian memperluas ruang dialog lintas iman serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam menjaga persatuan dan kebhinekaan bangsa.

“Kementerian Agama berkomitmen hadir di tengah seluruh umat beragama. Memastikan setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya dengan aman, damai, dan saling menghormati,” tegasnya.

Gugun juga menyampaikan apresiasi Gereja Katolik Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri atas komitmennya dalam membangun ruang dialog dan persaudaraan lintas agama. Ia menilai rumah ibadah memiliki peran strategis tidak hanya sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sebagai ruang perjumpaan dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Riset Kemenag: Toleransi Beragama Gen Z Ungguli Milenial dan Baby Boomers

Dialog kerukunan ini diharapkan dapat semakin memperkuat semangat kerukunan antarumat beragama. Mempererat persaudaraan lintas generasi serta meneguhkan nilai gotong royong sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Program ini bukan hanya soal pembagian makanan, tetapi memastikan gizi, keamanan, dan ketepatan sasaran benar-benar terjaga di lapangan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk memastikan standar gizi, keamanan pangan, dan ketepatan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peninjauan itu difokuskan pada kesiapan operasional SPPG sebagai dapur layanan MBG, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pemenuhan standar higiene, sanitasi, dan kehalalan pangan.

“Program ini bukan hanya soal pembagian makanan, tetapi memastikan gizi, keamanan, dan ketepatan sasaran benar-benar terjaga di lapangan,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

SPPG Kalikajar yang beroperasi sejak 13 Oktober 2025 saat ini melayani 2.222 penerima manfaat, terdiri atas siswa sekolah serta ibu hamil dan ibu menyusui di wilayah sekitar.

Pada hari kunjungan, SPPG tersebut menyalurkan makanan bergizi kepada 1.584 siswa serta 133 ibu hamil dan ibu menyusui dengan menu yang disesuaikan kebutuhan gizi masing-masing kelompok penerima.

“SPPG harus menjadi titik kendali kualitas, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, sampai makanan diterima oleh penerima manfaat,” ujar dia.

Dari sisi kelayakan layanan, lanjut dia, SPPG Kalikajar telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan sertifikat halal sebagai prasyarat operasional dapur MBG.

Zulhas menegaskan, pengawasan dan evaluasi rutin di tingkat SPPG menjadi kunci agar pelaksanaan MBG berjalan konsisten dan berkelanjutan sesuai amanat Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2025.

“Evaluasi terus dilakukan agar tidak ada penurunan kualitas, baik dari sisi gizi, keamanan pangan, maupun distribusi,” tuturnya.

Selain meninjau SPPG, Menko Pangan juga mengunjungi SD Negeri 2 Simbang, Kabupaten Wonosobo, untuk melihat langsung penyaluran MBG kepada siswa penerima manfaat.

Pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan kesiapan sumber daya manusia sejak usia sekolah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

MENTERI UMKM Maman Abdurrahman menyatakan membutuhkan personel kepolisian mengisi jabatan sipil di kementeriannya. “Yang saya lihat sebagai menteri, kita membutuhkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh kepolisian,” kata Maman kepada wartawan di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin, 24 November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Maman menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil atas penugasan Kepala Polri. Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 ini mengharuskan polisi yang ingin berkarier di jabatan sipil untuk lebih dulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Di Kementerian UMKM terdapat satu personel aktif kepolisian yang menduduki jabatan. Dia adalah Inspektur Jenderal Prabowo Argo Yuwono yang berada di ranah Inspektorat Jenderal Kementerian UMKM. Maman mengatakan terdapat keterampilan dari personel kepolisian yang dibutuhkan oleh kementeriannya yang membuat politikus Partai Golkar itu berharap penempatan personel polisi di Kementerian UMKM.

Maman meyakini anggota kepolisian mampu mengatasi sejumlah permasalahan dalam UMKM seperti isu premanisme dan pungutan liar atau pungli. Maman menyatakan Kementerian UMKM membutuhkan figur aparat penegak hukum seperti polisi yang berpengalaman menindak dan menertibkan pelaku premanisme. “Dengan adanya personel polisi itu bisa menjembatani koordinasi kita di bawah,” tutur dia.

Kemampuan kedua yang diyakini Maman dimiliki dan dibutuhkan personel kepolisian dalam Kementerian UMKM adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan lintas aparat penegak hukum. Ia menyontohkan aktivitas penyelundupan barang bekas yang saat ini kembali mencuat dan ditangani pemerintah. “Kita membutuhkan kompetensi kepolisian untuk bisa berkoordinasi dengan aparatur-aparatur tenaga hukum lainnya,” kata Maman.

Maman mengatakan Kementerian UMKM juga membutuhkan sosok polisi dalam mengatasi permasalahan pada program kredit usaha rakyat (KUR). Sebab dalam realisasinya, Maman mengatakan Kementerian UMKM menghadapi permasalahan berupa pihak bank yang meminta agunan hingga dugaan debitur yang menyelewengkan pinjaman.

Ia menyatakan membutuhkan sosok polisi di kementerian untuk mempermudah sosialisasi sanksi yang tepat dipilih jika pengusaha UMKM tersandung kasus hukum. Maman pun menyontohkan kasus pemilik Toko Mama Khas Banjar yang dijerat pidana karena tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk yang dijual.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pemilik dengan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf g Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Maman, semestinya pengusaha UMKM khususnya mikro disangkakan menggunakan Undang-undang Perlindungan Pangan sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah sanksi administratif, bukan pidana dan denda. Sebab menurut Maman, pengusaha UMKM dengan pendapatan kurang dari Rp 20 juta per bulan bisa terancam bangkrut setelah dijatuhi hukuman. “Yang kayak gini kan kita butuh personel seperti polisi untuk melakukan koordinasi, sosialisasi perangkat undang-undang,” kata Maman.

Meskipun memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Maman menyatakan bergabungnya kepolisian dalam kementeriannya tak serta-merta mengentaskan berbagai permasalahan. Namun ia menganggap personel kepolisian dapat memperkuat kementeriannya.

Ia mengatakan saat ini staf ahli bidang hukum Kementerian UMKM sedang mempelajari putusan MK. Setelahnya, ia juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretaris Negara, dan kepolisian. “Tentunya untuk membicarakan kembali terkait personel kepolisian memang bisa masuk ke Kementerian UMKM,” tutur dia.

JAKARTA - Langkah Polri menarik penugasan Irjen Pol Raden Argo Yuwono yang bertugas di Kementerian UMKM diapresiasi. Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan memuji langkah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang menarik Irjen Pol Argo yang saat ini ditempatkan di Kementerian UMKM untuk kembali ke lingkungan Polri.

Langkah cepat ini dilakukan sebagai respons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/2025 terkait anggota Polri aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil. "Kita puji langkah institusi Polri yang gercep menarik Irjen Pol Argo Yuwono kembali ke Mabes Polri. Kapolri dinilai sangat patuh terhadap aturan dan langsung mengambil tindakan cepat untuk meresponn putusan MK yang melarang Polri aktif mengisi jabatan sipil," ujarnya, Minggu (23/11/2025).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut penempatan Irjen Pol Argo Yuwono karena sebelumnya ada permintaan dari kementerian untuk memperkuat UMKM. Selain Irjen Pol Argo Yuwono ada pula Pati Polri lainnya yang ditempatkan di sejumlah kementerian dan lembaga negara.

Namun munculnya putusan MK tersebut, Kapolri secara bertahap menarik Pati yang sudah ditempatkan di Kementerian atau Lembaga Negara. “Kami melihat Kapolri sangat menghormati dan patuh atas putusan MK tentang polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil," pungkas Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini.