Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (Zurich) mencatat jumlah pemegang polis muda di rentang usia 25–40 tahun mencapai lebih dari 3,29 juta atau tumbuh 10% secara tahunan.

Direktur Zurich Indonesia Tini Nurianto mengatakan nasabah pada kelompok usia tersebut cenderung memilih produk perlindungan yang mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari, seperti asuransi kendaraan bermotor roda dua, asuransi kecelakaan diri, serta asuransi kendaraan roda empat.

“Pertumbuhan ini turut memberikan andil dalam peningkatan kontribusi kanal digital, dengan perolehan premi bruto (Gross Written Premium/GWP) yang tumbuh lebih dari 7% secara tahunan pada Mei 2026,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Untuk menjangkau segmen tersebut, Zurich berpartisipasi dalam Semasa Piknik 2026 yang berlangsung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, pada 26–28 Juni 2026. Festival kreatif dan bazar urban itu dimanfaatkan perseroan untuk memperkenalkan produk perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Melalui Semasa Piknik 2026, kami ingin menghadirkan perlindungan dengan cara yang lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Tini.

Dalam kegiatan tersebut, Zurich menyediakan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA) secara gratis bagi tenant dan peserta aktivitas tertentu selama acara berlangsung.

Manfaat perlindungan meliputi santunan meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan hingga Rp50 juta, serta penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan hingga Rp5 juta.

Menurut Tini, keikutsertaan Zurich dalam Semasa Piknik 2026 juga sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

“Dengan menjadi bagian dari ekosistem ini, kami berharap dapat mendukung para pelaku usaha kreatif agar dapat berkarya dengan lebih percaya diri, sekaligus memperluas literasi asuransi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, Zurich berkomitmen menghadirkan berbagai inisiatif yang menggabungkan edukasi perlindungan dengan pengalaman langsung agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya proteksi dan manfaatnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keluhan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang mengaku kas daerah tidak cukup untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga akhir tahun dinilai menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kesehatan fiskal daerah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan kondisi tersebut tidak dapat dibaca sebagai kontradiksi statistik. Menurut dia, lonjakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir lebih mencerminkan peningkatan nilai tambah produksi di wilayah tersebut, terutama dari industri hilirisasi nikel, ketimbang peningkatan pendapatan masyarakat atau kapasitas fiskal pemerintah daerah.

"Hal pertama yang perlu diluruskan adalah apa yang sebenarnya sedang diukur. Angka pertumbuhan sekitar 34 persen pada 2025 dan 19,64 persen pada triwulan I 2026 adalah pertumbuhan PDRB, yaitu nilai tambah yang diproduksi di wilayah Maluku Utara," kata Yusuf kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang menjadi salah satu tertinggi di Indonesia hampir sepenuhnya ditopang aktivitas hilirisasi nikel, terutama di kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah.

Namun, kata dia, tingginya nilai tambah yang tercatat dalam produk domestik regional bruto (PDRB) tidak otomatis menjadi pendapatan yang dinikmati masyarakat lokal ataupun masuk ke kas pemerintah daerah.

"Smelter besar di kawasan Weda Bay memang menghasilkan nilai tambah yang sangat besar sehingga mendongkrak statistik ekonomi daerah, tetapi keuntungan utamanya mengalir kepada pemilik modal yang sebagian besar berada di luar daerah. Sebagian tenaga kerjanya juga berasal dari luar Maluku Utara," ujarnya.

Karena itu, lanjut Yusuf, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dapat terjadi bersamaan dengan kondisi fiskal daerah yang masih tertekan.

"Ini bukan kontradiksi statistik, melainkan konsekuensi dari siapa yang menikmati nilai tambah tersebut," katanya.

Pertumbuhan Enklave

Yusuf menilai fenomena yang terjadi di Maluku Utara merupakan contoh nyata dari apa yang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi enklave (enclave growth), yakni pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu tanpa memberikan dampak yang merata terhadap keseluruhan perekonomian daerah.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara saat ini sangat bergantung pada sektor nikel dan terkonsentrasi di kawasan industri Halmahera.

"Pertumbuhannya sangat terkonsentrasi pada satu sektor, yaitu nikel, dan pada satu wilayah, yaitu kawasan industri di Halmahera. Di luar kantong industri tersebut, struktur ekonomi Maluku Utara tidak banyak berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia Timur yang masih ditopang pertanian, perikanan, dan sektor informal," jelasnya.

Akibatnya, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali menutupi kesenjangan antardaerah di dalam provinsi itu sendiri.

Pandangan tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Maluku Utara menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di kawasan Maluku-Papua pada triwulan I/2026 dengan kontribusi pertumbuhan mencapai 3,78 poin persentase, jauh di atas provinsi lain di kawasan tersebut. Sementara itu, wilayah Maluku-Papua secara keseluruhan hanya tumbuh 4,46%.

Fiskal Daerah Tetap Tertekan

Selain persoalan distribusi manfaat pertumbuhan, Yusuf menyoroti hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilainya menjadi salah satu akar masalah.

Menurut dia, meskipun hilirisasi meningkatkan basis penerimaan negara, sebagian besar instrumen perpajakan strategis masih dikelola pemerintah pusat, mulai dari pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, hingga berbagai penerimaan yang berkaitan dengan ekspor.

"Daerah lebih banyak bergantung pada Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil," katanya.

Dia mengingatkan bahwa Gubernur Maluku Utara sebelumnya mengungkapkan kebutuhan belanja pegawai mencapai sekitar Rp1,1 triliun, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima hanya sekitar Rp960 miliar.

"Selisihnya harus ditutup dari sumber lain, terutama Dana Bagi Hasil. Persoalannya, sebagian DBH Maluku Utara masih tertahan sehingga ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit," ujar Yusuf.

Kondisi tersebut, menurutnya, semakin berat karena transfer ke daerah pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pada saat ekonomi daerah tumbuh sangat tinggi di atas kertas, sumber daya fiskal yang tersedia justru tidak bertambah secara sebanding. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berubah menjadi kapasitas fiskal yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik dan pembangunan," katanya.

Cermin Persoalan Daerah Penghasil

Yusuf menilai kasus Maluku Utara justru menjadi gambaran yang sangat jelas mengenai tantangan daerah-daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia.

Menurut dia, fokus utama seharusnya tidak hanya pada seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi manfaat pertumbuhan tersebut.

"Pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar seberapa cepat ekonomi tumbuh, melainkan siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut dan sejauh mana pertumbuhan itu benar-benar memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, dia menilai persoalan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pemerintah pusat. Pembengkakan belanja pegawai, termasuk akibat penambahan tenaga honorer dan PPPK selama bertahun-tahun, juga menjadi bagian dari persoalan tata kelola di daerah.

"Pelajaran utamanya adalah bahwa hilirisasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan fiskal daerah. Tanpa desain bagi hasil yang lebih efektif dan pengelolaan belanja yang lebih disiplin, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tetap berjalan berdampingan dengan kapasitas fiskal yang lemah," kata Yusuf.

Sekadar informasi,Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi keuangan daerah yang dinilainya semakin tertekan akibat tingginya beban belanja pegawai.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Sherly mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi kesulitan untuk memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga penghujung 2026.

Pernyataan itu disampaikan Sherly saat menghadiri rapat kerja antara Komisi II DPR dengan sejumlah kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kebijakan relaksasi yang memungkinkan porsi belanja pegawai melampaui batas 30% belum mampu menjawab persoalan utama yang dihadapi pemerintah daerah.

"Tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah, bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum," ujar Sherly.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga menyinggung ketidakpastian transfer fiskal dari pemerintah pusat pada tahun mendatang. Dia mempertanyakan kemungkinan kembali terjadinya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027, sebagaimana yang dialami sejumlah daerah pada tahun ini.

Meski mengakui pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sherly menilai ruang gerak pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi fiskal sangat terbatas. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata dia, kerap terbentur kewenangan yang kini berada di tangan pemerintah pusat.

"Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat, sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi," katanya.

Sherly juga menyoroti berbagai regulasi kepegawaian yang dinilai membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Menurut dia, tambahan relaksasi yang diberikan pemerintah tidak serta-merta mengatasi ketimpangan antara kemampuan fiskal daerah dan kewajiban belanja pegawai.

"Kemudian PPPK kita tidak boleh ada tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang... Dan ditambahkan relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak... Contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma Rp960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita itu Rp1,1 triliun," ujarnya.

Dari perhitungan tersebut, Sherly menilai beban belanja pegawai Maluku Utara telah melampaui besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah. Karena itu, dia mengusulkan agar sebagian porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini dikelola pemerintah pusat dapat dikembalikan kepada daerah penghasil.

Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif membantu daerah menjaga keseimbangan fiskal dibandingkan hanya memberikan relaksasi atas batas belanja pegawai. Sherly menegaskan usulan tersebut bukan berarti meminta pemerintah pusat menanggung pembayaran gaji PPPK melalui APBN.

"Jika itu dikembalikan, kita kan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Sherly.

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan PT Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia.

Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di tanah air.

“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia pada acara peluncuran sampul peringatan tersebut.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” jelas Daud.

Daud juga menyampaikan bahwa bentuk dukungan lainnya dari PT Pos Indonesia untuk SE2026 diantaranya adalah pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Ia menambahkan, sinergi dan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia semakin diperluas tidak hanya dari sisi cakupan, tetapi juga dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API). Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula datanya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia ini dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan dapat menjadi Sensus Ekonomi terbaik dan tersukses dengan manfaat yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah membuat aturan baru tentang pajak Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aturan itu termaktub Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dalam isi PP Nomor 20 2026 disebutkan beleid tersebut bertujuan mewujudkan kebijakan perpajakan yang mendukung praktik bisnis yang sehat dan ditegakkannya peraturan perundang-undangannya.

Aturan tersebut juga bertujuan lebih mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan yang tepat sasaran kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu serta kepastian hukum pelaksanaan pengenaan pajak penghasilannya.

Berikut perinciannya:

Pasal 20A

Di dalam Pasal 20A disebutkan bahwa: “Pengeluaran berupa pemberian suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana suap, termasuk yang diberikan kepada pejabat publik asing, bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto,”.

Pasal 56

Di dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”.

“Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5 persen” bunyi ayat (2).

Di dalam ayat (3) tertulis: “Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (a) penghasilan yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebar, (b) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, (c) penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan (d) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak”

KOMPAS.com - 7 negara ini punya masa depan perekonomian terbaik karena produk domestik bruto (PDB) mereka tinggi.

PDB sendiri ialah total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu.

Besaran PDB menjadi indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/negara.

Namun, bukan cuma menyoal tingginya PDB yang jadi tolok ukur, negara-negara ini harus jadi pusat inovasi di mana paten dan penelitian mendorong kemajuan di dunia nyata. Lalu, bersihnya sebuah bangsa dari potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga investor menaruh kepercayaan tinggi.

Stabilitas keamanan, politik, infrastruktur, hingga kebahagiaan masyarakatnya juga mempengaruhi penilaian, karena linier bagi jalannya roda perekonomian.

Berikut 7 negara dengan masa depan perekonomian terbaik dikutip dari U.S. News.

7 negara dengan masa depan perekonomian terbaik

1. Amerika Serikat (AS)

AS sering memainkan peran utama dalam organisasi internasional, dan merupakan kekuatan pendiri di balik lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, dan Bank Dunia.

Ekspor penting negara ini meliputi komputer dan mesin listrik, kendaraan, produk kimia, makanan, hewan hidup, dan peralatan militer. AS juga memiliki sumber daya alam yang signifikan: Negara ini merupakan produsen minyak dan gas alam terkemuka di dunia , dan memiliki cadangan batubara terbesar di dunia.

PDB mencapai 29,2 triliun dollar AS (sekitar Rp 516,8 kuadriliun).

2. Jerman

Jerman memiliki salah satu perekonomian terbesar di dunia dan perannya dalam komunitas internasional terus meningkat sejak reunifikasi.

Wajar saja mereka jadi negara maju, karena memiliki tenaga kerja yang sangat terampil sehingga upah minimumnya cukup untuk membeli rumah, mengakses pendidikan layak, kesehatan, hingga asuransi.

Ekonominya merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan Jerman adalah salah satu importir dan eksportir terkemuka di dunia. Sektor jasa, yang meliputi industri seperti telekomunikasi, perawatan kesehatan, dan pariwisata, memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian negara. Industri dan pertanian merupakan sektor ekonomi penting lainnya.

PDB Jerman mencapai 6,1 triliun dollar AS (Rp 108,6 kuadriliun).

3. Prancis

Prancis adalah salah satu negara tertua di dunia, dan jangkauannya meluas ke seluruh dunia melalui sains, politik, ekonomi, dan mungkin yang terpenting, budaya.

Bank Dunia mengklasifikasikan Prancis sebagai negara kaya dan berpenghasilan tinggi. Warga negara Prancis dijamin mendapatkan layanan sosial tertentu, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.

Sektor ekonomi utama lainnya meliputi industri, pertanian, energi, dan pertahanan. Negara ini adalah salah satu pengekspor senjata terbesar di dunia.

PDB Prancis mencapai 4,3 triliun dollar AS (Rp 76,6 kuadriliun).

4. Britania Raya (Inggris)

Britania Raya adalah negara yang sangat maju dan memiliki pengaruh ekonomi, politik, ilmiah, dan budaya internasional yang cukup besar.

London, adalah pusat keuangan internasional utama dan salah satu kota yang paling banyak dikunjungi di dunia. Industri perbankan dan pariwisata merupakan bagian dari sektor jasa yang lebih besar yang mendorong sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara.

Beragam universitas terbaik di dunia ada di sana, menjamin warganya mendapat pendidikan terbaik.

PDB Inggris di angka 4,3 triliun dollar AS (76,6 kuadriliun).

5. Denmark

Kopenhagen, ibu kota Denmark, adalah rumah bagi institusi-institusi penting seperti Bursa Saham Kopenhagen.

Ibu kota ini juga berfungsi sebagai penghubung antara Eropa Utara dengan seluruh dunia, dengan bandara internasional terbesar di Skandinavia, pelabuhan yang aktif, sistem kereta bawah tanah, dan Jembatan Oresund yang menghubungkan kota ini dengan Malmo, Swedia .

Sejak 1849, Denmark beroperasi di bawah monarki konstitusional . Folketing adalah badan legislatif tertinggi Denmark; anggotanya dipilih oleh rakyat Denmark. Pemerintah Denmark dianggap sangat stabil dan sangat transparan.

PDB Denmark mencapai 489,4 miliar dollar AS (Rp 8,7 kuadriliun)

6. Korea Selatan

Ekonomi Korea Selatan yang berbasis teknologi tinggi dan jasa merupakan kisah sukses investasi asing, menjadi penerima pertama dana Komite Bantuan Pembangunan OECD yang kemudian menjadi donatur dana tersebut.

Negara ini telah mengalami pertumbuhan yang stabil dan pengurangan kemiskinan sejak tahun 1960-an dan sekarang termasuk di antara ekonomi terbesar di dunia secara keseluruhan.

Mungkin, mobil dan ponsel yang Anda pakai saat ini buatan Korea Selatan.

PDB Korsel mencapai 3,8 triliun dollar AS (Rp 67 kuadriliun).

7. Singapura

Sebagai salah satu dari empat macan ekonomi Asia, Singapura telah mengalami pertumbuhan yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir karena praktik manufaktur dan produksi efisien telah membuka jalan bagi inovasi pasar bebas di industri elektronik dan farmasi yang berkembang pesat.

Produk domestik bruto per kapita tinggi dan pengangguran rendah, menjadikan Singapura salah satu negara terkaya di dunia.

Singapura merupakan kantor pusat Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik dan anggota dari sejumlah organisasi internasional lainnya, termasuk Forum Regional ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi Perdagangan Dunia.

PDB Singapura mencapai 909,7 miliar dollar AS (Rp 16,2 kuadriliun).

Lantas dimana posisi Indonesia menurut U.S. News?

Indonesia di peringkat ke-58

Meski berada di peringkat ke-58, U.S. News memprediksi negara ini bisa jadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Asal dikelola dengan benar lalu memberantas korupsi tanpa pandang bulu, ekspor komoditas tambang, pertanian, dan bahari bisa mendatangkan devisa sangat tinggi.

"Indonesia telah memberikan kontribusi yang relatif besar pada ekonomi global. Negara ini merupakan ekonomi terbesar di kawasan dan bagian dari kelompok G20 yang terdiri dari negara-negara terkaya di dunia," jelas U.S. News.

"Manufaktur adalah komponen tunggal terbesar dalam perekonomian negara ini. Ekspor utama Indonesia meliputi minyak mentah dan gas alam, serta karet, kopi, kakao, dan minyak sawit," tambahnya.

PDB Indonesia mencapai 4,7 triliun dollar AS (Rp 83,9 kuadriliun).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) melebar dan mencapai 1,1 persen dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut naik dari kuartal sebelumnya senilai 0,7 persen PDB.

Hal tersebut diduga menjadi salah satu penyebab nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus melemah.

PEXELS/DEFRINO MAASY Ilustrasi rupiah, nilai tukar rupiah. Kenapa rupiah terus melemah. Penyebab nilai tukar rupiah melemah. Dampak rupiah melemah.

Di sisi lain, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, fundamental ekonomi yang kuat seharusnya tidak membuat nilai tukar rupiah melemah.

Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin mengatakan, defisit ini berarti permintaan devisa untuk impor, jasa, dan pembayaran pendapatan ke luar negeri lebih besar daripada penerimaan ekspor dan remitansi.

"Sehingga ketersediaan dollar di dalam negeri secara struktural harus ditutup oleh arus modal masuk atau cadangan devisa BI," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (28/6/2026).

Defisit transaksi berjalan dinilai memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.

Secara sederhana, transaksi berjalan mencatat seluruh aliran keluar-masuk uang antara Indonesia dan luar negeri yang berasal dari kegiatan ekspor-impor.

Transaksi berjalan yang mengalami defisit artinya jumlah uang atau devisa yang harus disalurkan ke luar negeri dari aktivitas ekonomi jauh lebih besar daripada devisa yang masuk ke dalam negeri.

Nanang menambahkan, ketika arus modal portofolio justru keluar atau volume masuknya tidak cukup besar, CAD membuat pasar valas domestik terasa kering dollar AS.

PEXELS/KARTHIKEYAN PERUMAL Ilustrasi mata uang.

"Memperbesar tekanan depresiasi rupiah, terlepas dari klaim fundamental yang kuat," imbuh dia.

Dengan kata lain, Nanang menyebut, defisit transaksi berjalan (CAD) yang menyentuh 1,1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) berarti secara neto Indonesia membutuhkan pendanaan valuta asing (valas) dari luar.

"Dengan demikian, pasokan dollar domestik relatif ketat dan rupiah lebih rentan tertekan," terang dia.

Sebagai informasi, pada perdagangan hari ini, Kamis (28/5/2026), rupiah di pasar spot terpantau ditutup pada level Rp 17.845,5 per dollar AS, atau melemah 44,5 poin, setara 0,25 persen.

Dampak langsung defisit transaksi berjalan pada kurs

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menjelaskan, defisit transaksi berjalan sebesar 1,1 persen dari PDB memberi tekanan langsung terhadap persediaan dollar di dalam negeri.

Hal ini karena kebutuhan valas untuk membayar impor barang, jasa, pendapatan primer, dan kewajiban eksternal lebih besar daripada penerimaan valas yang masuk secara rutin.

"Pemerintah boleh menyebut fundamental ekonomi kuat, tetapi CAD tetap mengirim sinyal bahwa pasokan dollar struktural tidak cukup longgar," kata dia kepada Kompas.com.

Ia menambahkan, saat rupiah melemah di atas Rp 17.800, importir cenderung mempercepat pembelian dollar AS, eksportir dapat menunda konversi devisa, dan investor asing meminta premi risiko lebih tinggi.

Syafruddin menerangkan, perilaku ini memperketat likuiditas valas domestik.

SHUTTERSTOCK/AUN PHOTOGRAPHER Ilustrasi impor.

"Jadi, CAD bukan sekadar angka neraca pembayaran, CAD memperlihatkan ekonomi membutuhkan dollar lebih banyak daripada yang tersedia dari transaksi berjalan," terang dia.

Ia berpandangan, ketika pemerintah tidak memperkuat ekspor, menahan impor konsumtif, dan mempercepat masuknya devisa hasil ekspor, tekanan terhadap rupiah akan terus berulang meskipun pertumbuhan PDB tetap terlihat kuat.

Defisit transaksi berjalan melebar

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) melaporkan defisit transaksi berjalan atau current account deficit Indonesia melebar pada kuartal I-2026.

Defisit transaksi berjalan tercatat 4 miliar dollar AS atau 1,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal IV 2025 yang sebesar 2,5 miliar dollar AS atau 0,7 persen dari PDB.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan defisit transaksi berjalan tetap rendah di tengah perlambatan ekonomi global.

"Transaksi berjalan mencatat defisit yang rendah," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2026).

BI menjelaskan defisit transaksi berjalan pada kuartal I-2026 disebabkan surplus neraca barang yang lebih rendah.

Kondisi tersebut terjadi saat defisit neraca pendapatan jasa menyempit dan surplus neraca pendapatan sekunder tetap stabil.

Neraca perdagangan barang pada kuartal I-2026 mencatat surplus 8 miliar dollar AS.

Surplus tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 10,2 miliar dollar AS.

Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya surplus neraca perdagangan nonmigas dan mengecilnya defisit neraca perdagangan migas.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa usai Salat Eid di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (27/5/2026).

Klaim fundamental ekonomi kuat

Sementara itu, Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dengan kondisi fundamental ekonomi yang baik seharusnya pelemahan kurs rupiah tidak terjadi.

Menurut dia, nilai tukar mata uang biasanya melemah ketika ada gangguan pada fundamental ekonomi di suatu negara.

"Sebenarnya tidak masuk akal, biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental ekonomi," kata dia di kawasan Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (27/5/2026).

Kendati demikian, asumsi nilai tukar rupiah ini juga telah masuk dalam perhitungan simulasi harga minyak dunia 100 dollar AS per barrel.

"Jadi tidak ada masalah, saya tidak harus hitung ulang APBN-nya," imbuh dia.

Purbaya mengungkapkan, walaupun nilai tukar rupiah turun, imbal hasil surat utang (bond yield) menurun.

Hal itu dipengaruhi dengan aksi pemerintah yang melakukan pembelian untuk mengendalikan imbal hasil surat utang.

"Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor terutama asing dan domestik juga untuk melakukan investasi di bond kita akan terjaga," terang dia.

Purbaya mengaku telah melihat adanya aliran modal asing yang masuk ke pasar obligasi Indonesia.

Lebih lanjut, pemerintah juga masih akan berupaya untuk membuat nilai tukar rupiah menguat.

"Ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu menaikkan nilai tukar rupiah dengan signifikan," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Esta Indonesia Tbk. (NEST) mencatatkan pertumbuhan penjualan dan laba bersih pada kuartal I/2026, ditopang meningkatnya permintaan ekspor sarang burung walet dari pasar Jepang. Ke depan, perseroan berencana memacu produksi seiring dengan beroperasinya pabrik baru.

Berdasarkan laporan keuangan per Maret 2026, PT Esta Indonesia Tbk. (NEST) membukukan pendapatan sebesar Rp93,6 miliar, tumbuh 11,8% dibandingkan capaian periode sama tahun lalu sebesar Rp83,7 miliar.

Sejalan dengan kenaikan penjualan, laba bersih emiten sarang burung walet itu naik 38,2% secara tahunan menjadi Rp6,12 miliar dari sebelumnya Rp4,43 miliar.

Direktur Utama NEST Hoo Anton Siswanto mengatakan pertumbuhan penjualan pada kuartal I/2026 didorong oleh meningkatnya permintaan pasar selama momentum Tahun Baru Imlek, termasuk lonjakan permintaan dari pelanggan di Jepang.

“Perseroan memperoleh permintaan dalam jumlah besar dari pelanggan di Jepang untuk produk sarang burung walet mess atau remahan sebanyak 70 kilogram, sehingga turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penjualan pada kuartal I/2026,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

Selain pasar Jepang, perseroan juga terus memperluas pasar ekspor ke sejumlah negara lain seperti Taiwan dan China.

Di tengah pertumbuhan pendapatan dobel digit, NEST mampu menjaga kenaikan beban pokok penjualan hanya sebesar 2,7% secara tahunan menjadi Rp82,72 miliar. Kondisi tersebut mendorong laba bruto perseroan meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi Rp10,9 miliar.

Marjin laba bruto perseroan pun naik signifikan menjadi 11,6% dibandingkan dengan posisi kuartal I/2025 sebesar 3,7%.

Menurut Hoo Anton, peningkatan marjin ditopang strategi pengembangan produk bernilai tambah tinggi dan peningkatan kapasitas produksi melalui operasional pabrik baru PT Tunas Esta Indonesia.

“Beroperasinya pabrik baru turut meningkatkan kapasitas produksi hingga 200% dan membuka potensi kenaikan omzet sampai 300% per tahun,” katanya.

Perseroan juga menilai pelemahan rupiah terhadap yuan China memberikan dampak positif terhadap kinerja. Negeri Tirai Bambu menjadi salah satu pasar utama ekspor produk sarang burung walet NEST.

Sebagai informasi, nilai tukar CNY/IDR yang dalam 6 bulan terakhir mengalami kenaikan 10,7 persen,

Pada level operasional, laba usaha perseroan tercatat naik 83,7% menjadi Rp7,9 miliar dengan operating margin meningkat menjadi 8,4% dari sebelumnya 5,1%.

Ke depan, NEST berencana memperkuat pengembangan riset dan teknologi produksi guna meningkatkan efisiensi operasional. Perseroan juga akan memfokuskan pabrik PT Tunas Esta Indonesia untuk memproduksi sarang walet jenis jidun yang saat ini memiliki permintaan tinggi di pasar.

Sarang burung walet jenis jidun adalah istilah dagang di industri sarang walet yang merujuk pada sarang walet dengan bentuk mangkuk penuh dan tebal, biasanya berukuran besar serta relatif utuh. Hal ini umum dipakai di kalangan pengepul dan eksportir, terutama untuk membedakan kualitas dan bentuk sarang.

Dari sisi neraca, jumlah kas dan setara kas perseroan melonjak 119% menjadi Rp22,14 miliar per akhir Maret 2026. Kenaikan itu ditopang arus kas operasi sebesar Rp43,88 miliar atau melesat tajam dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp273,69 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa bangsa Indonesia semestinya tidak boleh takut atas dinamika perekonomian seperti kurs dolar Amerika Serikat (AS) hingga kecukupan bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini disampaikan Prabowo di sela-sela pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Prabowo mulanya menyinggung besaran penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang baru mencapai 11% pada 2024, tertinggal dibandingkan negara-negara G20 lain seperti Meksiko, Filipina, India, hingga Kamboja.

Dia menggarisbawahi bahwa ekonomi Tanah Air juga tumbuh stabil pada kisaran 5% setiap tahunnya selama 7 tahun. Namun, penduduk miskin justru bertambah diiringi penurunan jumlah kelas menengah.

Menurut Prabowo, hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia selama ini dijalankan pada jalur yang tidak tepat. Apabila sistem yang sama diteruskan, maka dia mengkhawatirkan bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang makmur.

“Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut. Takut kurs dolar, takut BBM enggak cukup, takut ini, takut itu,” kata Prabowo.

Menurutnya, hal ini berkait dengan kedaulatan bangsa Indonesia. Padahal, dia menyebut Indonesia memiliki anugerah berupa kekayaan alam yang luar biasa.

Dia kemudian menyinggung bahwa selama puluhan tahun terakhir, perekonomian domestik diterpa arus keluar kekayaan nasional.

Prabowo menyebut Indonesia sejatinya tidak pernah rugi dalam berdagang, yang tecermin dari surplus ekspor terhadap impor. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan kebijakan yang mengatur arus perdagangan ke depannya.

“Kalau ilmu dagang, berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mencatatkan kinerja positif pada segmen layanan on-demand (Gojek) sepanjang kuartal I/2026. Pertumbuhan pada lini mobilitas dan pengiriman makanan ini menjadi motor penggerak utama yang berkontribusi signifikan terhadap total pendapatan bruto ekosistem grup.

Berdasarkan dokumen presentasi korporasi GOTO yang dikutip Selasa (19/5/2026), nilai transaksi bruto (Gross Transaction Value/GTV) unit bisnis on-demand services (ODS) mencapai Rp14,3 triliun pada kuartal I/2026.

Angka tersebut tumbuh sebesar 7% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan capaian kuartal I/2025 yang tercatat sebesar Rp13,4 triliun.

Peningkatan nilai transaksi ini berjalan selaras dengan lonjakan pendapatan bruto Gojek. Lini bisnis ODS membukukan pendapatan bruto sebesar Rp3,5 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini, melesat 11% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,1 triliun.

Pertumbuhan dua digit ini sekaligus memperkuat posisi Gojek sebagai kontributor pendapatan terbesar kedua di dalam ekosistem grup, setelah segmen fintech(GoTo Financial).

Manajemen GOTO mengungkapkan performa gemilang ini didorong oleh perluasan basis penetrasi produk inti, hingga tingginya adopsi layanan segmen ekonomi seperti GoCar Hemat dan GoFood Hemat.

Diversifikasi produk ramah kantong terbukti efektif mengamankan frekuensi transaksi harian dari konsumen yang sensitif terhadap harga di tengah ketidakpastian makroekonomi.

Keberhasilan peningkatan take rate atau biaya komisi layanan menjadi 24,1% pada kuartal I/2026 dari sebelumnya 23,3% pada kuartal I/2025 ikut mempertebal margin keuntungan. Dari sisi profitabilitas, EBITDA yang disesuaikan (adjusted EBITDA) untuk segmen on-demand bertengger di zona positif sebesar Rp115 miliar, berbalik arah secara masif dari posisi kuartal I/2025 yang mencatatkan minus Rp62 miliar.

Kontribusi lini on-demand terhadap total performa grup terlihat nyata pada pergerakan portofolio konsolidasi. Secara keseluruhan, GOTO meraup total GTV grup sebesar Rp151,1 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 5% YoY.

Dari total transaksi ekosistem tersebut, segmen Gojek menyumbang sekitar 9,5% dari keseluruhan GTV grup. Namun dari sisi penciptaan pendapatan, kontribusi Gojek melambung tinggi dengan memasok hampir 30% dari total pendapatan bruto konsolidasi GOTO yang bertengger di angka Rp11,9 triliun pada kuartal pertama tahun ini.

Ke depan, manajemen optimistis unit bisnis ODS mampu menjaga momentum pertumbuhan melalui implementasi operational excellence.

Fokus perseroan pada sisa tahun ini mencakup integrasi teknologi pemetaan mandiri, ekspansi layanan logistik B2B untuk memperkuat pengiriman perdagangan elektronik (e-commerce), serta peningkatan utilisasi armada kendaraan listrik (EV) guna menekan biaya energi bagi mitra pengemudi dan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham senilai Rp3,5 triliun selama satu tahun ke depan.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), GOTO menyampaikan perseroan akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback dalam waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui buyback, yakni sejak 19 Juni 2026 sampai 18 Juni 2027.

“Besaran dana yang disisihkan perseroan dalam rangka buyback adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3,5 triliun,” ujar manajemen GOTO.

GOTO juga menuturkan perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan, sudah termasuk saham tresuri yang dimiliki perseroan saat ini.

Sampai dengan 30 April 2026, jumlah saham tresuri GOTO adalah 39,29 miliar atau 3,30% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor perseroan.

GOTO menjelaskan sejumlah alasan perseroan melakukan buyback. Alasan pertama, yaitu untuk memberikan fleksibilitas bagi GOTO dalam pengelolaan modal, termasuk optimalisasi struktur modal.

Lalu, melalui Pembelian Kembali Saham, GOTO berharap performa harga saham GOTO dapat mencerminkan nilai fundamental yang sesungguhnya dari Perseroan. Pembelian kembali saham juga diharapkan dapat mendukung potensi pengembalian nilai yang lebih baik bagi pemegang saham di masa depan.

Direkur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) GOTO Hans Patuwo sebelumnya menyebutkan sejak 2024, GOTO telah menghabiskan total US$140 juta untuk melakukan buyback.

“Kami tetap akan mempertahankan tingkat kas yang nyaman dan relatif tinggi untuk memberikan fleksibilitas dalam menangkap peluang yang mungkin muncul ataupun merespons kebutuhan kompetitif,” ujar Hans dalam earning calls GOTO.

Sementara itu, Direktur dan Chief Financial Officer (CFO) GOTO Simon Ho menuturkan GOTO saat ini memiliki kas bruto sekitar US$1,4 miliar. Dia memandang fundamental bisnis inti GOTO semakin kuat, dengan adjusted free cash flow yang terus membaik.

“Seiring perusahaan menjadi semakin profitable dan menghasilkan arus kas yang lebih besar, kami ingin secara berkelanjutan dan sistematis mengembalikan modal kepada pemegang saham melalui buyback saham. Karena itu, kami saat ini secara aktif meninjau strategi alokasi modal yang lebih luas guna mendorong penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham,” ujar Simon.

Dia juga mengindikasikan dalam beberapa kuartal mendatang, aktivitas buyback saham perseroan dapat melampaui aktivitas buyback GOTO dalam beberapa kuartal sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mencatat total kontribusi bruto mencapai Rp4,2 triliun, tumbuh 9% (year on year/YoY) sepanjang 2025.

Presiden Direktur Prudential Syariah, Iskandar Ezzahuddin mengatakan khusus untuk kontribusi bisnis baru, tumbuh 31% menjadi sekitar Rp1 triliun.

“Dan mendominasi pangsa pasar industri sebesar 22%.Pertumbuhan ini mencerminkan kuatnya kepercayaan keluarga Indonesia terhadap Prudential Syariah sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah,” ungkapnya dalam konferensi pers kinerja bisnis 2025 Prudential Syariah, di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan perlindungan yang relevan, terjangkau, dan senantiasa berinovasi dalam meningkatkan layanan yang didukung oleh teknologiartificial intelligence(AI).

Iskandar meneruskan, total aset perusahaan tumbuh 20% menjadi Rp8 triliun. Ini ditopang oleh strategi portofolio perusahaan serta mencerminkan pengelolaan bisnis yang disiplin dan pertumbuhan yang terarah.

“Pertumbuhan serupa juga terlihat pada total aset investasi yang naik 17% menjadi Rp 6 triliun, menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola dana peserta secara optimal,” bebernya.

Lebih lanjut, sepanjang 2025 Prudential Syariah telah membayarkan santunan klaim dan manfaat sebesar Rp2,2 triliun atau setara dengan Rp6 miliar per hari.

Sementara itu, kekuatan fondasi keuangan perusahaan turut tercermin dari tingkat solvabilitas atauRisk Based Capital(RBC) yang berada jauh di atas ketentuan regulator. RBC Dana Perusahaan tercatat 1.496% dan RBC DanaTabarru'sebesar 209%.

“Tingkat solvabilitas ini menjadi indikator kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta secara amanah dan berkelanjutan,” ucap Iskandar.

Lebih jauh, Iskandar turut menyampaikan bahwa Prudential Syariah terus melakukan penguatan strategi distribusimulti-channelyang meliputi kanal keagenan danbancassurance, didukunglebih dari 64 ribu tenaga pemasar maupunFinancial Service Consultant(FSC) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Komitmen ini dilengkapi dengan fokus pada peserta melalui inovasi produk sesuai kebutuhan peserta dan layanan syariah yang berkualitas, relevan, dan terjangkau bagi keluarga Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Direktur Treasury & International Banking Ari Rizaldi mengatakan perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan yang solid meski pasar global dibayangi konflik geopolitik dan volatilitas harga komoditas.

“Ke depan, tantangan global akan terus ada, namun di balik setiap tantangan juga terdapat peluang yang dapat dioptimalkan melalui strategi yang tepat. Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, kami meyakini pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga secara berkelanjutan,” ujar Ari dalam Mandiri Macro and Market Brief 2Q26 di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan perseroan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal I/2026, meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,4% pada kuartal IV/2025. Pertumbuhan tersebut didorong konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52% secara tahunan atau year-on-year (YoY), serta percepatan belanja pemerintah sebesar 21,8% YoY.

Ari menjelaskan, akselerasi belanja negara ditopang implementasi sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan sekolah rakyat.

Di sisi lain, konflik antara Amerika Serikat dan Iran dinilai turut mendorong harga minyak dunia melampaui US$100 per barel dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Kendati demikian, Ari menilai koordinasi pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Menurutnya, Bank Indonesia juga terus melakukan bauran kebijakan, termasuk intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah yang tercatat terdepresiasi 3,9% sepanjang 2026.

Optimisme terhadap prospek ekonomi turut tercermin pada kinerja industri perbankan. Hingga Maret 2026, kredit industri tumbuh 9,49% YoY dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) terjaga di level 2,14%. Dana pihak ketiga (DPK) industri juga tumbuh 13,55% YoY, sementara loan to deposit ratio (LDR) berada di level 84,63%.

Adapun Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan industri. Kredit bank only mencapai Rp1.530 triliun per Maret 2026 atau tumbuh 17,4% YoY. DPK meningkat menjadi Rp1.675 triliun atau naik 21,1% YoY.

Dari sisi pendanaan murah, current account saving account (CASA) Bank Mandiri mencapai Rp1.201 triliun atau tumbuh 12,7% YoY. Sementara itu, laba bersih konsolidasi tercatat Rp15,4 triliun atau meningkat 16,6% YoY.

Rasio profitabilitas dan permodalan juga tetap terjaga, tercermin dari return on equity (ROE) sebesar 22,1%, capital adequacy ratio (CAR) 19,7%, serta rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang membaik menjadi 58%.

“Kami akan terus menjalankan strategi bisnis secara disiplin dan terukur, sekaligus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Ari.

Selain menjaga pertumbuhan bisnis, Bank Mandiri juga mencatat per kuartal I/2026, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perseroan mencapai Rp11 triliun dan telah menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM.

Dalam program MBG, sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut telah menggunakan layanan virtual account Bank Mandiri untuk pengelolaan keuangan.

Perseroan juga membiayai sekitar 2.300 unit hunian dalam Program 3 Juta Rumah serta mendukung pengembangan sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.