Bisnis.com, BATAM - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyimpan dana di perbankan karena sistem penjaminan simpanan di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang luas bagi nasabah.

Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah I Jimmy Ardianto mengatakan bahwa cakupan penjaminan simpanan saat ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Undang-Undang LPS maupun standar internasional.

"Secara nasional, cakupan penjaminan rekening di bank umum telah mencapai 99,94 persen dari total rekening atau sekitar 681,67 juta rekening. Sementara pada BPR/BPRS mencapai 99,97 persen atau sekitar 14,41 juta rekening," kata Jimmy, Senin (29/6/2026).

Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, LPS mencatat sebanyak 4,58 juta rekening di bank umum atau 99,89 persen dari total rekening telah dijamin penuh. Adapun pada BPR/BPRS, sebanyak 196.182 rekening atau 99,79 persen dari total rekening juga telah tercakup dalam skema penjaminan.

Menurut Jimmy, capaian tersebut telah melampaui ketentuan Undang-Undang LPS yang menetapkan cakupan penjaminan minimal 90 persen dari total deposan.

"Angka itu juga berada di atas rule of thumb yang ditetapkan International Association of Deposit Insurers (IADI), yakni sekurang-kurangnya mencakup 80% deposan," kata dia.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan dana yang disimpan di perbankan sepanjang memenuhi persyaratan penjaminan yang berlaku.

Selain menjamin simpanan nasabah, LPS juga terus meningkatkan kecepatan layanan pembayaran klaim kepada nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Saat ini, pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan paling lambat lima hari kerja sejak pencabutan izin usaha (CIU) bank.

Jimmy menyebutkan sejak LPS berdiri hingga kini, lembaga tersebut telah menangani 154 bank yang ditutup, terdiri atas satu bank umum dan 153 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

"Di sisi lain, LPS juga telah menyelamatkan dua bank melalui mekanisme penanganan yang berlaku," kata dia.

Untuk wilayah Kepulauan Riau, hingga Mei 2026 tercatat terdapat 44 BPR/BPRS yang menjadi peserta program penjaminan LPS, terdiri atas 42 BPR konvensional dan dua BPRS. Seluruhnya merupakan bank yang berkantor pusat di Provinsi Kepulauan Riau.

Jimmy berharap kondisi tersebut dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menepis kabar dua raksasa otomotif asal Jepang di Jawa Timur (Jatim) PT JAI dan PT SAI akan memboyong sebagian pabriknya ke Vietnam.

Kabar rencana pemindahan pabrik itu sebelumnya diungkapkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal.

“Kami mendapatkan info bahwa isu relokasi ke Vietnam itu tidak benar,” kata Presiden KSPN Ristadi, dalam keterangan resminya, Senin (29/6/2026).

SHUTTERSTOCK/JASEN WRIGHT Ilustrasi manufaktur.

Ristadi mengeklaim, pihaknya mendapatkan konfirmasi kondisi yang terjadi di PT JAI dan PT SAI murni karena dinamika bisnis internal, alih-alih memboyong pabriknya ke Vietnam.

Kedua pabrik asal Jepang itu menurutnya tidak memindahkan fasilitas produksinya dari Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya mewanti-wanti semua pihak termasuk serikat pekerja lain untuk berhati-hati menyampaikan informasi.

“Informasi yang tidak akurat mengenai relokasi justru berisiko menciptakan kegaduhan yang tidak perlu, memicu kecemasan di kalangan pekerja, serta berpotensi mengganggu stabilitas iklim investasi yang sedang dijaga bersama,” ujar Ristadi.

Menurutnya, meski sebagai organisasi buruh KSPN berjuang untuk kepentingan buruh tidak lantas tindakan zalim kepada investor bisa dibenarkan.

Tindakan-tindakan tersebut menurutnya bisa membawa dampak buruk yang merugikan para buruh.

“Ujungnya pekerja jadi korban,” tutur Ristadi.

FREEPIK/LIFESTYLE MEMORY Ilustrasi manufaktur, industri manufaktur.

KSPN menilai, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menjaga iklim bisnis industri otomotif.

Menurutnya, Kemenperin telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk melindungi keberlangsungan industri otomotif nasional seperti, pengajuan insentif, peningkatan utilisasi pabrik, hingga perlindungan pekerja otomotif.

“Kami menyaksikan dan mengawal langsung bagaimana kebijakan Kemenperin termasuk untuk sektor otomotif selama ini konsisten berpihak pada keberlangsungan industri otomotif nasional,” kata dia.

Sebelumnya, Said Iqbal yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut, dua pabrik otomotif Jepang di Mojokerto dan Pasuruan, Jawa Timur akan memindahkan sebagian pabriknya ke Vietnam.

Menurut Said, kedua perusahaan itu dihadapkan pada ketidakpastian global akibat perang di Asia Barat.

Mereka lalu memutuskan mendiversifikasi produknya dengan beralih membuat mobil listrik.

Pemindahan pabrik itu disebut berisiko diikuti dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Mereka akan berfokus di mobil listrik, yang pengembangannya dilakukan di Vietnam bukan di Indonesia,” kata Said dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026).”

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati potensi dampak implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) terhadap industri asuransi.

Namun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kebutuhan perlindungan terhadap risiko pengangkutan, perdagangan, dan aktivitas ekspor-impor pada prinsipnya tetap akan ada.

Sebab demikian, untuk ke depannya Ogi mengatakan OJK terus mendorong industri asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan kualitas underwriting.

“Serta melakukan diversifikasi portofolio agar dapat menangkap peluang bisnis sekaligus menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Sementara itu, secara data per April 2026 OJK mencatat lini usaha pengangkutan (marine cargo) pada industri asuransi dan reasuransi tercatat sebesar Rp2,85 triliun dengan nilai klaim sebesar Rp580 miliar.

“Secara umum, kinerja lini usaha ini masih relatif stabil, didukung oleh aktivitas perdagangan dan distribusi barang yang tetap berjalan,” sebut Ogi.

Perlu diketahui, Pemerintah telah resmi membentuk BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor yakni PT Danantara Sumber Daya Alam (DSI). BUMN itu akan mulai bekerja pada Juni 2026 untuk tahap awal.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan pada Juni 2026, PT DSI akan mulai beroperasi tahap awal dengan hanya melakukan pencatatan transaksi. Kemudian, dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 bulan hingga akhir tahun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa badan ini akan mengelola ekspor komoditas CPO, batu bara dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan mekanisme ini berlaku untuk seluruh komoditas SDA strategis.

Adapun, PT DSI dipastikan hanya menjadi instrumen pengawas untuk mencegah transfer pricing dan under invoicing serta menjaga nilai komoditas strategis alih-alih memicu risiko monopoli yang dapat merusak harga.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menepis kekhawatiran mengenai risiko monopoli terhadap kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Adapun, kontrak yang telah disepakati oleh pelaku usaha sebelumnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio klaim asuransi kredit telah mencapai 99,48% pada April 2026, dengan pendapatan premi Rp6,69 triliun dan nilai klaim Rp6,66 triliun.

Meski rasio klaim asuransi kredit mencapai hampir 100%, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan produk tersebut masih menjadi salah satu lini usaha yang memiliki kontribusi penting bagi industri asuransi umum.

“Khususnya dalam mendukung aktivitas pembiayaan dan penyaluran kredit di sektor riil,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK mei 2026, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Selain itu, dia menilai bahwa di tengah dinamika suku bunga dan ketidakpastian ekonomi, prospek bisnis asuransi kredit masih cukup baik seiring masih tingginya kebutuhan pembiayaan.

Namun, lanjut Ogi, industri tetap perlu mewaspadai risiko peningkatan kualitas kredit yang dapat berdampak pada frekuensi dan besaran klaim, sehingga penguatan underwriting, monitoring portofolio, dan manajemen risiko tetap menjadi faktor yang sangat penting.

“Terkait pengaturan asuransi kredit dan penjaminan kredit, OJK secara berkala melakukan evaluasi terhadap implementasi ketentuan yang berlaku untuk memastikan tujuan penguatan tata kelola, keberlanjutan bisnis, dan perlindungan terhadap stabilitas industri dapat tercapai secara optimal,” jelasnya.

Ogi membeberkan evaluasi itu mencakup berbagai aspek, antara lain efektivitas penerapan manajemen risiko, kualitas portofolio, mekanisme pembagian risiko, serta dampaknya terhadap kapasitas industri dalam mendukung pembiayaan sektor riil.

Diberitakan sebelumnya, untuk tetap menjaga rasio klaim dalam level yang ideal, pengamat asuransi Wahyudin Rahman membeberkan setidaknya ada empat cara yang bisa dilakukan perusahaan.

“Strategi yang perlu dilakukan antara lain memperkuat underwriting berbasis kualitas debitur, meningkatkan pemanfaatan data analytics dan credit scoring,” tuturnya, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Kemudian, dua cara lainnya adalah dengan melakukan diversifikasi sektor dan portofolio, serta memperketat monitoring melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Meski begitu, Wahyudin tidak menampik tantangan yang perlu diwaspadai industri asuransi umum adalah potensi kenaikan NPL pada BPR dan Fintech, perlambatan ekonomi, volatilitas suku bunga, moral hazard, serta persaingan tarif yang masih terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Prima Master Bank (DL) untuk tahap keempat setelah izin usaha bank tersebut dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pengumuman bernomor PENG-25/GKLM/2026 yang diterbitkan pada 22 Juni 2026 di Bisnis Indonesia, LPS menyatakan pembayaran dilakukan sebagai tindak lanjut pencabutan izin usaha PT BPR Prima Master Bank berdasarkan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK.

LPS menjelaskan, nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar dapat menerima dana penjaminan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Proses rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dilakukan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun yang tidak layak dibayar.

"LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan secara bertahap untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun tidak layak dibayar. Proses penetapan status simpanan tersebut ditargetkan selesai paling lambat 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank atau hingga 22 Juni 2026," tertulis dalam pengumuman.

Nasabah yang dinyatakan berhak menerima pembayaran dapat mengecek status penjaminan simpanan melalui situs resmi LPS. Setelah memperoleh informasi status simpanan, nasabah diminta mendatangi kantor bank pembayar dengan membawa dokumen identitas dan bukti kepemilikan rekening.

LPS menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai bank pembayar klaim penjaminan. Pembayaran dapat dilakukan melalui sejumlah kantor cabang BNI yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jakarta, Bekasi, Depok, Malang, Jember, Denpasar, hingga Semarang.

Sementara itu, nasabah yang merasa keberatan terhadap keputusan status penjaminan simpanannya dapat mengajukan keberatan kepada LPS paling lambat 180 hari kalender sejak keputusan status penjaminan diumumkan. Pengajuan keberatan dapat dilakukan melalui surat atau media lain yang ditetapkan LPS.

LPS juga mengingatkan bahwa jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, atau hingga 26 Januari 2031. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS

Bisnis.com, PADANG — LPS melaporkan progres pembayaran klaim penjaminan terus berjalan bagi nasabah BPR Sungai Rumbai dan PT BPR Pembangunan Nagari pascapencabutan izin usaha pada April-Mei 2026.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatra Jimmy Ardianto menjelaskan bahwa untuk PT BPR Pembangunan Nagari, sejak pencabutan izin usaha pada 31 Maret 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu empat hari kerja setelah pencabutan izin usaha.

Pada posisi 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap seluruh 7.602 rekening milik 7.011 nasabah dengan total nominal simpanan sebesar Rp18,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.500 rekening milik 6.928 nasabah dengan nominal lebih dari Rp18,6 miliar ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar (SLB).

“Jadi nasabah yang telah mencairkan simpanan pada 1.075 rekening atau 14,69% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp14,04 miliar,” katanya di Padang, Kamis (18/6/2026).

Dia mengatakan proses pembayaran klaim masih terus berlanjut. Bagi nasabah yang belum melakukan pencairan klaim simpanan, dapat datang ke kantor bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

“Apabila terdapat kendala dalam pencairan klaim dan membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat mendatangi kantor BPR Pembangunan Nagari atau menghubungi call center LPS di 154,” ujarnya.

Jimmy menjelaskan pembayaran klaim dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk, yaitu BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung, dan BRI Unit Tigo Nagari.

Selanjutnya, untuk penanganan BPR Sungai Rumbai, Jimmy mengatakan sejak pencabutan izin usaha bank pada 7 April 2026, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan tahap pertama dalam waktu lima hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Hingga 31 Mei 2026, LPS telah menyelesaikan penetapan status simpanan terhadap 1.944 rekening milik 1.909 nasabah dengan nominal sebesar Rp1,8 miliar atau 55,34% dari total 3.513 rekening milik 3.454 nasabah dengan nominal simpanan sebesar Rp3,3 miliar.

“Dari jumlah rekening yang telah ditetapkan tersebut, seluruhnya ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar,” jelasnya.

Hingga 31 Mei 2026, lanjut Jimmy, nasabah telah mencairkan simpanan pada 165 rekening milik 158 nasabah atau 8,49% dari total rekening yang ditetapkan layak bayar, dengan total nilai pembayaran klaim penjaminan mencapai Rp1,40 miliar.

Sama seperti penanganan PT BPR Pembangunan Nagari, kata Jimmy, proses penetapan status simpanan dan pembayaran klaim penjaminan nasabah PT BPR Sungai Rumbai masih terus berlangsung.

Menurutnya, LPS akan terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah untuk memastikan penetapan simpanan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku hingga seluruh proses pembayaran klaim penjaminan dapat diselesaikan.

“Proses pembayaran klaim penjaminan dilakukan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS, yaitu BRI Unit Sungai Rumbai dan BRI Unit Pinang Makmur,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin meluas di berbagai bidang pekerjaan. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk membuat konten atau menjawab pertanyaan, tetapi juga membantu menyusun presentasi, memperbaiki tulisan, membuat video, hingga mengatur jadwal kerja.

Seiring perkembangan teknologi, berbagai perusahaan menghadirkan aplikasi AI dengan fungsi yang semakin spesifik untuk mendukung produktivitas. Sebagian besar layanan tersebut bahkan dapat diakses secara gratis, meskipun fitur yang lebih canggih umumnya tersedia melalui skema berlangganan.

Berikut sejumlah aplikasi AI yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari, dirangkum dari berbagai sumber pada Selasa (16/6/2026).

1. ChatGPT

ChatGPT merupakan chatbot berbasis AI yang dikembangkan OpenAI dan menjadi salah satu aplikasi AI paling populer saat ini. Platform ini dapat digunakan untuk menghasilkan teks, membantu riset, merangkum dokumen, menerjemahkan bahasa, hingga menyusun draf tulisan.

Salah satu keunggulan ChatGPT adalah kemampuannya menghasilkan jawaban yang komprehensif, mendukung penalaran kompleks, serta menyediakan fitur personalisasi dan memori yang memungkinkan pengalaman penggunaan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

ChatGPT tersedia dalam versi gratis dan berbayar. Pengguna berlangganan memperoleh akses ke model AI yang lebih canggih serta berbagai fitur tambahan.

2. Google Labs dan AI Studio

Google menghadirkan sejumlah aplikasi AI eksperimental melalui Google Labs. Platform ini menyediakan berbagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan produktivitas, desain, hingga pengembangan perangkat lunak.

Salah satu layanan yang menonjol adalah AI Studio, platform berbasis web yang memungkinkan pengguna bereksperimen dengan model Gemini untuk menghasilkan teks, gambar, suara, hingga membangun aplikasi sederhana.

Selain AI Studio, Google Labs juga menawarkan berbagai alat lain, seperti Pomelli untuk membuat materi promosi sesuai identitas merek, Mixboard untuk mengembangkan ide visual, serta CC yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pengelolaan email.

Sebagian besar layanan di Google Labs dapat diakses secara gratis, meskipun ketersediaannya berbeda di setiap negara.

3. Grammarly

Bagi pekerja yang rutin menyusun laporan, email, atau konten digital, Grammarly dapat berfungsi sebagai asisten penulisan berbasis AI.

Aplikasi ini membantu memeriksa tata bahasa, ejaan, dan tanda baca, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan gaya bahasa. Grammarly juga dapat menganalisis nada tulisan, misalnya terlalu formal, terlalu lugas, atau kurang jelas.

Selain fitur koreksi, Grammarly kini menawarkan kemampuan AI generatif untuk menulis ulang, meringkas, maupun memperluas isi tulisan.

Grammarly menyediakan layanan gratis untuk kebutuhan dasar, sementara fitur yang lebih lengkap tersedia melalui paket berlangganan.

4. Canva

Canva merupakan platform desain grafis yang telah mengintegrasikan berbagai fitur AI ke dalam layanannya. Pengguna dapat membuat presentasi hanya dengan memasukkan perintah teks (prompt), kemudian menyempurnakan hasilnya melalui fitur drag-and-drop.

Tidak hanya untuk presentasi, Canva juga dapat digunakan untuk menghasilkan gambar, video, serta membantu penyusunan teks. Kemampuan tersebut membuat Canva banyak dimanfaatkan oleh pekerja kreatif, pemasar, hingga pelaku usaha kecil dan menengah.

Canva menyediakan versi gratis dengan fitur dasar, sedangkan fitur AI yang lebih lengkap tersedia dalam paket premium.

5. Runway

Runway merupakan platform AI yang berfokus pada pembuatan dan pengeditan video.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna menghasilkan video dari perintah teks, mengedit bagian tertentu dalam video, serta menciptakan konten visual dengan gaya yang konsisten menggunakan model AI terbaru.

Kemampuan tersebut membuat Runway banyak digunakan oleh kreator konten, tim pemasaran, hingga pelaku industri kreatif yang membutuhkan proses produksi video yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional.

Runway menawarkan paket gratis dengan batas penggunaan tertentu, serta layanan berbayar untuk kebutuhan profesional.

6. Reclaim

Reclaim adalah aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk membantu manajemen waktu dan meningkatkan produktivitas.

Platform ini dapat menyesuaikan jadwal secara otomatis agar pengguna tetap memiliki waktu untuk menjalankan kebiasaan penting, seperti berolahraga, membaca, maupun menyelesaikan pekerjaan prioritas.

Reclaim juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi produktivitas, seperti Asana, Notion, dan ClickUp, sehingga memudahkan sinkronisasi tugas dengan kalender kerja.

Layanan ini tersedia dalam versi gratis dan berbayar dengan fitur yang lebih lengkap.

XLSmart menargetkan segmen bisnis enterprise atau business-to-business (B2B) dapat menyumbang hingga 20 persen terhadap total pendapatan perusahaan. Untuk mencapai target tersebut, operator telekomunikasi ini mengandalkan penguatan layanan enterprise melalui ajang Bravo 500 Summit serta platform solusi digital Esta Prime.

Chief Enterprise Business XLSmart, Feby Sallyanto, mengatakan perusahaan kini tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan layanan konektivitas.

"Kita berperan di connectivity sudah pasti, kemudian kita juga berperan di data integrasi, kemudian kita juga berperan di penguatan security dan juga integrasi application," ujar Feby di Jakarta.

Menurut Feby, kebutuhan dunia usaha saat ini telah berkembang melampaui sekadar akses internet. Perusahaan membutuhkan solusi digital yang terintegrasi guna mendukung efisiensi operasional dan mempercepat transformasi bisnis.

Karena itu, XLSmart terus memperkuat portofolio layanan enterprise agar mampu bersaing di tengah tingginya permintaan terhadap solusi digital dari berbagai sektor industri.

Ia menjelaskan, bisnis enterprise diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan kedua bagi perusahaan, di luar segmen konsumen yang selama ini ditopang oleh merek XL, Axis, dan Smartfren.

"Enterprise bisnis yang menjadi bagian dari XLSmart itu mencoba untuk aim 20% kontribusi. Nah Bravo 500 Summit, kemudian juga Esta Prime dan produk-produk kita yang lain itu kita harapkan dapat realisasikan cita-cita kita tadi. 20% kontribusi terhadap XLSmart," kata Feby.

Meski demikian, segmen konsumen masih menjadi kontributor terbesar pendapatan perusahaan. Namun, XLSmart melihat potensi pertumbuhan yang signifikan dari pasar enterprise seiring meningkatnya kebutuhan solusi digital di kalangan korporasi, institusi, dan pelaku usaha.

"Consumer market tentunya yang paling utama, paling besar ya ada brand XL, Axis, Smartfren. Tapi kita coba jadi second engine," ucapnya.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, XLSmart kembali menggelar Bravo 500 Summit 2026 pada 11 Juni 2026. Forum yang memasuki tahun kedua penyelenggaraannya ini akan mempertemukan pelaku bisnis, pimpinan perusahaan, serta para pemangku kepentingan untuk membahas isu transformasi digital, konektivitas, keamanan siber, dan pemanfaatan teknologi terkini dalam dunia usaha.

Ajang tersebut juga menjadi sarana bagi XLSmart untuk memperkenalkan berbagai solusi enterprise sekaligus memperkuat hubungan dengan pelanggan korporasi.

Sementara Esta Prime merupakan platform layanan enterprise milik XLSmart yang dirancang untuk mendukung kebutuhan bisnis melalui solusi konektivitas, integrasi data, keamanan siber, serta integrasi aplikasi dalam satu ekosistem layanan.

Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyesuaian iuran dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), apabila diterapkan, pada tahap awal difokuskan pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini sebagai upaya strategis untuk menjaga kesinambungan pendanaan program tanpa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengatakan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan, aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama.

Dia menilai bhawa penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang dapat secara langsung mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan menyebut bahwa dengan mempertimbangkan sensitivitas kondisi sosial masyarakat serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, penyesuaian iuran pada tahap awal dapat difokuskan pada segmen PBI JK yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.

Skema tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, namun dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam menjaga kesinambungan pendanaan Program JKN.

Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan yang sedang disusun Kementerian Kesehatan.

Dalam rancangan tersebut telah diatur sejumlah penyempurnaan, antara lain tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN.

“Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat dipokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat, namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis,” kata Prihadi.

BPJS Kesehatan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian awal, sejumlah perubahan dalam Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan berpotensi menambah biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun.

Adapun, potensi tambahan biaya tersebut berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya. Namun, menurut paparan BPJS Kesehatan, hingga saat ini belum terdapat poin mengenai penyesuaian iuran dalam rancangan Perpres tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengungkapkan beban pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga April 2026 mencapai Rp65,03 triliun, sementara pendapatan iuran tercatat sebesar Rp59,8 triliun.

Prihadi menyampaikan bahwa secara historis rasio klaim Program JKN telah berada di atas 100% sejak awal penyelenggaraan. Setelah sempat membaik pada 2019, rasio klaim kembali meningkat pada 2023 dan pada April 2026 telah mencapai 108,72%.

“Sampai dengan April 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp59,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program,” kata Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, apabila tren tersebut terus berlanjut maka akan memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan menjalankan dua pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan iuran dan optimalisasi mutu serta efektivitas layanan.

Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp2,3 triliun pada 2025.

Sementara itu, penguatan layanan primer, pengelolaan rujukan yang tepat sasaran, serta peningkatan ketepatan verifikasi dan validasi penjaminan berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp13,18 triliun pada 2025.

Dalam kesempatan itu, Prihadi juga menyinggung rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini sedang berproses. Menurutnya, rancangan tersebut telah memuat penyempurnaan tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi KRIS, sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN, namun belum mencantumkan penyesuaian iuran.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi.

Dia mengatakan, berdasarkan kajian awal BPJS Kesehatan, sejumlah poin dalam rancangan Perpres tersebut berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun, yang berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya.

Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat difokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah, sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali melakukan pembayaran simpanan nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank (BPR Prima Master Bank). Pembayaran ketiga klaim penjaminan mulai dilakukan pada hari ini, Senin (8/6/2026).

Dalam pengumuman LPS yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026), pembayaran ketiga klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank oleh bank pembayar, dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

“Pembayaran ketiga klaim oleh bank pembayar dilakukan mulai Senin, 8 Juni 2026,” tulis LPS dalam pengumumannya, Senin (8/6/2026).

Hingga saat ini, LPS terus melakukan rekonsiliasi dan verifikasi guna menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

LPS menyebut bahwa rekonsiliasi dan verifikasi akan dilakukan secara bertahap dan diselesaikan paling lama 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha BPR Prima Master Bank dicabut.

“Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja, terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan 22 Juni 2026,” jelas LPS.

LPS menambahkan, pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.

Lembaga tersebut memberikan jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan paling lama lima tahun sejak izin usaha bank dicabut, yakni sampai dengan 26 Januari 2031.

Di sisi lain, LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah BPR Prima Master Bank yang diumumkan di kantor bank dan website LPS.

“Syarat dokumen dan tata cara pembayaran dapat dilihat pada website LPS di https://www.lps.go.id,” ungkap LPS.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan layak bayar pada bank yang dilikuidasi hingga bulan ketiga 2026. Pada periode ini, sebanyak 6 BPR/BPRS telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga kuartal I/2026, LPS telah menetapkan status simpanan sebesar Rp1.462,68 miliar untuk 34.498 rekening. Rincian penetapan status simpanan layak bayar (SLB) yakni 34.493 rekening atau setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

Kemudian, nominal simpanan layak bayar mencapai Rp1.462,67 miliar. Jumlah itu setara 99,99% dari total rekening pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026.

“Atas penetapan status SLB tersebut, sampai dengan kuartal I/2026, LPS membayarkan klaim penjaminan simpanan senilai Rp299,09 miliar atas 33.707 rekening kepada nasabah pada 6 BPR/BPRS yang penetapan simpanannya pada 2026,” tulis LPS dalam Laporan Kelembagaan LPS Kuartal I/2026 yang terbit di Harian Bisnis Indonesia, Senin (8/6/2026).

Lembaga itu menuturkan, pembayaran dilakukan dengan memperhitungkan batas maksimum penjaminan sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank.

Selain itu, LPS juga melakukan set-off terhadap kewajiban nasabah kepada bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.24/2004 tentang LPS, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Hingga Maret 2026, LPS menangani sejumlah BPR/BPRS berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR). Terdapat 6 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK pada periode tersebut.

Adapun LPS masih melaksanakan likuidasi atas 18 BPR/BPRS yang Cabut Izin Usaha (CIU) pada 2023 sampai dengan 2026. Selanjutnya sampai dengan akhir Maret 2026, terdapat 4 BPR/BPRS selesai dilikuidasi dengan rata-rata penyelesaian selama 20 bulan.

Simpanan Bank Umum Tumbuh

Sepanjang kuartal I/2026, LPS mencatat jumlah bank mencapai 1.577 bank. Rinciannya, 105 bank umum dan 1.472 BPR/BPRS. Merujuk data simpanan per Maret 2026, total simpanan di bank umum mencapai Rp10.250,32 triliun atau tumbuh 12,92% secara tahunan (year on year/YoY).

Pada periode yang sama, jumlah rekening simpanan di bank umum mencapai 661.582.240 rekening dengan pertumbuhan termoderasi 7,01% YoY.

Sementara itu, total simpanan di BPR/BPRS tercatat sebesar Rp180,46 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 15.599.310 rekening hingga posisi Maret 2026.