Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group memberikan penghargaan kepada 60 perusahaan dan satu pemimpin korporasi dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja emiten dan korporasi yang dinilai unggul sepanjang 2025.

Dalam ajang yang telah rutin digelar sejak 2002 itu, penghargaan diberikan kepada 52 emiten sektor keuangan dan nonkeuangan, delapan perusahaan penerima special awards, serta satu penerima penghargaan Best CEO.

Sebanyak 13 emiten penerima penghargaan berasal dari sektor jasa keuangan yang mencakup industri perbankan, asuransi, pembiayaan, investasi, dan sekuritas. Adapun 39 emiten lainnya berasal dari berbagai sektor nonkeuangan.

Malam penganugerahan Bisnis Indonesia Awards 2026 akan berlangsung hari ini Kamis (2/7/2026), di Hotel Raffles Jakarta. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dijadwalkan menyampaikan keynote speech pada acara tersebut.

Mengusung tema 'Where Growth Meets Strength', BIA 2026 menitikberatkan penilaian pada kemampuan perusahaan mencatat pertumbuhan yang konsisten dengan tetap menjaga kekuatan fundamental bisnis dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Proses penilaian dimulai sejak awal Juni 2026 melalui pengumpulan data oleh tim riset Data Indonesia, unit riset Bisnis Indonesia Group, dengan menggunakan laporan keuangan periode 2023–2025. Penilaian kemudian dilanjutkan melalui proses penjurian yang melibatkan dewan juri independen.

Dewan juri terdiri atas Senior Economist Creco Research Raden Pardede selaku Ketua Dewan Juri, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Eduardus Tandelilin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, serta Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo.

Ketua Dewan Juri BIA 2026 Raden Pardede mengatakan penilaian tahun ini memberikan bobot terbesar terhadap kinerja perusahaan sepanjang 2025. Kinerja pada 2023 dan 2024 tetap menjadi bahan pertimbangan, namun porsinya lebih kecil sebagai pembanding.

Menurutnya, dewan juri menggunakan sejumlah indikator utama, antara lain kekuatan keuangan, pertumbuhan bisnis, kinerja pasar modal bagi perusahaan terbuka, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, profitabilitas menjadi syarat utama dalam proses seleksi. Dengan demikian, hanya perusahaan yang membukukan laba yang dapat masuk dalam daftar kandidat penerima penghargaan.

"Kami melihat pembukuan tahun 2025 menjadi penekanan utama. Tahun 2023 dan 2024 tetap kami pertimbangkan, tetapi bobotnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2025," kata Raden.

Raden menambahkan proses penjurian tidak hanya didasarkan pada indikator kuantitatif. Dewan juri juga melakukan penilaian kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kualitas dan keberlanjutan kinerja masing-masing perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) menyiapkan berbagai kanal, mulai dari gerai fisik hingga sistem, untuk mendukung penerapan registrasi kartu sim pelanggan baru dengan menggunakan biometrik.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menilai implementasi kebijakan tersebut menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperkuat validitas identitas pelanggan sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk scam dan phishing.

Menurutnya, kesiapan Telkomsel difokuskan pada penyediaan proses registrasi yang aman dan nyaman. Proses verifikasi identitas maupun teknologi yang digunakan telah memenuhi ketentuan perlindungan data pribadi dan standar keamanan informasi yang dipersyaratkan regulator.

“Melalui registrasi biometrik, kita semua bisa ambil peran untuk memastikan agar setiap nomor terhubung dengan identitas yang benar. Dengan demikian, Telkomsel berharap pelanggan dan masyarakat dapat merasa lebih tenang saat berkomunikasi dan bertransaksi via digital,” kata Fahmi.

Senada, PT Indosat Tbk. (ISAT) mengaku telah menerapkan registrasi biometrik secara sukarela sejak Maret 2025.

Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Reski Damayanti mengatakan perusahaan telah lebih dahulu menerapkan teknologi biometrik sebelum kebijakan tersebut diwajibkan pemerintah. Dari sisi keamanan, Indosat juga telah mengantongi sertifikasi ISO sebagai salah satu standar keamanan internasional.

“Kami sudah siap, bahkan sebenarnya kami sudah menerapkan. Dari sejak Maret 2025, kami sudah terapkan. Memang sistemnya voluntary basis ya,” kata Reski.

Dia menjelaskan penerapan biometrik dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan penguatan keamanan identitas pelanggan di industri telekomunikasi. Selain itu, Indosat juga meluncurkan layanan anti-spam dan anti-scam secara bertahap sejak 2025 sebagai bagian dari penguatan sistem pencegahan penipuan digital.

“Jadi makanya juga biometrik itu kami juga sudah mulai terapkan dari 2025. Maret, kemudian di Agustus itu juga kami sudah launch anti-spam, anti-scam. Karena kan kami tahu makin banyak kan spam-scam itu kan masalah yang sudah benar-benar bisa dibilang concerning lah,” kata Reski.

Dia berharap implementasi registrasi biometrik dapat membantu menekan penyalahgunaan identitas pelanggan meski bukan menjadi satu-satunya solusi dalam memerangi kejahatan digital.

“Kami harapkan semakin berkurang yang namanya data-data orang lain dipakai. Karena kan sekarang mukanya kan nggak bisa dicopy ya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai aspek paling krusial dalam penerapan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik adalah keamanan data dan tata kelolanya.

Menurutnya, data biometrik merupakan data yang sangat sensitif sehingga harus dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Selain itu, proses registrasi juga harus dibuat sederhana, cepat, dan tidak menyulitkan pelanggan.

“Jangan sampai tujuan meningkatkan keamanan justru mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Ke depan, Heru menilai koordinasi antara Komdigi, operator, Dukcapil, dan platform digital perlu diperkuat agar identitas digital masyarakat dapat dikelola secara lebih aman dan terintegrasi. Dia melihat operator besar pada umumnya sudah cukup siap dari sisi infrastruktur dan sistem, meski implementasi nasional tidak hanya bergantung pada operator.

Menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan kualitas verifikasi biometrik yang konsisten di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dengan keterbatasan jaringan. Selain itu, perlindungan data pribadi, integrasi dengan sistem kependudukan, serta kesiapan SDM di lapangan juga harus menjadi perhatian.

“Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu menyiapkan tahapan re-registrasi pelanggan lama agar manfaat kebijakan ini benar-benar optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan pihaknya memandang kebijakan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition) sebagai langkah strategis yang tepat arah dalam memperkuat prinsip Know Your Customer (KYC) dan tata kelola identitas digital nasional.

Teguh mengatakan urgensi kebijakan tersebut terlihat dari data IASC dan Satgas PASTI yang mencatat hingga April 2026 total kerugian akibat kejahatan siber mencapai Rp9,5 triliun, yang sebagian besar berhulu pada penggunaan nomor seluler beridentitas palsu.

“Karena itu Mastel mendukung tujuan kebijakan, sembari menekankan bahwa keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keadilan pembebanan biaya, dan konsistensi perlindungan data pribadi,” kata Teguh.

Dia menilai kesiapan operator relatif matang. Dari sisi kanal layanan, seluruh gerai operator telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, disertai pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web serta sosialisasi melalui berbagai kanal.

Menurutnya uji coba juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Registrasi melalui aplikasi maupun situs web operator dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit, lebih cepat dibandingkan registrasi manual menggunakan NIK dan Nomor KK. Hingga Juni 2026, sekitar 2,4 juta pelanggan juga telah melakukan registrasi SIM menggunakan verifikasi biometrik.

Meski demikian, Mastel menilai kesiapan tersebut belum merata di seluruh ekosistem.

“Kesiapan gerai dan aplikasi operator berbeda dengan kesiapan ekosistem pendukung khususnya keandalan dan kapasitas layanan pencocokan Dukcapil sebagai simpul verifikasi, kualitas basis data kependudukan, serta kesiapan sisi permintaan [perangkat dan literasi pengguna]. Ketimpangan inilah yang menjadi titik risiko utama,” kata Teguh.

Dia menambahkan target pemerintah dinilai realistis untuk pelanggan baru, tetapi masih ambisius jika diterapkan secara menyeluruh. Menurut Mastel, kewajiban registrasi biometrik bagi pelanggan baru mulai 1 Juli 2026 cukup masuk akal karena pelanggan lama belum diwajibkan melakukan registrasi ulang. Pentahapan tersebut dinilai sebagai keputusan yang bijaksana untuk memastikan kesiapan infrastruktur operator dan instansi terkait.

Namun, target pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru pada akhir 2026 dinilai terlalu optimistis, terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) apabila belum disertai skema inklusi yang memadai.

“Realisme target akhir tahun karena itu bergantung pada tiga prasyarat keandalan back-end Dukcapil pada volume nasional, tersedianya jalur registrasi inklusif, dan penyelesaian isu pembiayaan,” katanya.

Selain itu, Teguh juga menyoroti investasi dan struktur biaya sebagai persoalan paling mendesak. Dia menyebut ATSI telah menyampaikan kepada Komdigi, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan bahwa biaya verifikasi biometrik sekitar Rp3.000 per pelanggan mencapai tiga kali lipat dibanding model registrasi sebelumnya.

Menurutnya, secara agregat beban tersebut akan sangat signifikan mengingat jumlah aktivasi pelanggan baru setiap tahun mencapai jutaan nomor.

Dia mengingatkan implementasi biometrik membutuhkan investasi besar, mulai dari penyediaan perangkat, integrasi sistem, hingga penguatan perlindungan data.

“Tanpa kejelasan mekanisme cost-sharing yang berkeadilan, ada risiko biaya diteruskan ke konsumen atau menekan investasi jaringan, bertentangan dengan agenda perluasan konektivitas,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Hal itu berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenai sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Sementara itu, secara kumulatif, ada lima komoditas penyumbang defisit yakni mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus 12,74 miliar. Lalu, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) minus US$6,23 miliar.

Kemudian, plastik dan barang dari plastik (HS 39) defisit US$3,74 miliar, Serelia (HS 10) minus US$1,62 miliar serta kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) minus US$1,56 miliar.

Berdasarkan negaranya, penyumbang defisit terbesar adalah China senilai US$10,73 miliar, Australia minus US$3,62 miliar dan Prancis minus US$1,29 miliar.

KOMPAS.com – Tarif token listrik Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari pelanggan listrik prabayar setelah pemerintah memastikan tarif listrik untuk periode Juli-September 2026 tidak mengalami perubahan.

Artinya, pelanggan yang membeli token listrik pada Juli 2026 masih akan memperoleh jumlah kWh yang relatif sama seperti bulan sebelumnya, sesuai golongan daya listrik dan besaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di masing-masing daerah.

Lantas, jika membeli token listrik senilai Rp 50.000, berapa jumlah kWh yang akan diperoleh pada Juli 2026?

Tarif token listrik Juli 2026

Pemerintah memutuskan tarif listrikPLN untuk pelanggan nonsubsidi tetap berlaku pada Triwulan III 2026 atau periode Juli hingga September 2026.

Dengan demikian, harga token listrik Juli 2026 tidak mengalami perubahan sehingga harga per kWh masih mengacu pada tarif yang berlaku sebelumnya.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daya saing dunia usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memilih tidak menaikkan tarif listrik meski hasil evaluasi indikator ekonomi sebenarnya mengarah pada kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Sebagai informasi, tarif listrik pelanggan nonsubsidi dievaluasi setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, yakni:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik Juli-September 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi pada Februari-April 2026. Berdasarkan formula penyesuaian tarif (tariff adjustment), hasil perhitungannya sebenarnya menunjukkan potensi kenaikan tarif.

Meski demikian, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap dipertahankan agar konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga.

Tarif listrik Juli 2026

Karena tidak ada perubahan tarif, pelanggan listrik prabayar masih menggunakan tarif listrik per kWh sebagai berikut:

• 900 VA (R-1/TR): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA-5.500 VA (R-2/TR): Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas (R-3/TR): Rp 1.699,53 per kWh

Tarif listrik PLN tersebut menjadi dasar perhitungan jumlah energi listrik (kWh) yang diterima pelanggan saat membeli token listrik.

Beli token listrik Rp 50.000 dapat berapa kWh?

Jumlah kWh yang diterima pelanggan tidak hanya ditentukan oleh nominal pembelian token, tetapi juga dipengaruhi tarif listrik sesuai golongan daya dan besaran PPJ yang berlaku di daerah masing-masing.

Rumus perhitungannya adalah: (Nominal pembelian token – PPJ) ÷ Tarif listrik per kWh.

Sebagai contoh, berikut simulasi pembelian token listrik Rp 50.000 untuk pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA dengan asumsi PPJ sebesar 3 persen.

• Nominal pembelian: Rp 50.000
• PPJ 3 persen: Rp 1.500
• Saldo setelah dipotong PPJ: Rp 48.500
• Tarif listrik: Rp 1.444,70 per kWh

Perhitungan: Rp 48.500 ÷ Rp 1.444,70 = sekitar 33,57 kWh

Dengan demikian, pembelian token listrik Rp 50.000 akan menghasilkan sekitar 33,57 kWh untuk pelanggan rumah tangga 1.300 VA dengan asumsi PPJ 3 persen.

Perlu diingat, jumlah kWh yang diterima setiap pelanggan bisa berbeda karena besaran PPJ di setiap daerah tidak sama dan tarif listrik bergantung pada golongan daya yang digunakan.

Itulah harga token listrik Juli 2026. Selain mempertahankan tarif listrik, pemerintah juga memastikan tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Tarif token listrik Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari pelanggan listrik prabayar setelah pemerintah memastikan tarif listrik untuk periode Juli-September 2026 tidak mengalami perubahan.

Artinya, pelanggan yang membeli token listrik pada Juli 2026 masih akan memperoleh jumlah kWh yang relatif sama seperti bulan sebelumnya, sesuai golongan daya listrik dan besaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di masing-masing daerah.

Lantas, jika membeli token listrik senilai Rp 50.000, berapa jumlah kWh yang akan diperoleh pada Juli 2026?

Tarif token listrik Juli 2026

Pemerintah memutuskan tarif listrikPLN untuk pelanggan nonsubsidi tetap berlaku pada Triwulan III 2026 atau periode Juli hingga September 2026.

Dengan demikian, harga token listrik Juli 2026 tidak mengalami perubahan sehingga harga per kWh masih mengacu pada tarif yang berlaku sebelumnya.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daya saing dunia usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memilih tidak menaikkan tarif listrik meski hasil evaluasi indikator ekonomi sebenarnya mengarah pada kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Sebagai informasi, tarif listrik pelanggan nonsubsidi dievaluasi setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, yakni:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik Juli-September 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi pada Februari-April 2026. Berdasarkan formula penyesuaian tarif (tariff adjustment), hasil perhitungannya sebenarnya menunjukkan potensi kenaikan tarif.

Meski demikian, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap dipertahankan agar konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga.

Tarif listrik Juli 2026

Karena tidak ada perubahan tarif, pelanggan listrik prabayar masih menggunakan tarif listrik per kWh sebagai berikut:

• 900 VA (R-1/TR): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA-5.500 VA (R-2/TR): Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas (R-3/TR): Rp 1.699,53 per kWh

Tarif listrik PLN tersebut menjadi dasar perhitungan jumlah energi listrik (kWh) yang diterima pelanggan saat membeli token listrik.

Beli token listrik Rp 50.000 dapat berapa kWh?

Jumlah kWh yang diterima pelanggan tidak hanya ditentukan oleh nominal pembelian token, tetapi juga dipengaruhi tarif listrik sesuai golongan daya dan besaran PPJ yang berlaku di daerah masing-masing.

Rumus perhitungannya adalah: (Nominal pembelian token – PPJ) ÷ Tarif listrik per kWh.

Sebagai contoh, berikut simulasi pembelian token listrik Rp 50.000 untuk pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA dengan asumsi PPJ sebesar 3 persen.

• Nominal pembelian: Rp 50.000
• PPJ 3 persen: Rp 1.500
• Saldo setelah dipotong PPJ: Rp 48.500
• Tarif listrik: Rp 1.444,70 per kWh

Perhitungan: Rp 48.500 ÷ Rp 1.444,70 = sekitar 33,57 kWh

Dengan demikian, pembelian token listrik Rp 50.000 akan menghasilkan sekitar 33,57 kWh untuk pelanggan rumah tangga 1.300 VA dengan asumsi PPJ 3 persen.

Perlu diingat, jumlah kWh yang diterima setiap pelanggan bisa berbeda karena besaran PPJ di setiap daerah tidak sama dan tarif listrik bergantung pada golongan daya yang digunakan.

Itulah harga token listrik Juli 2026. Selain mempertahankan tarif listrik, pemerintah juga memastikan tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA— Industri telekomunikasi memohon adanya keringanan biaya dalam implementasi pendaftaran kartu sim menggunakan biometrik. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nomor 7 Tahun 2026 mulai berlaku penuh secara nasional pada Selasa (1/7/2026).

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan biaya Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat tetap tidak dipungut biaya.

Ketua Umum ATSI Marwan O. Baasir mengatakan biaya verifikasi biometrik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan registrasi biometrik pelanggan baru karena seluruh beban tersebut saat ini ditanggung operator seluler.

“Salah satu tantangan yang besar adalah biaya. Kita terang-terangan saja, karena kan biayanya ini kan ditanggung operator,” kata Marwan saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan ATSI saat ini tengah berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi terkait biaya verifikasi biometrik yang mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 2023. Industri berharap terdapat penyesuaian tarif agar beban operator dapat berkurang.

Marwan mengatakan pembahasan tersebut masih berlangsung sehingga belum dapat dipastikan kapan akan menghasilkan keputusan. Menurutnya, proses perubahan membutuhkan waktu karena berkaitan dengan Peraturan Pemerintah.

“Saya tidak tahu ya bisa cepat atau tidak karena levelnya level Peraturan Pemerintah, kalau level Peraturan Pemerintah kan butuh waktu kan. Mudah-mudahan segera,” katanya.

Lebih lanjut, Marwan mengungkapkan ATSI mengusulkan agar tarif verifikasi biometrik sebesar Rp3.000 dapat diturunkan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dan saat ini masih dibahas untuk mencari titik temu.

Dia menilai peluang kenaikan tarif sangat kecil karena pemerintah juga memiliki kepentingan memperluas pemerataan layanan digital sehingga pembahasan lebih mengarah pada penurunan biaya.

“Jadi saya pikir tidak sih kalau naik, mungkin turun cuma berapanya itu yang kita juga lagi cari titik temu,” katanya.

Meski demikian, Marwan menegaskan industri tetap mendukung implementasi registrasi biometrik karena diyakini dapat menekan praktik penipuan (scam) yang selama ini banyak memanfaatkan nomor seluler.

Menurut dia, efektivitas kebijakan tersebut memang belum dapat diukur dalam waktu dekat. Namun, berdasarkan pengalaman sejumlah negara, registrasi pelanggan yang dilengkapi verifikasi biometrik mampu meningkatkan akurasi identitas pengguna sekaligus mengurangi penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan.

Dia menambahkan ATSI juga telah bergabung dengan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) guna memperkuat upaya pemberantasan penipuan digital. Nilai kerugian akibat penipuan disebut telah mencapai sekitar Rp9 triliun dan melibatkan ratusan ribu nomor telepon.

Karena itu, dia optimistis penerapan registrasi biometrik akan membantu menekan angka penipuan dan berbagai bentuk penyalahgunaan nomor seluler. Namun, dampak kebijakan tersebut baru dapat dievaluasi setelah implementasi berjalan sekitar enam bulan.

“Kami meyakini dengan biometrik ini akan menurunkan tingkat kejahatan-kejahatan penipuan dan kecurangan. Namun [efektivitasnya mungkin] kami baru bisa melihatnya nanti, kasih waktu lagi 6 bulan baru bisa kami ukur ya,” katanya.

Kehadiran mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung terus memantik sorotan publik. Ada yang melihatnya sebagai hal wajar dalam demokrasi: seorang mantan kepala negara tetap memiliki hak untuk berpolitik, menyampaikan pandangan, atau memberi dukungan kepada partai tertentu. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan intensitas keterlibatan tersebut.

Spekulasi pun berkembang. Apakah safari politik Jokowi sekadar untuk memperkuat PSI, atau bagian dari strategi jangka panjang yang berkaitan dengan konstelasi menuju Pemilu 2029?

Terlepas dari pro dan kontra, satu hal sulit diabaikan: sambutan ribuan kader dan simpatisan di Lampung menghadirkan suasana yang lebih menyerupai mobilisasi politik nasional ketimbang pertemuan internal partai. Jabatan formal telah berakhir, tetapi pengaruh politik Jokowi tampaknya belum ikut pensiun.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana posisi seorang mantan presiden dalam demokrasi, dan sejauh mana pengaruh politik dapat bertahan setelah kekuasaan formal usai?

Pengaruh yang Tidak Berakhir Bersama Jabatan

Dalam demokrasi modern, pengaruh politik tidak otomatis hilang ketika masa jabatan selesai. Banyak mantan pemimpin dunia tetap aktif dalam ruang publik, baik sebagai pendukung partai, pembicara, maupun patron politik. Dalam batas konstitusional, hal ini merupakan bagian wajar dari kehidupan demokrasi.

Dari sudut pandang ini, kehadiran Jokowi dalam agenda PSI dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik lanjutan. Hubungan personal dan politik antara Jokowi dan PSI juga bukan rahasia. Maka, publik membaca kehadirannya sebagai bagian dari proses konsolidasi politik.

Dalam kerangka David Easton, sistem politik bertahan melalui arus dukungan dan tuntutan masyarakat. Dukungan bukan sesuatu yang statis; ia harus terus diproduksi melalui interaksi yang berulang. Safari politik, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai mekanisme menjaga aliran dukungan tersebut agar tetap hidup.

Namun tafsir politik tidak pernah tunggal. Sebagian pengamat melihatnya sebagai upaya memperkuat posisi PSI agar mampu melewati ambang batas parlemen. Sebagian lain membaca kemungkinan lebih luas: bahwa ini adalah bagian dari pembangunan infrastruktur politik jangka panjang menuju konfigurasi 2029. Kedua tafsir itu mungkin, tetapi masih berada di ranah analisis, bukan kesimpulan.

Sosiolog Dirk Baecker melihat politik sebagai sistem yang terus berupaya mengurangi kompleksitas melalui pembentukan struktur dan ekspektasi. Dalam pengertian ini, kehadiran tokoh seperti Jokowi dapat dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan ekspektasi politik dalam sistem yang terus berubah.

Komunikasi yang Membentuk Persepsi

Dalam politik modern, komunikasi bukan sekadar penyampai pesan, tetapi bagian dari produksi realitas politik itu sendiri. Brian McNair menekankan bahwa politik bekerja dalam ruang komunikasi yang dipenuhi simbol, citra, dan narasi.

Safari politik Jokowi memiliki dimensi simbolik yang kuat. Ia menegaskan bahwa seorang mantan presiden masih hadir dalam percakapan politik nasional. Namun simbol tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan elektoral. Persepsi publik dibentuk oleh banyak faktor: kondisi ekonomi, kinerja pemerintahan, serta munculnya figur-figur baru.

Menjelang 2029, sejumlah nama mulai muncul dalam survei dan diskursus publik: Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, Dedi Mulyadi, hingga Pramono Anung.

Namun, banyak survei juga menunjukkan tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihan. Artinya, lanskap politik masih cair dan sangat mungkin berubah. Dalam situasi seperti ini, figur seperti Jokowi dapat menjadi variabel penting yang memengaruhi arah konsolidasi.

Kingmaker dan Infrastruktur Politik

Dalam politik, ada peran yang tidak selalu berada di atas panggung utama: kingmaker. Jokowi mulai ditempatkan dalam kategori ini. Ia tidak lagi menjadi kandidat, tetapi dapat memengaruhi arah dukungan politik, koalisi, dan distribusi kekuatan.

Posisi ini didukung oleh beberapa modal politik: jaringan birokrasi yang luas, kedekatan dengan berbagai elite, akses terhadap dukungan finansial, serta tingkat pengenalan publik yang tinggi. Dalam konteks ini, PSI dapat dilihat bukan hanya sebagai partai, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur politik yang lebih besar.

Safari politiknya, dengan demikian, dapat dibaca sebagai investasi jangka panjang. Bukan hanya membesarkan partai, tetapi juga mengamankan kanal pengaruh dalam konfigurasi politik mendatang.

Dinamika Elite dan Ketidakpastian 2029

Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, tetapi dinamika awal sudah terlihat. Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi kombinasi apresiasi dan kritik. Sebagian publik menilai stabilitas politik relatif terjaga, namun sebagian lain mengkritisi efektivitas program dan komunikasi kebijakan.

Di sisi lain, figur seperti Gibran membawa simbol generasi baru, Anies mempertahankan basis politik yang solid, AHY menguat melalui pengalaman organisasi dan pemerintahan, sementara Dedi Mulyadi dan Pramono Anung menghadirkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Namun, belum ada kepastian siapa yang akan benar-benar mendominasi.

Dalam situasi ini, politik bekerja seperti arena yang belum selesai dibentuk. Jokowi hadir sebagai salah satu aktor yang dapat mempercepat atau mengubah arah pembentukan tersebut.

Menengok Pengalaman Negeri Jiran

Sejarah politik kawasan menunjukkan bahwa konfigurasi kekuasaan tidak pernah permanen. Di Malaysia, Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim pernah berada dalam posisi politik yang sangat berseberangan. Anwar bahkan sempat dipenjara dalam kontroversi politik yang panjang.

Namun dalam perkembangan berikutnya, keduanya sempat berada dalam koalisi yang sama untuk menggulingkan pemerintahan Najib Razak. Politik kemudian terus berubah, hingga Anwar akhirnya menjadi perdana menteri. Dinamika ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, lawan dapat menjadi sekutu, dan sekutu dapat berubah menjadi lawan. Pelajaran ini relevan: tidak ada konfigurasi politik yang benar-benar final.

Politik sebagai Ruang yang Terus Bergerak

Dalam Meditations, Marcus Aurelius menyatakan bahwa apa yang tidak baik bagi sarang lebah, tidak akan baik pula bagi seekor lebah: apa yang tidak baik bagi keseluruhan tidak akan baik bagi bagian kecilnya. Dalam konteks demokrasi, ini dapat dibaca sebagai pengingat bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal kemenangan politik, tetapi tentang kontribusi terhadap kepentingan bersama.

Safari politik Jokowi pada akhirnya bukan sekadar aktivitas seorang mantan presiden. Ia adalah bagian dari dinamika demokrasi yang lebih luas: tentang bagaimana pengaruh dipertahankan, bagaimana simbol bekerja, dan bagaimana masa depan politik disiapkan sebelum ia benar-benar tiba.

Apakah Jokowi akan menjadi penentu utama dalam kontestasi 2029, masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun satu hal jelas: dalam politik, tidak ada yang benar-benar selesai. Hanya ada peran yang berubah bentuk.

Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut ketangguhan sistem pangan sebagai fondasi untuk menciptakan kota yang tangguh.

Hal itu disampaikan Hanif dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 tahun 2026 yang digelar di Medan, Rabu (1/7/2026).

Hanif mengatakan ketahanan pangan perkotaan harus menjadi perhatian mengingat mayoritas masyarakat tinggal di perkotaan.

“Menurut data BPS, di tahun 2025 sebanyak 60% masyarakat tinggal di perkotaan. Urbanisasi yang terus meningkat membuat ketahanan pangan perkotaan tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan pasokan semata,” kata Hanif.

Dia menjelaskan, kota memang tak selalu menjadi pusat produksi pangan. Namun, daerah ini adalah pusat konsumsi, pusat perdagangan, pusat logistik, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi masyarakat.

Sistem pangan yang terintegrasi di sebut Hanif harus dimiliki wilayah perkotaan yang mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, stabilitas harga, hingga kemampuan pemerintah kota dalam merespons gejolak secara cepat dan terkoordinasi.

“Kita belajar bahwa ketika terjadi bencana, gangguan iklim, kenaikan harga, atau hambatan distribusi, yang pertama kali dirasakan masyarakat adalah pangan. Kalau pasokan terganggu, harganya naik. Kalau harga naik, daya beli tertekan, dan bisa membuat stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak,” jelas Hanif.

Hanif pun menekankan ketahanan pangan sebagai fondasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial. Menurut Hanif kota dengan sistem pangan dan logistik yang rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh.

Untuk membangun kota yang tangguh, lanjutnya, perlu pendekatan ekosistem di mana sistem pangan harus dihubungkan dengan 6 (enam) pilar yang saling terintegrasi.

Keenam pilar itu yakni tata kelola yang berbasis data yang terutama dibutuhkan untuk melakukan intervensi, rantai pasok yang kuat, serta kestabilan harga yang terpantau dan direspons secara cepat serta terkoordinasi terutama saat terjadi gejolak.

Selain itu, perlu pula dibangun pembiayaan sistem pangan yang kolaboratif baik dengan BUMN/ BUMD, pihak swasta maupun dunia usaha mengingat pemerintah pusat dan daerah tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan sendiri. Apalagi di tengah kapasitas fiskal yang terbatas.

“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pembiayaan ketahanan pangan kota harus disusun dengan prinsip kolaboratif dan bertahap di mana pemerintah pusat memberi arah kebijakan dan dukungan sesuai kewenangan, lalu pemerintah daerah memastikan perencanaan, penganggaran dan eksekusi, kemudian BUMD dan dunia usaha yang memperkuat sisi operasional, distribusi, investasi, dan hilirisasi,” tambahnya.

Hanif juga memasukkan soal pengelolaan sampah sebagai pilar yang terhubung dengan sistem pangan. Menurutnya, sampah makanan, sampah organik pasar, dan sisa konsumsi masyarakat perkotaan harus masuk dalam desain besar kota tangguh karena dapat diolah menjadi kompos, energi alternatif, maupun bahan baku ekonomi sirkular.

Adapun Rakernas APEKSI ke-18 tahun 2026 digelar mulai 28 Juni hingga 4 Juli mendatang dengan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Rakernas ini akan menyusun rekomendasi, memperkuat kerja sama, dan mempercepat transformasi kota menuju kota yang tangguh, baik tangguh bencana, tangguh fiskal, tangguh perencanaan, tangguh sosial, hingga tangguh pangan.

Tahun ini, Kota Medan menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI ke-18. Sebanyak 96 perwakilan pemerintah kota dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda hadir di Medan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah kota serta merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, MAKASSAR — Laju inflasi bulanan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Juni 2026 mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi month-to-month (MtM) pada periode tersebut menyentuh angka 0,36%, naik tajam dibandingkan dengan Mei 2026 yang hanya sebesar 0,09%.

Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto mengungkapkan bahwa lonjakan tekanan inflasi pada Juni 2026 utamanya dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah bulan.

Sebagaimana diketahui, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM per 10 Juni 2026. Dalam kebijakan tersebut, harga Pertamax melambung hingga Rp3.950 per liter atau setara dengan kenaikan sebesar 32,11% dari harga sebelumnya.

Langkah serupa juga terjadi pada varian Pertamax Green yang terkerek naik sebesar Rp4.100 per liter atau melonjak sekitar 31,78%.

"Komoditas yang memberikan andil paling besar terhadap inflasi bulanan Sulsel pada Juni 2026 adalah bensin, dengan pengaruh mencapai 0,11% terhadap total inflasi regional," ujarnya dalam konferensi pers di Makassar, Rabu (1/7/2026).

Selain bensin, gejolak harga komoditas pangan pokok turut memberikan andil dalam mengerek indeks harga konsumen (IHK) di Sulsel. Komoditas ikan layang dan cabai merah masing-masing menyumbang andil inflasi sebesar 0,05%.

Diikuti oleh komoditas bawang merah dengan andil sebesar 0,04%, serta kelompok produk teknologi berupa telepon seluler yang turut berkontribusi sebesar 0,03%.

Dilihat dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi motor penggerak utama inflasi bulanan di Sulsel pada Juni 2026 dengan andil mencapai 0,17%. Kenaikan tarif di sektor ini sejalan dengan meningkatnya biaya operasional akibat penyesuaian harga BBM.

Kontributor Inflasi Tahunan

Kelompok pengeluaran lain yang ikut menyumbang inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,05%, diikuti kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%.

Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga berkontribusi sebesar 0,03%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02%.

Berdasarkan pemantauan BPS di tingkat daerah, Kabupaten Luwu Timur mencatat tingkat inflasi bulanan tertinggi pada Juni 2026, yakni mencapai 0,82% MtM.

Posisi berikutnya secara berurutan ditempati oleh Kota Palopo sebesar 0,45%, Kota Makassar 0,38% MtM, Kabupaten Wajo 0,32%, Kabupaten Bulukumba 0,20%, Watampone 0,18%, Kabupaten Sidrap 0,16%, dan terendah Kota Parepare dengan inflasi sebesar 0,03% MtM.

Sementara itu, secara tahunan BPS Sulsel mencatat inflasi year-on-year (YoY) sebesar 3,56% pada Juni 2026. Komoditas emas perhiasan menjadi motor penggerak paling dominan dengan andil sebesar 0,77%.

Faktor penopang inflasi tahunan lainnya berasal dari komoditas pangan dan energi, antara lain ikan layang dengan andil sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,13%, cabai rawit sebesar 0,13%, daging ayam ras sebesar 0,12%, serta dampak lanjutan dari komoditas bensin yang memberikan andil tahunan sebesar 0,12%.

Adapun struktur kelompok pengeluaran yang memberikan andil kumulatif terhadap inflasi YoY Juni 2026 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan porsi mencapai 1,77%.

Selanjutnya, kelompok transportasi menyumbang andil sebesar 0,32%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, serta kelompok kesehatan sebesar 0,02%.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang tengah disusun Kementerian Kesehatan memunculkan beragam pandangan.

Selain diarahkan untuk memperkuat pengendalian konsumsi tembakau, rancangan aturan tersebut juga dinilai perlu mempertimbangkan dampak terhadap dunia usaha, ketenagakerjaan, serta kepastian hukum.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan standardisasi kemasan berpotensi mengubah pola persaingan di industri hasil tembakau karena kemasan merupakan salah satu identitas utama yang membedakan setiap merek di pasar.

Menurut dia, apabila seluruh produk menggunakan tampilan yang seragam, persaingan berpotensi bergeser ke aspek harga. Dalam kondisi konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga, situasi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mendorong pergeseran permintaan ke produk yang lebih murah, termasuk produk ilegal.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga [price-sensitive]. Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/6/2026).

Dia juga mengingatkan bahwa pengalaman penerapan kebijakan serupa di negara lain perlu dilihat sesuai konteks masing-masing. Menurutnya, faktor seperti penegakan hukum, karakter pasar, dan daya beli masyarakat menjadi variabel yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Selain itu, Josua menilai kebijakan tersebut perlu memperhatikan dampaknya terhadap rantai pasok industri hasil tembakau yang melibatkan sektor manufaktur, percetakan kemasan, distribusi, perdagangan, hingga petani tembakau dan cengkeh. Dia menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga investasi dan keberlangsungan usaha.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah melengkapi penyusunan aturan dengan kajian dampak regulasi yang komprehensif, memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta menyediakan masa transisi yang memadai bagi pelaku usaha.

Sementara itu, dari sisi hukum, Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai substansi rancangan aturan perlu dipastikan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Gugun, pengaturan mengenai standardisasi kemasan perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan potensi benturan norma dengan regulasi lain, termasuk yang mengatur mengenai hak atas merek dan identitas produk.

Dia juga berpandangan bahwa setiap kebijakan baru perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum serta dampaknya terhadap iklim investasi dan kegiatan usaha.

Beragam pandangan tersebut muncul di tengah proses penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan. Para pakar berharap pemerintah dapat menyempurnakan regulasi dengan mempertimbangkan secara seimbang tujuan perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, serta kepastian hukum sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

Adapun, tujuan RPMK yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tembakau dan elektrik untuk menekan prevalensi perokok anak dan remaja di Tanah Air itu mendapatkan dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwa beban anggaran Indonesia untuk penanganan penyakit akibat faktor risiko rokok saat ini menempati posisi kedua terbesar di dunia.

Dia juga menggarisbawahi maraknya peredaran zat racikan rokok elektrik ilegal yang dinilai perlu mendapatkan penanganan serius.

Menurutnya, rokok elektrik saat ini banyak beredar tanpa peringatan kesehatan bergambar, sehingga selalu lolos dari larangan iklan. Dampaknya dinilai fatal bagi generasi muda, salah satunya tecermin dari kenaikan jumlah perokok anak dan remaja.

"Kenaikan perokok anak dan remaja pada 2013–2023 meroket secara absolut hingga 5,9 juta anak,” kata Jasra.

MILAN - Meskipun peluncuran Ferrari Luce menandai masuknya Ferrari ke era kendaraan listrik sepenuhnya, produsen supercar Italia ini bersikeras tidak akan memproduksi mobil yang dapat mengemudi sendiri dan tidak berencana untuk mengakhiri penggunaan mesin pembakaran internal.

CEO Ferrari, Benedetto Vigna, mengatakan perusahaan ingin terus mempertahankan pengalaman mengemudi yang sesungguhnya, yang merupakan identitas inti dari setiap model Ferrari.

Dalam sebuah wawancara dengan Drive Australia, Vigna menjelaskan bahwa Ferrari tidak tertarik untuk mengembangkan kendaraan otonom Level 3 dan di atasnya seperti yang sedang dikerjakan oleh beberapa produsen lain.

"Kami tidak akan memproduksi mobil yang sepenuhnya otonom. Kami ingin pengemudi menikmati kesenangan mengemudi sendiri, bukan bergantung pada chip komputer," katanya.

Menurut Vigna, pengalaman mengemudi adalah elemen terpenting dari sebuah Ferrari dan itu tidak akan berubah bahkan jika perusahaan mulai menawarkan model listrik.

Ia mengatakan Ferrari masih menginginkan pengemudi untuk mengendalikan mobil mereka sendiri, bukan menyerahkan tugas tersebut kepada sistem komputer.

“Ketika saya berbicara tentang mobil otonom, yang saya maksud adalah Level 3 ke atas. Kami ingin tetap ada setir dan pengemudi yang mengendalikan kendaraan. Jika tidak, mengapa ada orang yang mau membeli Ferrari?” katanya.

Pernyataan tersebut muncul ketika Ferrari menerima reaksi beragam terhadap Luce, model EV pertama perusahaan yang diluncurkan minggu lalu.

Luce Bukan Pengganti Mesin Bensin

Vigna juga menekankan bahwa Luce tidak dikembangkan untuk menggantikan model bertenaga bensin dalam jajaran Ferrari.

Benedetto Vigna

Sebaliknya, model EV ini hanya menambah pilihan bagi pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru.

“Kami memiliki mesin pembakaran internal, kami memiliki hibrida, dan kami memiliki listrik. Pelanggan dapat memilih apa yang mereka inginkan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa respons terhadap Luce sangat menggembirakan meskipun ada kritik di media sosial mengenai desain dan harganya.

Bahkan, menurutnya, ada pelanggan yang sudah membayar penuh untuk memesan model tersebut.

Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa Ferrari belum siap untuk meninggalkan mesin pembakaran internal.

Laporan media internasional sebelumnya mengklaim bahwa Ferrari sedang mempertimbangkan edisi terbatas Ferrari 12Cilindri dengan transmisi manual, sesuatu yang semakin langka di dunia supercar modern.

Selain itu, beberapa dokumen paten yang baru-baru ini muncul menunjukkan bahwa Ferrari sedang mempelajari berbagai teknologi untuk memastikan bahwa karakter unik mesin V12 dapat dipertahankan meskipun peraturan emisi semakin ketat.

Ada juga rumor tentang versi yang lebih ekstrem dari Ferrari F80 dan kemungkinan nama GTO dihidupkan kembali di masa depan.

Untuk saat ini, Ferrari tampaknya tidak ingin memilih hanya satu arah. Luce akan menjadi bagian dari masa depan perusahaan, tetapi model hybrid, V8, dan V12 akan terus ditawarkan kepada pelanggan yang masih menginginkan pengalaman berkendara tradisional